JPO Johar Tidak Layak Digunakan

SUSAH PAYAH: Dua anak ini bersusah payah menuruni
anak tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) Johar.

*Toto Suripto: Ada Kabel Menempel Membahayakan

Jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibangun tak jauh dari Pasar Johar dinilai tidak layak dipergunakan. Keberadaan jembatan ini, sejak rampung dikerjakan hingga saat ini terus menuai protes. Warga bukan hanya takut menggunakannya sebagai fasilitas menyeberang jalan tetapi juga takut terkena strom akibat kabel listrik yang menempel dibagian sisi bawah jembatan.

"Jembatan ini tidak layak untuk digunakan. Kontruksi tidak memenuhi standar, ada kabel yang menempel juga membahayakan. kalau dibiarkan akan memakan korban," ujar Ketua DPRD Toto ketika meninjau lokasi JPO dipasar Johar, Senin (21/3).Toto mengatakan itu sasat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jembatan penyeberangan tersebut, menyusul derasnya laporan yang datang kepada.

Lebih jauh Toto mengungkapkan, dirinya heran ketika mendengar keberdaan JPO tersebut banyak dikeluhkan warga namun sejauh ini Pemerintah Kabupaten Karawang diam dan tidak bertindak. Terlebih dirinya juga terkejut ketika JPO tersebut berdiri namun belum dilengkapi izin. Setelah mengecek Toto menilai JPO tersebut tidak layak untuk digunakan karena berpotensi menimbulkan bahaya. "Pemkab jangan sembarangan memberikan izin kalau tidak sesuai kontruksi apalagi belum ada izin harusnya dibongkar dulu," papar dia.

Toto menyarankan agar Pemkab bertindak tidak cerboboh memberi izin. Terlebih jika belum mengetahui benar manfaat berdirinya jembatan penyeberangan itu. Dalam hal ini pihaknya sangat menyayangkan pemerintah kabupaten karawang seakan-akan kalah dengan pihak swasta. Terlebih JPO yang berdiri tidak mengedepankan manfaat untuk masyarakat melainkan hanya untuk dijadikan pemasangan reklame. "Kalau belum ada izin harus dibongkar. Swasta berani sekali membuat tanpa izin. Ini seharusnya keselamatannya yang diutamakan bukan komersialnya,"imbuhnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang sejumlah instansi terkait untuk permasalahan ini. Mengingat keberadaan JPO tersebut bukan hanya ilegal namun mengancam para pejalan kaki yang menyeberang melalui JPO tersebut."Pemkab harus tegas kalau tidak ada izin bongkar saja kemudian urus izin terlebih dahulu. Kita akan hearing, semua pihak akan kita undang. Termasuk pemilik JPO,"tandasnya. (*)

Bulog Targetkan Serapan Gabah Tani Meningkat

SIDAK: Ketua DPRD Toto Suripto akhirnya keluar juga dari
ruangannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap
jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Pasar Johar. Jembatan
itu dinilai tidak layak digunakan dan membahayakan warga.

Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Karawang, menargetkan serapan gabah kering petani Tahun 2016 mencapai 75 ribu ton/GKP. Kepercayaan tersebut muncul dengan sistem kemitraan Bulog setempat yang mencapai 30 kelompok dan Satuan tugas dari Bulog untuk menyapu keberadaan gabah hasil panen.

"Kita memiliki 30 kemitraan yang menjual kepada kita hasil panennya, sementara  Satgas dari Bulog sendiri yang kita sebut tim jaringan semut yang fungsinya menyapu para petani yang tidak masuk kemitraan," kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Karawang Mohammad Alexander.

Saat ini Bulog Karawang telah membeli gabah petani dengan total 20 ton gabah disejumah petani. Hal tersebut disebakan karena jumlah panen di Karawang masih belum banyak. "Kemungkinan panen secara masal di Karawang sendiri akan terjadi disepanjang Bulan April," ucapnya.

Alex mengatakan Bulog dapat membeli sejumlah gabah di Karawang dengan persyaratan sesuai Impres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Dengan syaratkadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa 10 persen dengan harga Rp 3.700 di petani atau Rp 3.750 perkg dipenggilingan. "Kalau semua petani dapat menghasilkan gabah dengan kualitas sesuai impres, Bulog siap untuk membelinya," kata dia.

Dia menyebutkan petani sendiri jangan khawatir dengan pembelian, karena secara keuangan Bulog siap dengan LC (Letter Of Credit). "Saat pendanaan kita  untuk target berapa ton habis, kemudian mengajukan kembali dan kirim kembali dananya," terangnya.

Sementara di Tahun 2015 Bulog Subdivre berhasil melampui target 45 ribu ton gabah dari pemerintah pusat dengan pembelian mencapai 68 ribu ton gabah. "Ditahun 2014 mencapai 15.300 ton gabah, lalu di Tahun 2015 ditarget 45 ribu ton, terus pencapaian 68 ribu ton. Karena hasil drastis tersebut kita mendapat penghargaan subdivre penyerapan gabah terbaik secara nasional," akunya.

Saat ini, Bulog Karawang memiliki 3 rice milling unit yang berlokasi di Jatisari, Rengasdengklok dan Palumbonsari. "Kita sering menjadi percontohan nasional," katanya.

Saat ini stok beras raskin mencapai 56 ribu ton yang diperuntukan untuk stok selama 10 bulan. "Setiap bulannya kita keluarkan 4700 ton untuk 3 wilayah yakni Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," imbuhnya.

Selain beras PSO (public service obligation), Bulog Karawang pun siap membeli sejumlah gabah yang akan digunakan untuk sebagai beras komersil. "Nantinya itu akan kita jual untuk para penjual beras dipasar-pasar," pungkasnya.(*)

PAN Mengertak Dewan

Nampaknya partai di Karawang sedang demam bongkar pasang dewannya di alat kelengkapan dewan (AKD). Gini giliran Partai PAN yang mengancam akan melakukan bongkar pasang.

"PAN isyaratkan rotasi anggota dewanuntuk memperbaiki kinerja legislator PAN dan penyegaran pemikiran, maka DPD PAN dalam waktu dekat akan melakukan rotasi kadernya di alat kelengkapan dewan (AKD),"ujar Pimpinan DPD PAN Karawang Dadan Suhendarsyah, Senin (21/3).

Bahkan kata Dadan, pihaknya sudah menginventarisir data mengenai kinerja 3 anggota dewan PAN. Baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun yang dimiliki oleh lembaga DPRD mengenai produktivitas kinerja kader partai berlambang matahari ini. "Ini langkah tour of Duty agar smua anggota dewan kami semakin kaya pengalaman dan pengetahuannya dalam menangani tuntutan masyarakat yang makin kompleks dan variatif," serunya.

Karena kata dia, rakyat menempatkan dewan sebagai dewa yang harus mampu melakukan banyak hal. Ini mnjadi pertimbangan bagi DPD PAN Karawang untuk melakukan rotasi di alat kelengkapan, baik itu di Badan maupun komisi. "Tidak ada alasan bagi dewan PAN untuk menolak keputusan partai, karena legislator adalah kepanjangan tangan partai. Ada rambu - rambu organisasi yang wajib dipatuhi, sehingga kita sadar hak dan kewenangan kita dalam berorganisasi," tegasnya.

Rupanya, ada anggota dewan yang berasal dari PAN ini yang tidak berkoordinasi dengan partai dalam agenda reses. Hal ini membuat DPD PAN murka, dan mengancam akan bertindak tegas. "Kedepan kami tidak lagi bisa mentolerir adanya kegiatan - kegiatan dewan PAN tanpa berkoordinasi dengan DPD. Tidak boleh ada lagi program reses anggota dewan PAN yang tidak mengikutsertakan pengurus dan kader PAN di grassroot," paparnya.

Dia berharap rotasi yng sedang dirancang oleh DPD akan membawa kebaikan bagi anggota dewan dan institusi PAN.. Kebijakan ini, bukan mengekor kebijakan partai lain, namun pihaknya memiliki mekanisme dan kultur organisasi tersendiri. "Insya Allah dalam waktu dekat, pasca terbitnya SK pengurus DPD, kita akan melakukan rotasi anggota dewan di Badan dan komisi. Semua sedang kita matangkan," tandasnya. (*)

Polisi Buktikan Diri Bukan Pemakai Narkoba

Ilustrasi Polisi Buktikan Diri Bukan Pemakai Narkoba

Sejumlah perwira menengah (Pamen) Polres Karawang di test urine. Hal ini dilakukan untuk memerangi narkoba, yang diawali dari personil kepolisian.

Pamen kepolisian yang di test urine secara mendadak itu terdiri dari Kapolsek, Kasat dan Kanit. Test urine ini dilakukan setelah Anep (rapat) mingguan di ruangan rapat intel Mapolres.

Kapolres Karawang AKBP AM Dicky GP memimpin langsung tes urine itu. Saat anep masih berlangsung, Kapolres langsung memerintahkan tim unit Satuan Narkoba bersama Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Karawang untuk mengumpulkan sampel urine. Tak ada yang bisa berkelit, sebanyak puluhan perwira di Polres Karawang diperiksa sampel urinenya.

Menurut Kapolres, pemeriksaan sampel urine dadakan ini merupakan bagian dari tugas. Operasi ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas bandar dan pemakai narkoba di wilayah hukum Karawang. "Jadi kita sesudah dilaksanakan Anep (rapat) mingguan, Pamen di Polres Karawang langsung di test urine. Hampir semua Perwira tanpa terkecuali, pelaksanaannya secara mendadak agar mereka tidak menghindar," kata Dicky GP saat ditemui usai peresmian gedung baru Mapolres Karawang, kemarin.

Langkah itu diambil sebelum Polisi turun ke lapangan memberantas peredaran Narkoba, harus dipastikan dulu aparat bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Dimulai dari Perwira termasuk Kapolres, nanti akan menyusul para bintara. Adapun tim sidak tes urine diturunkan petugas dipimpin Kepala Satuan Narkoba AKP Ahmad Faisal Fasaribu. Dari hasil pemeriksaan puluhan sampel urine para perwira, Kapolres bersyukur tidak satu pun yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. "Semua sampel tes urine semua Pamen di Polres Karawang hasilnya negatif," pungkas Perwira berpangkat dua melati ini.

Rencanaya, paska pelaksanaan di Polres kepada Perwira. Kapolres juga akan memerintahkan kepada Kapolsek, Kasubag, hingga jajaran kasat di bawahnya agar melakukan kegiatan serupa terhadap seluruh anggota polisi. "Kalau sudah bersih, baru kami sikat pengedar yang di luar," ungkapnya. (*)

Menagih Utang Tugas Baru Kejari

PENAGIH TUNGGAKAN: Kesepakatan kerjasama yang
melibatkan empat instansi. Dalam kerjasama itu Kejari
bertugas sebagai penagih tunggakan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melaksanaan Memorandum of Understanding (MoU)  dengan empat instansi pemerintah maupun lembaga vertikal, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setempat soal penagihan tunggakan.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Kejaksaan, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.  "Kejari berwenang mewakili pemkab atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Datun. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pengembalian kekayaan negara," ujar Kepala Kejari Karawang, Miftahol Arifin, baru-baru ini.

Sehingga, kata dia, jika lembaga-lembaga tersebut mengalami permasalahan dengan pihak ketiga, kejaksaan berwenang mewakili pemkab, dalam hal penagihan misalnya."Jika ada masalah penunggakan dari pihak ketiga, kejaksaanlah yang menagihnya," tambahnya.

Akan tetapi, Arifin menegaskan jika uang penagihan tersebut tidak masuk ke kas kejaksaan. Melainkan langsung dikembalikan kepada negara. "Hari itu juga harus dikembalikan ke negara," tandasnya.

Arifin menjelaskan kewenangan tersebut meliputi dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi atau sidang dan diluar sidang. "Sehingga, kami meminta perhatian kepada teman-teman (wartawan), jika kemudian ada pihak kejaksaan yang bertemu dengan pejabat dari lembaga-lembaga tersebut, bukan berarti ada apa-apa. Melainkan tengah membahas kewenagan datun tersebut," terangnya.

Sebenarnya, sambung Arifin, Mou tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari. Akan tetapi ada beberapa kerjasama yang temponya habis atau bahkan baru dilakukan. "Yang baru itu, salah satunya dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.(*)

Karawang Kekurangan Guru PNS

Ilustrasi Karawang Kekurangan Guru PNS

*Soal Upah Guru Honor Usung ke Legislatif

Selain sekolah rusak Karawang juga mengalami darurat guru PNS. Ternyata guru PNS di Karawang sangat minim, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kekurangan guru PNS. Berdasarkan data Disdikpora tercatat ada 8.472 guru PNS dan 7.202 guru non PNS.

"Karawang kekurangan guru PNS, sangat banyak," ujar Kadisdikpora Dadan Sugardan, Minggu (20/3). Dia ditanya perihal minimnya guru PNS di wilayah tugasnya. Selisih antara guru PNS dan Non PNS yang mencapai hampir 1000 guru itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas belajar siswa. Sehingga upaya untuk menciptakan siswa-siswa berprestasi dan sistem belajar berkualitas nantinya akan terkendala.

Disinggung terkait adanya penumpukan guru PNS diperkotaan, Dadan menampik kabar tersebut. Menurut Dadan, sekolah perkotaan saja kekurangan guru PNS. Dadan meluruskan anggapan itu bahwa kekurangan guru PNS saat ini sifatnya sudah menyeluruh di seluruh wilayah Karawang. "Jadi tidak ada istilah guru PNS bertumpuk di kota karena di kota juga kekurangan guru," timpalnya.

Namun, Dadan mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi persoalan ini. Karena membuka CPNS menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemen PAN-RB. "Ini kan kewenangan pusat, kita juga bingung," tambahnya, meski diakuinya Karawang sangat membutuhkan guru PNS.

Oleh karena itu salah satu solusinya dengan mengangkat guru honorer. Meski kata Dadan gaji yang diterimanya jauh dari kata ideal. Apalagi honor yang diterima jauh dari upah buruh yang diatur dalam Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang 2016 disekitar Rp. 3,3 juta. "Kita gunakan honer ini tidak layak jauh dari UMK (upah minimun kabupaten). Ini harus jadi pemikiran kebersamaan dengan lesgislatif," tukasnya.

Diakui Dadan, honor untuk guru pada 2015 lalu hanya Rp 250.000 per bulan. Hal ini sangat miris, karena jasa guru tak ternilai, namun sayang menerima honor jauh dari kata ideal. Namun untuk tahun ini, honor guru honorer ditentukan dari kinerja guru. Ditambah sejumlah tunjangan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. "Tahun kemaren Rp 250.000 sebulan sekarang kita serahkan ke sekolah dan disesuaikan kinerja guru," seru Dadan. (*)


Data guru
SD
PNS     :  6.217
Non PNS :  3.852

SMP
PNS     :  1.511
Non PNS :  1.949

SMA/SMK
PNS     :    744
Non PNS :  1.401

Total
PNS     :  8.472
Non PNS :  7.202

Batu Tumpang Pesaing Berat Curug Cigeuntis

Batu Tumpang Pesaing Berat Curug Cigeuntis

Ratusan wisatawan tidak hanya berasal dari Kabupaten Karawang tetapi juga dari Bekasi, Cikarang bahkan Jakarta, hampir setiap liburan dan musim libur memadati objek wisata Batu Tumpang. Kendati belum ada catatan resmi dari pihak terkait, namun keberadaan objek wisata ini sudah menjadi pesaing nomor satu Curug Cigeuntis yang selama ini menjadi primadona wisata Karawang Selatan.

Memang, obyek wisata alam Batu Tumpang yang berada di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, satu-satunya obyek wisata yang jarang sepi pengunjung di wilayah Tegalwaru. Kawasan wisata ini menjadi kawasan wisata untuk umum sejak dibuka sebelas tahaun lalu. "Awalnya, kawasan ini merupkan kawasan lahan perhutani. Namun setelah dikelola ternyata memiliki daya wisata yang besar," ucap Rahmat warga setempat, belum lama ini.

Di Batu Tumpang, lanjut dia, sedikitnya ada dua buah air terjun yang masih alami. Kedua air terjun yang airnya mengalir dari Gunung Sanggabuana bernama Curug Cipeuteuy, dan Curug Bandung. "Jarak antara Curug Cipeuteuy dengan Curug Bandung hanya sekitar 1 kilometer. Sementara ketinggian Curug Cipeuteuy sekira lima belas meter," terang dia.

Di kawasan Batu Tumpang juga tersedia penginapan dan arena bermain, lanjut Rahmat. Keindahan alam yang disuguhkan di kawasan wisata ini, membuat kawasan Batu Tumpang tidak pernah sepi dari pengunjung. Udaranya sejuk, asri sehingga mampu menenangkan pikiran dan menghilangkan kepenatan setelah disibukkan dengan aktifitas selama satu minggu. Apalagi, di kawasan ini, objek wisata yang dapat dikunjung relatif banyak, terutama bagi anda yang senang dengan wisata air terjun.

Untuk mencapai ke Batu Tumpang, aksesnya cukup mudah. Bisa diakses menggunakan kendaraan umum, maupun kendaraan pribadi. Hanya saja, untuk kendaraan umum, tidak sampai langsung di Kawasan Wisata Batu Tumpang. Disarankan, jika anda tidak ingin terlalu jauh berjalan kaki, gunakanlah sepeda motor ataupun sepeda ketika mengunjungi tempat wisata ini. Bagi anda yang penasaran, tidak ada salahnya untuk datang ke tempat ini. Siapa tahu, tempat ini bisa menjadi alternatif tempat wisata yang dapat dikunjungi diakhir pekan ini. (*)

Gaji Wakil Bupati 5,8 Juta

Wakil Bupati Ahmad Zamakhsari

Gaji wakil bupati Karawang ternyata kecil, hanya Rp 5,8 juta saja. Tetapi itu gaji pokoknya saja, belum termasuk tunjangan jabatan dan lain-lain. Jika ditotal dan dibandingkan dengan gaji anggota DPRD hanya beda tipis.

Hal itu terungkap lewat keteranga Wakil Bupati Ahmad Zamakhsari, Kamis (17/3). Satu bulan setelah dilantik pada 17 Februari, akhirnya Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsari merasakan gaji pertamanya menjadi wakil bupati. Namun dia, menilai gajinya tersebut terbilang kecil. "Hari ini tepat saya satu bulan, menikmati gaji pertama. Ternyata gaji wakil bupati kecil, cuma Rp 5,8 juta. Saya kira gede, tapi, ya ada tunjangan yang lain," ungkap Wabup yang juga akrab disapa Jimmy ini.

Jimmy mengucapkan itu, entah disengaja atau memang keceplosan dan itu dilakukannya dihadapan sejumlah pejabat, dalam forum rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat bupati, dirinya telah menerima gaji pertamanya sebagai wakil bupati.

Sementara, usai rapat, ketika disiunggung terkait gaji pertamanya ini Jimmy bersyukur. Kata dia nilainya tak jauh berbeda dengan gaji yang diterimanya menjadi anggota dewan. Namun ia lebih menikmati gaji pertamanya tersebut. "Gaji sama di dewan tapi lebih menikmati," imbuh Jimmy.

Kendati demikian Jimmy merasa bersyukur bisa memiliki bupati yang memberikan porsi dan kewenangan bekerja kepada bawahannya. "Saya mensyukuri, dan saya punya bupati sangat baik egaliter berbagi tugas. Memberikan porsi ke Sekda dan OPD lain membuat semangat OPD," beber dia. (*)

Asep Saepullah Pimpin Karang Taruna Telukjambe Timur

Asep Saepullah Pimpin Karang Taruna Telukjambe Timur

Masa periode ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur sudah berakhir pada bulan desember 2015 lalu. Sehingga pengurus Karang Taruna Telukjambe Timur kembali melakukan rapat Temu Karya sekecamatan Telukjambe Timur, di aula RM Indo Alam Sari, Kamis (17/3).

Dalam acara temu karya tersebut, hadir seluruh ketua, sekretaris, dan anggota Karang Taruna se Kecamatan Telukjambe Timur. Dimana dalam acara tersebut juga memilih calon ketua karang taruna baru yang akan menggantikan ketua sebelumnya Rudi BG yang sudah habis masa periodenya. Ketua Karang Taruna yang telah habis masa periodenya Rudi BG, membacakan laporan pertanggungjawaban saat menjadi ketua sebelumnya.

Menurut Rudi, bahwa selama ini kegiatan karang taruna yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur berjalan dengan baik, meskipun tidak begitu besar, namun dia berharap kepada Ketua terpilih nantinya dapat lebih menghidupkan kegiatan Karang Taruna yang selama ini seperti mati suri dan tetap menjaga nama baik Karang Taruna di mana pun berada.

Selesai membacakan laporan pertanggung jawaban, peserta kemudian memilih panitia untuk melaksanakan pemilihan calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur periode 2016-2021. Saat pendaftaran Ketua, terpilihlah tiga kandidat calon Ketua Karang Taruna untuk dipilih oleh masing-masing ketua Kelurahan Karang Taruna. Di antara para kandidat tersebut muncul tiga nama yakni Agus Rusmana, Dodi Armansyah, dan Asep Saepullah.

Saat dilakukan pemilihan untuk mendapatkan siapa pemenang yang akan menjadi Ketua Karang taruna Telukjambe Timur, ASep Saepullah terpilih menjadi ketua. Dengan terpilihnya Asep Saepullah sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur, seluruh pengurus dan Ketua Ranting Kelurahan berjabat tangan dan mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih. Selanjutnya ketua terpilih diharapkan segera mengurus formasi dan menyusun program-program kerja selanjutnya.

Kepada kami, Ketua terpilih Asep Saepullah mengatakan, pada masa kepimpinannya akan menghidupkan kembali seluruh kepengurusan Karang Taruna di Kelurahan-Kelurahan. Karena menurutnya selama ini banyak anggota karang taruna yang vakum atau kurang aktif, ahkirnya antara sesama anggota Karang Taruna menjadi tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Dia juga akan mendukung program dari Karang Taruna kabupaten serta mendukung program Pemerintah. "Saya akan memulai menghidupkan kembali kegiatan Karang Taruna yang selama ini vakum. Motto saya adalah bekerjasama dalam memajukan para pemuda karang Taruna dan selalu bekerja berbuat yang terbaik dan berguna bagi lingkungan dan masyarakat," ungkapnya.(*)

Wajah Kumuh Karawang Mau Dibersihkan

Wajah Kumuh Karawang Mau Dibersihkan

*Cellica - Jimmy Janji Tertibkan PKL dan Parkir Liar

Lari Cellica, lebih cepat lagi Jimmy. Ini bukan jargon apalagi tagline. Melainkan gambaran tantangan yang harus disingkirkan pasangan pemenang Pilkada ini untuk mengejar ketertinggalan Karawang. Betapa tidak, kalau hanya dalam waktu 100 hari kerja mereka harus mampu mengubah wajah Karawang, pekerjaan yang belum seorang bupati Karawang pun mampu melakukannya. 

Tetapi optimis itulah yang diperlihatkan, Kamis (17/3). Bupati Cellica Nurrachadiana dan Wabup Ahmad Zamakhsari akan menyulap perwajahan perkotaan Karawang dalam waktu 100 hari kerja. Agaknya, untuk itupun bakal melibatkan Satpol PP sebagai penegak perda. Keberadaan polisi pemda ini sebagai ujung tombak optimisme Cellica - Jimmy ini sudah bisa ditebak. Terlebih satuan inipun mulai akrab dengan embel-embel polisi PKL dan parkir liar, dua pekerjaan yang erat kaitannya dengan kemacetan.

Sinyal inilah yang diperlihatkan pemerintahan Karawang saat untuk membersihkan Karawang dari parkir liar dan pedagang kaki lima dari pinggir-pinggir jalan protokol yang selama ini disergap kemacetan. Pasangan bupati dan wakil bupati ini bakal membabat PKL dan parkir liar disepanjang jalur perkotaan dari Karawang Barat hingga Karawang Timur. "Jadi kita akan melakukan penataan kota, sesuai dengan arahan bupati. Karena masuk program 100 hari kerja jadi ibu menginginkan di 100 hari kerja harus rapi total," ujar Wabup Karawang Ahmad Zamaksyari.

Ia menyebutkan, disepanjang jalur exit tol Karawang Barat, jalur exit tol Karawang Timur, jalur lingkar Tanjungpura hingga jalur perkotaan Karawang akan ditertibkan dari parkir liar dan PKL. "Parkir ditata tidak boleh sembarang, nanti kita ingin ada tempat duduk di taman, jadi muka Karawang itu rapi," seru dia tanpa menyinggung-nyinggung parkir pinggir jalan disepanjang Tuparev juga penyebab paling potensial kemacetan di jalur itu.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini juga sempat menyindir ruas jalan di exit tol Karawang Timur yang kondisinya sangat rusak. Sehingga membuat pengendara tidak nyaman. "Jalan karawang timur itu jelek banget, jelek banget," imbuhnya.

Oleh karena itu, Jimmy meminta kepada pihak pengelola tol Karawang Timur yaitu PT. Jasa Marga untuk segera memperbaiki ruas jalan tol yang rusak parah tersebut. Bahkan, jika tidak segera diperbaiki, Jimmy mengancam akan berbuat keras, dan tegas seperti Gubernur DKI Jakarta Ahok. "Bapak tahu Ahok, kan? Jangan sampai saya seperti ahok. Kita minta segara diperbaiki itukan kewenangan Jasa Marga," tegas Jimmy berbicara didalam rapat yang dihadiri perwakilan dari PT. Jasa Marga.

Tak hanya itu, Jimmy juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk membantu penertiban bongkar muat pasir yang berada di exit tol Karawang Barat dan tol Karawang Timur. Kebeadaan lansir-lansir pasir itu sangat menganggu kenyaman, ketertiban dan menganggu pengguna jalan karena mempersempit ruas jalan. "Pak polisi tolong bantu, yang pasir - pasir itu diberikan surat pemberitahuan untuk ditertibkan," tandasnya. (*)

Karawang Butuh Panti Rehabilitasi

Endang Sodikin

HINGGA kini Karawang belum memiliki panti multifungsi. Padahal saat ini kabupaten ini sudah dibanjiri penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Karena tahun ini, DPRD Karawang menargetkan pada 2017 mendatang bisa membeli lahan untuk kebutuhan tersebut.

Dikatakan Ketua Komisi D DPRD Karawang Endang Sodikin, terkait kebutuhan panti multifungsi untuk wadah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Karawang sendiri ada sekitar 26 PMKS. Namun sayang keberadaannya belum sepenuhnya teranggarkan dan ditampung kebutuhannya oleh pemerintah Kabupaten Karawang. "Ini program serius yang memang selalu kita ajukan disetiap rapat badan anggaran," ujarnya, Kamis (17/3).

Namun, menurut Endang perlu disadari bahwa karena awal setiap rapat banggar desainnya selalu defisit diawal, namun komisi D yang masuk ke dalam banggar, kerap menyuarakan agar pemerintah daerah fokus untuk pembelian lahan sekitar tujuh hektare untuk Panti Multifungsi tersebut. "Kita sudah sering suarakan, namun selalu kandas," imbuh dia.

Meski kata Endang, pemerintah daerah tidak langsung membeli luas lahan seluas 7 hektare, namun bisa dicicil, sehingga nantinya terlihat progresnya tiap tahunnya.

Karena kata dia, PMKS yang memang masih menyisakan persoalan yang paling krusial adalah masalah perlindungan anak. Menurutnya, harus disegerakan pembangunannya agar anak - anak yang terkena dampak permasalahan keluarga KDRT atau karena dampak pergaulan yang yang memang perlu di isolasi.

Apalagi kata dia, Karawang sudah masuk kategori kabupaten darurat narkoba yang merupakan salah satu impact dari peralihan agraris menuju industrialisasi. Sehingga menimbulkan gejala sosial psikiatrik baru. Maka perlu ada panti rehabilitasi pemakai  narkoba. "Itu baru persoalan remaja belum lagi masalah PMKS lainnya anak terlantar dan fakir miskin yang memang menjadi tanggung jawab negara," papar dia.

Karenanya, komisi D berharap pada 2017 mendatang pengadaan lahan untuk panti multifungsi tersebut dapat segera direalisasikan. Meski luas lahan bisa dicicil terlebih dahulu. "Komisi D berharap temen-teman badan anggaran juga lebih fokus di anggaran 2017 ke depan agar dapat mengalokasikan anggaran PMF minimal 1 hingga 2 hektare," tandasnya. (*)

Sekda Endus Reklame Bodong Bertaburan

Teddy Rusfendi Sutisna

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna, mulai mengendus reklame-reklame bodong alias tanpa izin yang terpasang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Karawang. Karenanya, dia meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendata reklame tersebut selain meminta Satpol PP melakukan penertiban.

"Pokoknya jika ada reklame bodong harus ditertibkan, artinya supremasi hukum harus ditegakkan dan yang tidak tertib mesti ditertibkan termasuk reklame," ujarnya, Senin (14/3).

Keberadaan reklame-reklame itu secara estesis amat mengganggu keindahan kota karena tampak kumuh. Padahal reklame-reklame itu justru berada dititik-titik strategis yang mestinya menyajikan keindahan kota.
Terlebih lagi, tambah Sekda, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memiliki program Karawang indah dan bersih. Maka dari itu reklame bodong tanpa ijin harus diberantas. "Harus ditertibkan karena keberadaan reklame-reklame itu tidak sesuai program bupati Karawang yang ingin menciptakan Karawang yang indah bersih dan enak dipandang," beber dia.

Tidak hanya itu, akibat reklame bodong ini juga membuat daerah mengalami kerugian karena pajak reklame bodong tersebut tidak dipungut oleh pemerintah daerah. Makanya dampaknya sendiri ke pendapatan asli daerah (PAD), akan berkurang yang jelas itu sangat merugikan pemerintah daerah. "Ke depan Sat Pol PP agar melakukan pengawasan ketat terhadap reklme bodong," tandas Teddy.

Apalagi, lanjut Teddy, kedepan, pemerintah daerah berencana untuk memasang barcode ditiap reklame yang berijin disertai dengan masa berlakunya. Sehingga memudahkan sat Pol PP dalam proses pengawasan. "Kita berencana bikin barcode, jadi nanti Pol PP mengeceknya melalui barcode kalau tidak ada ijin  ditegor," tegasnya.

Namun sayang Kepala BPMPT Kabupaten Karawang Asikin enggan untuk berkomentar terkait dengan reklame bodong. "Saya no komen soal itu mah," tandasnya.

Sementara itu pihak DPPKAD Kabupaten Karawang masih belum bisa dikonfirmasi. (*)

Harga Beras Turun

Ilustrasi Harga Beras Turun

Pedagang pasar beras Johar Karawang, mengaku harga beras mengalami penurunan dibeberapa kategori jenis beras semenjak terjadinya banjir yang merendam sejumlah lahan pertanian di Indonesia. Penurunan harga mencapai 20 persen tersebut dirasakan sejumlah pedagang sejak dua minggu lalu.

Seperti dikatakan Sadeli (49), pemilik toko beras Pasar Johar mengaku penyebab penurunan akibat kualitas gabah disejumlah kabupaten penghasil padi mengalami penurunan karena gabah yang dihasilkan basah. "Memang kualitas gabah lagi jelek sehingga harga mengalami penurunan," ucapnya, Senin (14/3).
Dirinya menyebutkan, beberapa beras yang dibelinya berasal dari sejumlah daerah diantaranya Kabupaten Subang, Indramayu , Demak dan juga berasal dari Karawang sendiri. "Hampir semua daerah, tetapi Karawang belum banyak yang panen," katanya.

Dirinya mengaku dimusim penghujan saat ini kualitas beras pun cepat berubah, dengan menandakan perubahan pada warna beras menjadi hitam. "Kusam bahkan hitam itu sangat pengaruh pada musim hujan, apalagi kondisi pasar Johar yang juga terkadang banjir. Sehingga kita tidak mengeluarkan beras hanya menyimpannya dalam gudang di toko," ungkapnya. Penurunan omzet pun dirasakan Sadeli serta teman-temannya mencapai 50 persen. "Biasanya kita menjual seharinya mencapai 20 ton beras, tetapi kondisi saat ini kita hanya mampu menjual 10 ton setiap harinya," imbuhnya.

Dirinya biasa menjual beras kepada para pedagang di Banten, Merak, Bogor dan Cianjur. Dia menilai, pelanggan khawatir beras yang dikirim akan kebasahan karena hujan, sehingga transfortasi menjadi perhitungan kualitas beras.  "Dalam perjalanan, bisa saja beras kebasahan," bebernya.

Sadeli menyebutkan harga beras kualitas dibawah standar Rp 7.100 perkilogram, beras standar Rp 8.500 perkilogram dan harga beras super mencapai Rp 10.300 perkilogram. "Kalau kita berharap pemerintah dapat membantu perbaikan kualitas padi di para petani saat musim hujan, selai itu untuk pemerintah Karawang segera melakukan perbaikan pengelolaan di Pasar Johar Karawang," ucapnya.(*)

25 Ribu Pelanggan PDAM Disuguhi Air Keruh

Sejak sepekan terakhir pelanggan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang mengeluhkan buruknya kualitas air yang dipasok perusahaan plat merah tersebut. Itu belum termasuk kecilnya kucuran air yang sampai ke bak mandi pelanggan, bahkan ada yang sampai tidak teraliri. Sementara PDAM berkilah itu akibat terganggunya bahan baku air lantaran curah hujan yang jatuh di hulu di daerah Bandung.

Kabag Hubungan Langganan PDAM Tirta Tarum Karawang, Kiki Kurniawan, dihubungi terkait itu, Senin (14/3), hanya menjanjikan secepatnya kualitas pasokan air PDAM ke pelanggan akan kembali normal. "Karena bahan baku air buruk, PDAM kesulitan dalam memproduksi air bagi pelanggan. Akhirnya, kebutuhan air bagi 25 ribu pelanggan di Karawang Kota menjadi terganggu," tandasnya.

Kiki menandaskan selama ini kualitas air PDAM Karawang masih terpengaruh kondisi cuaca di Bandung. Curah hujan di daerah yang disebut hulu itu bisa menentukan baik atau buruknya kualitas air. Termasuk juga besar dan kecilnya kucuran air yang sampai di rumah warga, terutama bagi pelanggan yang berada di arah wilayah kerja Karawang Kota. "Jadi akibat di hulu Bandung hujan terus mengganggu produksi air kita," ujar Kiki lagi.

Kiki menjelaskan secara teknis bagaimana ganggung itu bisa terjadi. Termasuk kecilnya air yang sampai ke bak-bak mandi di rumah pelanggan. Itu terjadi lantaran tingkat kekeruhan yang tinggi mencapai diatas 4 ribu NTU (Nephelometric Turbidity Unit) atau air bakunya. Sehingga mengakibatkan aliran tidak normal. "Pasokan air untuk cabang Karawang Kota beberapa hari ini menjadi terganggu karena kekeruhan bahan baku mencapai 5 ribu NTU membuat produksi air keluar kecil. Ini membuat kekeruhannya diatas ambang batas, sehingga distribusi kita kecil," imbuh dia.

Akibatnya, terang Kiki, ada sekitar 25 ribu pelanggan PDAM di Karawang Kota pasokannya terganggu. Apalagi, saat ini ada hanya satu pompa yang beroperasi, sehingga membuat produksi tidak optimal. "Ini pengaruhi curah hujan. Kalau tingkat kekeruhannya tinggi di hulu maka itu akan mempengaruhi bahan baku kita," tukasnya.

Meski begitu, diakui Kiki saat ini kondisi air sudah mulai membaik. Sehingga kekeruhan air yang menjadi bahan baku ini sudah dibawah ambang batas. Ia berjanji kedepan pasokan aliran air bagi 25 ribu pelanggan ini sudah kembali normal. "Kemaren ada yang tidak teraliri tetapi sekarang sudah normal kembali," tandasnya. (*)

Kisruh, Warga Rebutan Tanah Perhutani

Ilustrasi Kisruh, Warga Rebutan Tanah Perhutani

Lahan Perhutani yang kabarnya akan dijadikan jalur kereta api cepat Jakarta – Bandung di hutan Kuta Tandingan, Dusun Kiara Hayam, Desa Marga Kaya Kecamatan Teluk Jambe Barat diperebutkan oleh warga. Akibatnya  gesekan antar warga semakin keras sehingga suasana desa semakin tidak kondusif dan rawan konflik. Mengantisipasi hal tersebut, Perum Perhutani menggelar operasi untuk mengamankan aset perhutani, Sabtu (12/3).

“Operasi ini sebenarnya operasi rutin saja, namun karena ada masalah dengan warga disekitar petak 55, atau sekitar 6 hektar, makanya kita menggelar operasi  gabungan dari unsur Perhutani, Polri, TNI dan masyarakat. Soal kabar lahan ini akan dijadikan jalur kereta cepat kami belum tahu karena ini urusan pimpinan,” kata Asisten Perhutani (Asper) Telukjambe Sub KPH Purwakarta – Karawang,  Arif Widodo kepada sejumlah wartawan.

Menurut Arif operasi kali ini mengerahkan sebanyak 200 personel  gabungan yang menyisir seluruh hutan yang menjadi obyek sengketa. Operasi ini nyaris bentrok ketika ratusan warga melakukan penghadangan ketika tim  Perhutani akan pulang. Namun setelah terjadi perundingan antara warga dengan pihak Perhutani akhirnya rombongan bisa meninggalkan lokasi dengan aman. “Kita sudah memberikan pemahaman kepada warga terkai soal isu yang selama ini berkembang. Pada prinsipnya lahan Perhutani adalah milik negara yang tidak bisa dimiliki siapapun,” kata Arif.

Arif mengungkapkan, selain soal lahan permasalahan yang saat ini terjadi adalah perusakan hutan. Pihaknya sudah melaporkan kasus pencurian pohon yang dilakukan oknum warga ke Polres Karawang. Sebelumnya pihak perhutani melaporkan kasus pencurian kayu ini karena ada masyarakat dari LMDH (lembaga masyarakat desa dan hutan)  yang melaporkan pencurian kayu ini mendapat intimidasi dari warga lain. ”Rumahnya didatangi massa yang berjumlah sekitar 150 orang. Akhirnya warga tersebut melaporkan ke pihak kepolisian karena dirinya merasa terancam,” katanya.

Permasalahan sengketa lahan di hutan Kuta Tandingan semakin rumit menyusul  isu kawasan tersebut akan dijadikan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ditambah lagi di kawasan tersebut juga akan dijadikan bandara oleh pemerintah pusat. Sebagian dari lahan Perhutani sudah mulai diperjual belikan kepada investor. Bahan warga yang selama ini menempati lahan Perhutani menuntut diberikan sertifikat atas lahan yang ditempatinya. Sempat terjadi aksi demo warga di kantor BPN Karawang, namun pihak BPN menolak memnerbitkan sertifikat.

Konflik lahan mulai terjadi sejak tahun 2009 ketika industrialisasi di Karawang terjadi booming. Kawasan hutan Kuta Tandingan banyak di lirik investor untuk dijadikan kawasan industry dan pusat bisnis. Namun kebanyakan lahan tersebut dimiliki oleh Perhutani dan sebagian lagi dimliki oleh warga sekitar. Ada juga warga yang menempati lahan Perhutani dan menjadi anggota LMDH binaan Perhutani. Hanya saja kasus penguasaan lahan semakin luas hingga menenmbus hutan lebih jauh lagi. Akibatnya pihak Perhutani kesulitan melakukan pengawasan.

Menurut Kepala Desa Marga Kaya, Muhamad Suketi, mengatakan sengketa lahan ini bukan hanya oleh warga asli. Banyak juga warga pendatang  yang ikut terlibat dalam sengketa lahan dengan Perhutani. "Iya betul  bukan warga asli saja, tapi banyak juga pendatang. Tapi  saya berharap urusan ini bisa cepat selesai karena sudah sejak 2009 hingga sekarang  belum selesai,” katanya.(*)

Kepergok Curi Uang Maling Babak Belur

Kepergok mencuri uang di salah satu warung kelontong di Kampung Karanganyar, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, MJ (17) babak belur dihajar massa. Aksi main hakim sendiri itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Sebab, sesaat kemudian sejumlah anggota Sispamdu Zhadoel dan petugas Patroli Polsek Karawang kota datang dan langsung mengamankan MJ ke Polsek Karawang Kota. Meski begitu  pemilik toko enggan melaporkan peristiwa tersebut ke kanator polisi.

Sutaji warga sekitar mengatakan, aksi pencurian tersebut terjadi ketika pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli kemudian mengambil uang dari dalam laci saat pemilik toko tengah lengah. "Modusnya jadi pembeli, tapi saat pemiliknya lengah pemuda ini malah mengambil uang dan tak lama pemiliknya mengetahui dan langsung diteriaki maling," kata Sutaji, Sabtu (12/3) lalu.

Setelah kepergok, lanjut Sutaji, pemilik toko langsung meneriaki MJ dengan teriakan maling dan spontan MJ langsung kabur. Teriakan pemilik toko mengundang reaksi masyarakat dan spontan mengejar MJ hingga akhirnya tertangkap massa. "Pelaku sempat kabur tapi keburu terkejar oleh warga yang lain dan tertangkap, untungnya saat kejadian melintas anggota Sispamdu Zhaduel dan tak lama polisi yang patroli dan pelaku langsung dibawa oleh mobil Patroli dari Polsek Kota," ungkapnya.

Sementara saat dihubungi via SMS Kapolsek Karawang Kota, Kompol Andryan Nugraha membenarkan peristiwa tersebut. Namun pihaknya belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut karena pemilik toko belum bersedia membuat laporan atas pencurian tersebut. (*)

Kubu PDIP Retak, Buntut Kegagalan Memenangkan Pilkada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendadak membuat kebijakan dengan merotasi sejumlah kadernya yang menduduki jabatan strategis di DPRD Karawang. Kader yang merasa disingkirkan akibat kebijakan tersebut langsung mengeluarkan reaksi keras. Sementara rumor yang beredar, rotasi itu sebagai buntut kegagalan kader partai berlambang banteng gemuk itu memenangkan pilkada.

Realitas dilapangan terhadap rotasi tersebut seperti menimpa Ketua Fraksi PDIP, Endang Habib, dia dicopot digantikan Sri Sekar Arum. Ketua Komisi C Natala Sumedha digantikan Ellievia. Para Pengganti ini dikenal sebagai orang dekat Ketua DPC PDIP, Karda Wiranata. Rotasi  Endang Habib dan Natala dari alat kelengkapan dewan ini dikabarkan  menjadi puncak dari konflik yang terjadi usai pelaksanaan Pilkada. Kedua tokoh PDIP ini dinilai gagal menjalankan tugas partai dan kurang harmonis berhubungan dengan ketua partai. “Tidak ada konflik apa-apa kok ini hanya penyegaran saja. Keputusan untuk rotasi merupakan kebijakan partai yang harus dipatuhi oleh seluruh kader,” kata Sekretaris DPC PDIP, Ace Sudiar, kepada wartawan, Minggu (13/3) kemarin.

Menurut Ace, keputusan partai untuk melakukan  perombakan bukan karena ada konflik internal, tetapi keputusan tersebut bertujuan  untuk penyegaran dalam pelaksanaan kerja partai di DPRD Karawang. "Semua (kena rotasi, Red), jadi bentuknya penyegaran. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya sebagai petugas partai harus melaksanakan hal itu.  Untuk penempatan kan itu hak partai, hanya memang mekanismenya melalui penetapan pimpinan dewan. Suratnya sudah masuk ke DPRD, tapi legalnya nanti di paripurna," ungkap Ace.

Selain  PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Karawang juga dikabarkan tengah "memanas". Bahkan, partai besutan Prabowo Subianto itu juga akan melakukan "geser-menggeser" kadernya di dewan. Ajang Sopandi dan Endang Sodikin disebut-sebut sebagai dua kader Partai Gerindra yang tengah bersaing. Ajang sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Karawang terancam digantikan oleh Endang Sodikin.  Endang Sodikin yang  saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra merasa pantas menduduki wakil ketua DPRD.

Pertarungan menduduki jabatan wakil ketua DPRD dimulai ketika pencalonan bupati dan wakil bupati dimana Gerindra akhirnya mengusung Saan Mustopa. Saat itu partai Gerindra sempat akan mencalonkan ketua partai, Royke Benta Sahetapi untuk mendampingi Cellica. Sudah sempat ada kesepakatan dengan  Royke bakal jadi calon wakil bupainya. Namun rencana itu buyar ketika Ajang Sopandi secara diam-diam maju untuk mendampingi Cellica. Manuver Ajang ini didukung oleh Endang Sodikin. Sampai saat ini,  belum diketahui secara pasti alasan partai berlambang burung garuda itu melakukan geser-menggeser kader. Sebab, ketika hendak dikonfirmasi, Ketua DPC Partai Gerindra Karawang, Royke Benta Sahetapy tengah berada di luar negeri.

Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) Karawang juga sempat dikabarkan mengalami perpecahan. Bahkan konflik tersebut saat ini sudah sampai di pengadilan ketika Bendahara Golkar Enan Supriatna menggugat Ketua partai Golkar, Dadang S Muchtar dan Sekretarisnya, Timi Nirjaman atas kasus pemecatan sebagai bendahara. Konflik ini bermula ketika  kader partai yang membelot mendukung calon lain selain yang diusung partai berlambang pohon beringin itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Karawang, Dadang S. Muchtar membantah ada perpecahan di tubuh partai yang dipimpinnya. Dadang enggan berkomentar banyak mengenai Enan dan pemecatannya. Menurutnya, menanggapi persoalan itu hanya akan membuat Enan besar kepala. "Saya tidak mau berkomentar soal itu buang-buang energi saja," katanya. (*)

Miliaran Rupiah untuk Anak Yatim

Ilustrasi Miliaran Rupiah untuk Anak Yatim

*Tinggal Menunggu Peraturan Bupati

Angin segar agaknya akan berhembus dari lingkungan kantor bupati. Rencananya, untuk memuluskan terkucurnya bantuan senilai Rp 8,64 miliar yang diperuntukan bagi anak yatim ini, peraturan bupati (perbup) yang mengaturnya segera digodog. Selama ini bantuan itu mandeg lantaran belum terbitnya perbup mengenai itu.    

"Sampai saat ini tim verifikasi belum bisa berjalan, karena belum ada Perbubnya. Hingga saat ini Perbubnya belum ada kabar," ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Minggu (13/3).

Nantinya, lanjut Danilaga, yayasan anak yatim yang ada di Karawang mengusulkan ke tim verifikasi. Tim verifikasilah yang menentukan layak atau tidaknya mereka menerima bantuan. Terutama legalitas dari yayasan tersebut. "Mereka mengusulkan nanti kita verifikasi melalui tim verifikasi," tegas dia.

Tahun ini kata Danilaga, jumlah yayasan anak yatim bertambah dari 49 yayasan di tahun sebelumnya, sekarang tercatat ada sekitar 52 yayasan anak yatim akan siap untuk mengusulkan bantuan sosial ini. "Tahun ini lebih banyak, antara 50 sampai 52 yayasan," serunya.

Dari banyaknya yayasan anak yatim tersebut pihaknya menargetkan akan memberikan bantuan kepada 3000 anak yatim dari total anggaran Rp 8,64 miliar. Nantinya tiap anak akan diberikan jatah Rp 200 ribu per bulan. Dengan komposisi 70 persen untuk kebutuhan anak, 20 persen untuk operasional lembaga, dan 10 persen untuk operasional permasalahan orang tua/keluarga. "Prediksi kita sekitar tiga ribuan anak yatim. Kita harap Perbub segera selesai, agar bantuan ini bisa terealisasi," tegasnya.

Seperti yang diketahui, tahun ini pemerintah daerah menggelontorkan anggaran bantuan sosial untuk anak yatim sebesar Rp 8,64 Miliar. Bantuan tersebut diminta untuk disalurkan secara selektif, agar tepat sasaran. "Bantuan sosial untuk anak yatim tahun ini Rp 8,64 miliar," ujar Kabid Anggaran DPPKAD Kabupaten Karawang Bambang.

Bantuan sosial ini akan disalurkan melalui Dinas Sosial. Nantinya Dinas Sosial akan menyalurkan melalui lembaga anak yatim. Karena jika melalui perorangan itu tidak akan bisa terakomodir oleh pemerintah daerah. Dan juga, jika anak yatim bukan dari lembaga itu masih memiliki wali. "Anak yatim penerima bantuan ini, itu ada  di lembaga jadi via lembaga. Bukan person jadi ank yatim di lembaga yang terlantar, tidak ada wali," ulas dia.

Selain itu, Bambang meminta kepada Dinas Sosial untuk betul - betul ketat dalam melakukan verifikasi bantuan anak yatim ini. Sehingga dapat tepat sasaran, dan bermanfaat bagi penerima. "Harus tepat sasaran apalagi untuk anak yatim, jangan main - main," seru Bambang.

Selain itu, agar bantuan ini tiap tahun nya membawa dampak positif, ia berharap anak yatim ini dapat bersekolah. Sehingga, dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas meski tidak memiliki korang tua. "Bagusnya stimulan ini juga bisa digunakan untuk sekolah. Kita ingin nanti juga ada evaluasi," tandasnya. (*)

Sistem Online SPT Tahunan Disosialisasikan

SPT TAHUNAN: Bupati Karawang bersama wakil Bupati menandatangani
dukungan pelaksanaan SPT Tahunan 2015 langsung ke kantor pajak.
Penandantangan dilakukan di Lapangan Karangpawitan.

Bupati dan Wakil Bupati Karawang berpartisipasi membubuhkan tanda tangan dukungan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan  Tahunan PPh di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Utara. Kegiatan tersebut bagian dari sosialisasi SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 secara online e-Filing di Lapangan Karangpawitan, akhir pekan (4/3) lalu.

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Karawang Utara, Wahyu, menyampaikan, e-Filing memudahkan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunannya. E-Filing ini dapat dengan mudah diakses melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id. "E-Filling ini dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah," jelas dia.

Dengan e-Filing, tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi dropbox maupun KPP. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat wajib pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam kesempatan ini KPP Pratama Karawang Utara memberikan brosur terkait tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui media e-Filing.

Wahyu, menyampaikan pentingnya tertib pajak untuk kesejahteraan bersama. Sebagai konstribusi wajib kepada negara dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, strategi penerimaan pajak yang optimal akan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap akan menjaga iklim, investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Tidak hanya itu, dukungan insentif fisikal yang diarahkan tidak lain untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional. “Bangsa kita belum berdaulat secara ekonomi. Bangsa kita memang sudah merdeka, namun secara ekonomi, kita harus mampu untuk membiayai kehidupan kita untuk bisa merdeka secara ekonomi, untuk membangun ekonomi negri salah satunya dengan kepatuhan dalam membayar pajak baik pajak perorangan maupun badan,” tuturnya.(*)

STMIK Rosma Gelar Seminar

STMIK Rosma Gelar Seminar

SEKOLAH Tinggi Manajemen Informatika dan Komputerisasi (STMIK) Rosma Karawang, menggelar Seminar yang bertemakan Through Your Future With IT. Kegiatan tersebut diselenggarakan di gedung Grand Taruma yang dihadiri berbagai kampus yang ada di Karawang. Diharapkan dalam output kegiatan seminar ini bisa menjadikan wawasan para mahasiswa yang berada di jurusan IT.

"Dasar awalnya kegiatan seminar ini hasil dari ide kawan-kawan kelas saya. Walau tidak ada dari kami yang paham organisasi tapi kegiatan ini bisa juga tergelar. Dan ini mendapat persetujuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pihak kampus dan juga dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, sudah memberikan persetujuan dalam penyelenggaraan kegiatan seminar yang diperuntukan untuk seluruh Kampus yang berada di wilayah Kabupaten Karawang ini," kata ketua penyelenggara kegiatan Egi Fauzi Ridwansyah, akhir pekan kemarin.

Selain itu, dia menuturkan, dalam Kegiatan seminar Umum pun dihadiri dengan jumlah peserta kurang lebih 116 orang dari berbagai kampus. Seperti Unsika, Telkom TDC, UBP, dan kampus BSI. "Kegiatan seminar Umum  yang kami gelar cukup memuaskan. Hal ini karena dengan mampu menghadirkan berbagai perguruan tinggi dan Universitas yang berada di kabupaten Karawang," terangnya.

Tidak Hanya itu, Egi menambahkan, Dalam Kegiatan seminar ini nantinya mahasiswa akan terbekali dengan pengetahuan yang bertambah. Hal tersebut dikarenakan saat ini tidak semua mahasiswa yang benar-benar memahami secara khaffah tentang jurusan yang kini digeluti, sehingga dipandang perlu kegiatan ini pun dilakukan. "Kegiatan seminar ini diharapkan bisa terus dilakukan oleh adik-adik kelas dibawah kami di semester enam. sehingga kegiatan semacam ini bisa berjalan secara kontinyu nantinya. Dan untuk kedepannya pun sudah dipastikan akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan yang kami geluti nantinya di masa PMB nantinya," ujarnya. (*)

Bentrok Dua Ormas Rebutan Lahan

Dua kelompok berbeda di Karawang yakni ormas BPPKB Banten dan LSM GMBI, Sabtu (5/3) terlibat bentrok sekitar pukul 18.00 wib. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material berupa satu unit mobil milik ormas BPPKB Banten yang dirusak.

Belum ada konfirmasi dari para pihak terkait mengenai bentrokan tersebut. Tapi keterangan polisi menyebutkan bentrokan itu dipicu oleh rebutan pengamanan lahan pengurugan lahan di salah satu proyek perumahan, yang berada di sekitar jalan baru. Kecamatan Karawang Timur. Bentrokan yang melibatkan ratusan anggota kelompoknya masing-masing itu tak merembet menjadi bentrokan masiv karena puluhan polisi bersenjata dari Polres Karawang langsung menerjunkan sejumlah anggotanya untuk meredakan itu.  Satu orang yang dianggap provokator dalam bentrokan tersebut diamankan.

Kapolsek Karawang kota Kompol Andryan Nugraha mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya bentrokan yang terjadi di wilayah hukumnya tersebut.  "Kami baru tahu adanya keributan antar ormas dari masyarakat, dan kami langsung mendatangi ke lokasi bersama anggota polres karawang dan langsung kami bubarkan," katanya.

Dikatakan Andryan, bentrokan yang melibatkan dua kelompok ormas tersebut berawal adanya penyerangan dari salah satu ormas, di lokasi proyek pengarugan tanah untuk dibangun perumahan, yang diketahui telah dijaga oleh ormas lainnya, Sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan satu unit minibus milik salah satu ormas rusak.

"Informasi yang kami kumpulkan bentrok ini diakibatkan rebutan penjagaan proyek pengarugan tanah untuk dijadikan perumahan, tapi kami juga masih menyelidikinya apakah karena itu atau ada hal yang lain, dan kasus ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Karawang," ungkapnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Kasatreskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono membenarkan, saat ini kasus bentrokan yang terjadi di sekitar Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur tepatnya di Jalan Baru, masih dalam penanganan anggotanya. Sedangkan satu unit mobil yang dalam kondisi rusak serta puluhan senjata tajam dan satu orang anggota ormas yang diduga pemilik senjata tajam sudah diamankan. "Kasusnya sudah kami tangani, sedangkan satu orang yang kami amankan saat bentrok terjadi masih kami lakukan pemeriksaan, kami juga masih menyelidiki apa permasalahan yang sebenarnya hingga mengakibatkan kedua kelompok ormas ini terlibat bentrok," ujar Doni, saat dihubungi via telpon, Minggu (6/3). (*)

Elpiji 3 Kg Jadi Bahan Bakar Penghangat

Ilustrasi Elpiji 3 Kg Jadi Bahan Bakar Penghangat

Fungsi gas elpiji 3 kg yang mestinya menjadi bahan bakar bagi kebutuhan warga miskin ternyata sudah bergeser. Gas itu bukan hanya digunakan untuk memasak tetapi juga untuk keperluan penghangat.

Temuan itu disampaikan KBO Intel Polres Karawang, Ipda Bayu Surya, Jumat (26/2). Dia mengatakan pihaknya tengah menelisik pendistribusian gas terkait membengkaknya permintaan gas oleh masyarakat di musim penghujan ini. Ia menduga,  banyak sektor termasuk pengusaha yang membutuhkan pasokan gas  untuk memperlancar operasional.

“Disektor rumah tangga, bisa saja gas tidak hanya digunakan untuk memasak saja, melainkan juga untuk  penghangat. Bagi pengusaha, khususnya peternakan pastinya membutuhkan penghangat. Begitu juga penggilingan padi. Sehingga pasti larinya kesana,” ujar Suryo dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Apalagi, masyarakat juga kerap mengalami ketakutan akibat kabar kelangkaan gas. Sehingga, mereka melakukan penyetokan. “Seperti tukang bakso misalnya, karena takut gak kebagian yang biasanya membeli dua atau tiga perhari, menyetok hingga 7 tabung,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menurunkan anggotanya untuk melakukan investigasi  mengenai penyebab kelangkaan gas, termasuk ke tujuh Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)  yang ada di Karawang. Pihaknya mengaku membutuhkan transparasi  hiswana migas. Sebab, “ Baru saja dilaporkan, Ada beberapa agen yang kuotanya dikurangi oleh Pertamina dari tiga truk menjadi dua truk. Hiswana migas seharusnya bisa menjawab, kuota tersebut hilang atau dialihkan kemana,” ucapnya.

Hanya saja, pihaknya mengaku kesulitan melakukan pengawasan. Sebab, regulasi pendistribusian gas menurutnya masih belum jelas sehingga pengawasan masih dilakukan secara acak. “Mungkin dalam hal ini pemkab harus mengatur alokasi perkecamatan , kaitan penyebaran agen dan pangkalan.  Kita mati-matian melakukan pengawasan, tetapi jika regulasinya sendiri belum jelas kita akan kesulitan,” tandasnya.

Terlebih, kata dia, hanya harga di level agen yang diatur. Seangkan sisanya, hukum ekonomi yang berlaku. “Sehingga ada saja oknum yang ingin mengambil keuntungan, sebab mereka juga pengusaha," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian Setda Karawang, Hadis Herdiana, mengakui jika pelaksanaan pengawasasan Surat Keputusan (SK) belum maksimal. Sehingga, pihaknya  akan melakukan kajian kaitan SK pengawasan tersebut. “Saya akui memang belum maksimal dan keterbatasan personil. Mungkin harus ada bantuan dari polisi dan pihak lainnya,” ujar Hadis.

Hadis menduga, kelangkaan gas diakibatkan beberapa hal.  Diantaranya ancaman sejumlah pihak terhadap agen, alokasi pendistribusian yang tidak tepat sasaran, dan adanya dugaan pengalihan distribusi baik didalam maupun keluar kabupaten. Berdasarkan informasi yang didapat, kata Hadis, kuota gas untuk Karawang ialah 1.900.027 per bulan. Sedangkan  ada agen 32 , pangkalan 801. Hanya saja, agen dan pangkalan tersebut penyebarannya tidak merata. (*)

200 Ribu Balita akan Diimunisasi Polio

200 Ribu Balita akan Diimunisasi Polio

Untuk memantapkan lagi Indonesia bebas Polio, hampir 200 ribu balita Karawang akan diberikan imunisasi anti polio yang digelar pada 8 - 15 Maret mendatang. Dunia menargetkan pada 2020 akan bebas dari penyakit polio. Saat ini tercatat ada tiga negara yang masih belum mendapatkan sertifikat bebas polio yaitu Afganistan, Pakistan, dan Nigeria. Indonesia mendapatkan sertifikasi bebas polio pada Maret 2014.

Meski sudah bebas polio namun Indonesia harus mempertahankan kondisi tersebut. Dan untuk upaya pencegahan pemerintah menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan digelar pada 8 hingga 15 Maret mendatang termasuk Karawang. Dikhawatirkan, ada warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang membawa virus polio, maka dari itu perlu adanya antisipasi. "Imunisasi tahun ini mempertahankan status bebas polio di indonesia," ujar Kasi Pengamatan Penyakit Imunisasi dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Karawang Rosid kepada kami, Jum'at (26/2).

Meski Karawang belum tercatat terkena kasus polio, namun tetap harus menggelar imunisasi. Rencananya hampir 200 ribu balita usia 0 - 59 bulan yang berada di 30 Kecamatan se Kabupaten Karawang akan diberikan imunisasi. Tak tanggung - tanggung, sebanyak 6.900 kader, 1.361 vaksinator, dan 752 supervisior akan dilibatkan dalam kegiatan pekan imunisasi nasional ini. Dan menyiapkan 50 puskesmas, dan 2.300 unit pos pekan imunisasi nasional. "Di Karawang ada sekitar 200 ribuan balita yang akan kita imunisasi," tegasnya.

Bagi masyarakat yang memiliki balita bersiaplah untuk diberikan imunisasi dengan dosis dua tetes untuk satu sasaran yang tersedia di Posyandu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit, Pos pelayanan imunisasi lainnya yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jika nantinya ada balita yang belum melakukan imunisasi, maka kader yang telah disiapkan akan melakukan sweeping dari pintu ke pintu. Sehingga seluruh balita di Karawang ini dapat diberikan imunisasi polio. "Bagi yang punya balita ini wajib, kalau tidak datang ke pos nanti akan ada sweeping oleh petugas kesehatan," tutur dia.

Oleh karena itu Rosid meminta kepada seluruh masyarakat Karawang yang memiliki anak balita untuk wajib melakukan imunisasi polio. Sehingga dapat mencegah penularan penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan. "Kita harap semua balita dapat di imunisasi," tandasnya.

Sekedar informasi, Polio atau poliomyelitis adalah penyakit virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf. Pada kondisi penyakit yang bertambah parah, bisa menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, dan pada sebagian kasus menyebabkan kematian. Kebanyakan penderita polio tidak menyadari bahwa diri mereka terinfeksi karena virus polio pada awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala atau bahkan tidak sama sekali, dan tidak membuat mereka menjadi sakit.(*)


Sasaran Imunisasi
Data Demografi luas wilayah Karawang 1.753,27 Km2
Jumlah Penduduk 2.273.579 jiwa
Jumlah sasaran 0-59 bulan proyeksi 226.116 balita
Jumlah sasaran 0-59 bulan pendataan 193.822 balita
Terdiri dari 30 Kecamatan dan 309 Desa/Kelurahan

Dada Sarana Kesehatan
Puskesmas 50 unit
POS PIN 2.300 unit

Tenaga Pelaksana
Jumlah pos pin x 3 orang jadi 6.900 orang
Vaksinator 1.381 orang
Supervisior 752 orang

Karyawati Dijembret di Tuparev

Karyawati pabrik Riyani (21) warga Dusun Warungbambu, Desa Warungbambu, Kamis (25/2) malam kehilangan uang gajinya Rp 1,5 juta  akibat dijambret dua pria pengendara sepeda motor Satria FU.

Korban Riani (21) mengatakan, peristiwa penjambretan yang menimpa dirinya terjadi di Jl. Tuparev,  sekitar pukul 21.45 WIB, tepatnya di depan kantor BPJS kedehatan atau Jamsostek. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor Vario dan berboncengan bersama temannya bernama Devi. Namun tanpa diduga dari arah belakang, melaju sepeda motor satria FU warna biru yang dikendarai dua orang pria tak dikenal dan langsung menyambar tas milik korban yang di selendangkan di kanan pinggang. Di dalam tas terdapat uang Rp 1,5 juta yang baru diambil dari ATM. "Saya gak ngeh kalau dua orang pengendara motor yang mepet saya adalah jambret, doalnya sebelum tas daya di ambil orang itu sempat ngelakson saya secara berulang-ulang pas saya nengok tas saya langsung di tarik," kata Riani.

Dikatakan Riani, saat dirinya dijambret, dia bersama trmannya sempat teriak 'maling'. Hanya saja saat kejadian kondisi jalan raya sangat sepi di tambah lagi saat itu sedang gerimis sehingga tidak ada satupun orang maupun pengendara lainnya yang mendengar teriakan korban. "Saya sempat teriak dan juga mengejar pria yang menjambret tas saya. Tapi gak ada yang denger teriakan saya, dan saya juga sempat berusaha mengejar sampai ke lampu merah johar tapi tidak ketemu mereka kabur ke arah mana," ungkapnya.

Kemudian saat berada di lampu merah, dia bersama temannya yang di bonceng sempat menanyakannya kepada tukang ojek."Saya sempat nanya juga ke tukang ojeg yang ada di lampu merah perempatan johar jika tadi ada motor satria FU warna biru yang melintas, pas di tanya benar ada tadi ada motor Satria FU yang berjalan ngebut ke arah Klari," terangnya.

Mengetahui hal itu, korban akhirnya bisa pasrah merelakan tas yang berisi uang dan dompet serta ponsel miliknya akibat di jambret dua orang pelaku yang diletahui kabur ke arah Jl. Suroto Kuento."Pas saya cerita para tukang oheg juga kaget dan nanyain dimana di jambretnya dan saya ceritain semua, kata tukang ojeg kalau tau jika motor yang tadi lewat ngebut pelaku jambret mungkin di kejar," katanya.

Menurut korban, rencananya uang hasil gaji sebesar Rp.1,5 juta miliknya yang baru di ambil di ATM Mandiri, akan gunakan untuk membayar angsuran motor dan membayar kontrakan rumahnya,"Ya tadinya uang itu mau saya pake buat bayar motor dan rumah, tapi akibat uangnya gak ada berikut dompet yang berisikan surat penting dan ponsel jadi saya gak bisa apa-apa lagi," ujarnya.

Rencananya korban akan melaporkan kasus penjambretan yang telah menimpa dirinya kepada pihak kepolisian, korban juga sudah mengetahui motor yang dikendarai dua orang pelaku yang menjambret tas milikny serta ciri-ciri dari dua orang pelakunya itu. "Saya masih inget ciri-ciri motornya pelakunya pake motor Satria FU wafna biru, tanpa nomor Polisi. Tapi ada stiker warna bitu kuni tulisan Fuck, dan keduanya berbadan kecil tinggi memakai jaket lepis yang jambretnya dan semuanya pake helm," pungkasnya. (*)

Warga Ancam Demo JPO Johar

Wawan Setiawan: Yang Tak Berizin Reklame Iklannya

Miskomunikasi alias salah komunikasi, itu alasannya menampik pernyataan sebelumnya kalau jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Johar adalah bodong. Yang benar, reklame selebar hampir mencapai separuh badan jembatan itu ternyata yang tidak berizin.

Itu dikatakan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, Jumat (26/2) di kantornya. Dia diklarifikasi Kuasa Hukum PT Afi Communication, Asep Agustian, perusahaan yang membangunan jembatan penyeberangan orang di Johar, terkait pernyataannya yang mengatakan jembatan di sekitar Johar proyek bodong alias tidak berizin.

“Saya tidak tahu akan menulis seperti itu. Yang dimaksudkan saya itu, belum ada izin reklame iklan di JPO,” kata Wawan. Miskomunikasi yang dimaksud dia, dijelaskannya, dia lagi duduk dengan wartawan dan mengobrol soal jembatan penyeberangan orang di Johar. Bersama mereka juga ada wartawan dari surat kabar berbeda. Terjadi komunikasi hingga menyinggung keberadaan jembatan penyeberangan di Johar yang dikatakan tidak berizin.

Pernyataan itu dikutip wartawan bahkan menyinggung-nyinggung pula peran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, dua dinas yang mestinya juga mengeluarkan rekomendasi atas pembangunan proyek jembatan itu. Wawan mengatakan pembangunan jembatan itupun belum ada rekomendasi dari kedua dinas tersebut, tanpa menyebutkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang harusnya paling berkopenten terhadap keberadaan infrastruktur tersebut. “Saya atas nama lembaga dan pribadi mohon maaf,” ucap Wawan. Dia menganulir pernyataanya soal jembatan bodong di Johar.

Sementara Kuasa Hukum PT Afi Communication, Asep Agustian, yang sebelumnya berencana akan membawa persoalan itu ke ranah hukum mengaku membatalkannya. “Ya sudah kalau itu benar adanya, kita maklumi saja. Tetapi bila benar pernyataan dilontarkan menyatakan tidak ada izin, kami sangat dirugikan dan dipastikan diselesaikan melalui jalur hukum,” jelas dia.

Asep juga mengatakan pembangunan JPO itu bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Karawang. Seharusnya pemerintah berterimakasih ada pengusaha yang mau membangun. Kemudian soal konstruksi bangunan bisa diperbaiki sesuai saran pemerintah. “Saya ini orang konstruksi, jadi tahu dan mengerti. Jika ada saran dan pemerintah dapat layangkan surat,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumya, warga menilai kontruksi jembatan tidak layak untuk digunakan orang menyeberang karena dinilai terlalu membahayakan. Bukan cuma itu, keberadaan kabel listrik yang menempel di besi jembatan juga membuat penyeberang jadi ketakutan. "Terlalu tinggi dan curam. Tidak ada pengamanan dipinggirnya terus ada kabel listrik yang menempel dibesi jembatan," ujar Darta, warga sekitar jembatan.

Darta yang sehari-hari mangkal menjadi tukang ojeg motor ini, menegaskan warga tidak setuju jembatan tersebut dijadikan jembatan penyeberangan orang. Dikhawatirkan orang yang melintas jembatan tersebut menjadi korban ketidaksesuaian kontruksi jembatan. "Coba saja naik jembatan kalau tidak gemetar. Itu terlalu curam," tegas dia.

Bahkan kekhawatiran Darta sempat terjawab, tak lama jembatan dipergunakan seorang penyeberang yang sudah berada di atas jembatan tersebut tidak kuasa menahan takut karena tingginya jembatan yang mempunyai 26 anak tangga tersebut. Oleh sebab itu, warga berharap keberadaan jembatan tersebut nantinya tidak diperuntukan bagi orang. "Saya dan warga yang demo kalau jembatan itu benar-benar dijadikan penyeberangan orang. Pernah ada ibu-ibu naik pas di atas lemas tidak bisa turun," tegas Darta. (*)

Sistem Pertanian Dipantau Satelit

Ilustrasi Sistem Pertanian Dipantau Satelit

Kementrian Pertanian RI kini menggunakan citra satelit dalam penghitungan data produksi khususnya beras di Indonesia. Penggunaan citra satelit ini dinilai dapat meminimalisir tingkat kesalahan perhitungan karena bisa secara detail daerah mana saja yang sedang musim tanam dan musim panen.

Kepala Sub Bidang Data Prasarana Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian RI, M. Luthful Hakim menjelaskan pembuatan program perubahan perhitungan ini bermula dari keraguan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, dan pengamat Bustanul Arifin. "Awalnya perhitungan dilakukan dengan cara menghitung luas area panen dikalikan dengan produktivitas, dengan menurunkan tim Petugas Penyuluh Lapangan, tetapi hasilnya kurang akurat karena berdasar pada pandangan mata saja," katanya disela-sela acara Pelatihan Pengumpulan Data Luas Tanah dan Panen Tanaman Padi menggunakan metode gird square berbasis peta citra satelit, di Indo Alam Sari, Kamis (25/2).

Sebenarnya kata Luthful perhitungan lama hasil panen tersebut tercantum di buku pedoman BPS dari Kementan, "Perhitungan lama menggabungkan beberapa elemen yaitu blok pertanian, laporan petani kepada Kepala Desa, jumlah benih, dan terakhir estimasi hasil panen," katanya.

Tetapi seringnya penggunaan estimasi inilah yang menjadikan data hasil panen melambung terlalu jauh, sehingga hasilnya seolah-olah besar. "Sehingga kami berikan alat baru berupa peta yang sebenarnya bisa diakses juga melalui website, namun karena banyak petani yang belum paham penggunaan website, kami berikan peta penanaman dengan skala 1:5000," katanya.

Peta tersebut berupa peta lahan yang akan ditanam padi atau sudah ditanam padi yang merupakan hasil pemotretan dari satelit. "Citra satelit ini didapatkan dari kerjasama Kementan dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional," katanya.

Peta ini kata Luthful sementara dibagikan untuk semua Desa yang ada di Karawang dan Brebes sebagai percontohan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, namun tak menutup kemungkinan semua daerah nantinya menggunakan perhitungan ini. "Jadi sekitar 309 Desa di Karawang dan 297 Desa di Brebes menggunakan peta ini, untuk awal kami memang fokuskan di Pulau Jawa terlebih dahulu karena dari keseluruhan 8,132 juta hektar lahan baku sawah, 4,67 jutanya ada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di Pulau lainnya," katanya.

Sementara cara penghitunganya kata dia adalah dengan mengukur dari peta yang diberikan berapa luas tanam, dan terlihat dari peta tersebut, ada beberapa bagian yang tidak seharusnya ikut dihitung, "Jika sebelumnya ada bagian galengan yang terhitung, sekarang akan lebih akurat, karena bagian-bagian yang tak perlu terhitung tersebut akan dihilangkan, berbeda dengan penggunaan estimasi," ucapnya. 

Selain menggunakan peta yang diberikan di Desa-Desa ini, lanjut Luthful warga Karawang pun bisa mengakses peta pertanian ini di www.Lp2b.info/karawang di web tersebut selain bisa mengakses peta ajaib ini, juga bisa mengetahui siapa pemilik dari sawah-sawah tersebut. "Pemiliknya kami tuliskan di website tersebut, lalu jika akan melakukan perhitungan hasil panen, setelah mengukur dengan peta itu, disesuaikan dengan mereka yang datang ke lapangan untuk meninjau ulang," katanya.

Karena dengan demikian maka tingkat kesalahan perhitungan bisa diminimalisir sedemikian rupa, dan diharapkan nantinya tak ada lagi penggelembungan jumlah hasil pertanian. (*)

Dua Korban Akibat Jalan Rudak, Pemerintah Harus Segera Bertindak

KUBANGAN KERBAU: Jalan seperti kubangan kerbau ini sangat
berpotensi terjadinya kecelakaan lalulintas. Bentuk jalan
seperti ini ratusan jumlahnya di Karawang.

Selama bulan Februari ini, Unit Laka Lantas Polres Karawang mencatat terjadi tiga kasus kecelakaan akibat jalan rusak. Yang paling  menyedihkan, dalam kasus tiga kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kanit lakalantas Polres Karawang IPTU Sabar Santosa mengatakan, dalam tiga kasus kecelakaan tersebut akibat para pengendara motor berusaha menghindar ketika melintas di jalan yang berlubang dan jalan yang tergenang air hujan. "Dari tiga kasus kecelakaan yang terjadi di tiga TKP  berbeda, rata-rata pengendara melintas di jalan yang berlubang sehingga tanpa diketahui karena mengendarai laju kendaraannya dengan kecepatan tinggi pengendara langsung jatuh seketika. Bahkan ada juga pengendara yang jatuh akibat menghindari jalan yang berlubang," kata Sabar, kepada wartawan Kamis (25/2).

Dikatakan Sabar, seperti kasus kecelakaan yang menimpa tiga korban pengendara motor beberapa waktu lalu diantaranya menimpa korban Hadi Canda (26) warga Dusun A RT 003, Desa Pekandangan, Kabupaten Indaramayu. Korban mengalami kecelakaan lalulintas ketika melintas di Jalan Raya Kosambi arah Cikampek, Sabtu (13/2) lalu. Saat melintas di TKP tepatnya depan Indomart Desa Duren Kecamatan Klari. sepeda motor Yamah Jupiter MX dengan Nopol B-3467-KAH yang dikendarai seorang diri  terjatuh akibat menghindari lubang besar.

"Korban jatuh dari motor akibat menghindari lobang jalan yang akan dilintasinya, namun dalam waktu yang sama melintas kendaraan yang tak dikenal hingga korban langsung tertabrak dari arah belakang, mengakibatkan korban terluka di bagian punggung dan kepala, hingga akhirnya korban meninggal dunia saat akan di bawa ke RS. Fikri medika," ungkapnya.

Sementara kecelakaan akibat jalan rusak juga terjadi, pada Minggu di Jalan Raya Telukjambe, Desa Sukakarya Kecamatan Telukjambe Timur, sekitar pukul 03.00 WIB. Peristiwa kecelakaan akibat jalan rusak menimpa kandaraan minubus angkutan kota (angkot) Nopol T-1988-DJ yang dikemudikan Suhendi, menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol B--3971-FTM yang dikendarai Gian (23) warga Perum Gading Elok Blok 31, Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur yang saat kejadian berjalan dari arah yang berlawanan. "Dua kendaraan motor dan mobil terlibat kecelakaan akibat sama-sama menghindari jalan yang berlubang yang ada di lokasi kejadian, dan menyebabkan pengendara motor jatuh dan menderita luka parah dan di bawa ke RSUD Karawang," terangnya.

Kemudian peristiwa kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak juga terjadi, Rabu (24/2) kemarin sekitar pukul 14.30 WIB. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Interchange Kalihurip tepatnya, depan PT. AGEL LANGGENG Desa, Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek. Saat kejadian sepeda motor Honda Revo Nopol T-2508-HN yang dikendarai Bekti Permana (19) warga Dusun Ciherang RT 01/06 DESWadas Kecamatan, Telukjambe Timur, sedang melintas dari arah pintu tol kali hurip menuju lampu merah kecamatan Cikampek.

Namun ketika di TKP saat itu korban pengendara motor mencoba akan mendahulu kendaraan yang ada di depannya, tanpa diketahui kendaraanya menginjak lubang sehingga oleng dan terjaduh dan akhirnya korban terlindas oleh kendaraan trusck trailer bernopol T-9382-DA dan mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan di RS. Karya Husada. "Kini tiga kasus kecelakaan lalulintas yang diakibatkan jalan rusak sudah di tangani oleh unit laka lantas Polres Karawang," ujarnya.

Dijelaskan Sabar, agar kasus kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak tak kembali terjadi, pihak kepolisian meminta agar dinas terkait segera melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang rusak."Dari pantauan anggota kami diketahui banyak sekali jalan yang rusak, diantaranya di lokasi tkp yang kemarin terjadi kecelakaan hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia," jelasnya.

Selain jalan yang rusak yang menjadi penyebab kecelakaan, kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Terlebih saat ini kasus kecelakaan lainnya terjadi akibat minimnya penerangan di jalan raya, maka tak jarang menurut Sabar, Kecelakaan kerap terjadi. "Seperti kurangnya penerangan yang terjadio di Jalan baru, belum di jalan-jalan raya raya lainnya di wilayah Karawang, untuk itu perbaikan PJU juga sangat penting untuk keselamatan para pengendara," katanya.

Sejauh ini pihaknya mengaku, sosialisasi dan sosialisasi pun telah di lakukan untuk menekan angka kecelakaan lalulintas. Seperti memasang spanduk di sejumlah titik rawan kecelakaan, membagikan stiker keselamatan dalam berlalulintas ke sejumlah pengendara untuk mengingatkan kesadaraan saat mengemudi, dan sosialisasi mendatangi sekolah dan perusahaan. (*)

Belum Ada yang Ajukan Proposal Dana Desa

Ilustrasi Belum Ada yang Ajukan Proposal Dana Desa

Banyaknya bantuan keuangan yang masuk desa mau tidak mau memaksa desa harus berfikir kreatif dan memaksimalkannya. Bantuan tersebut bukan hanya sekedar digunakan untuk membangun infrastruktur tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian desa.

Anggota DPRD Karawang, Endang Sodikin, mengatakan itu kepada kami, Kamis (25/2). Dia menandaskan tujuan dari pengucuran dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Katalis pertumbuhan ekonomi yang menjadi masalah klasik adalah pengembangan infrastruktur. Dana desa yang akan diterima rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan. Padahal, penggunaan dana desa tidak selalu untuk pembangunan infrastruktur dasar. "Jadi tidak seluruhnya dana desa untuk pembangunan infrastruktur," kata dia.

Menurut Endang, dana desa bisa digunakan untuk pembuatan unit usaha milik desa seperti membuat produk khas desa. Produk khas desa ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi, selain nantinya menyerap tenaga kerja. "Jadi desa harus berfikir kreatif, agar bisa meningkatkan perekonomian desa secara mandiri," ulas dia.

Sebagai contoh, pembangunan sentra industri, dan dana desa jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan arah pembangunan berbasis pedesaan. Seperti yang diektahui, Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Karawang menegaskan tahun 2016 akan menggulirkan dana desa sebesar Rp. 200 Miliar lebih untuk desa se Kabupaten Karawang. "Jelas tahun ini dana desa naik dari tahun sebelumnya," ujar Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang, Abdilah Mawardi Nur. Menurut dia, saat ini ada sekitar Rp. 200 miliar lebih alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang sudah terparkir dari di kas daerah. Alokasi ini lebih besar, dari alokasi dana desa sebelumnya pada 2015 sebesar Rp 89,2 miliar lebih. Pria yang akrab disapa Abah ini menegaskan, jika alokasi dana desa ini siap digulirkan, jika desa dan BPMPD sudah siap dalam proses verifikasi pengajuan. "Kalau kita mah siap, kalau desa siap kita cairkan," jelasnya.

Sementara itu secara terpisah Kepala BPMPD Kabupaten Karawang Akhmad Hidayat menuturkan, saat ini pihaknya sudah melakukan perencanaan, penghitungan terkait dengan pembagian jatah dana desa untuk 297 desa se - Kabupaten Karawang. Dari total sekitar Rp. 200 miliar lebih, perdesa nantinya akan diberikan anggaran dikisaran Rp. 500 juta hingga Rp. 800 juta. "Kita sudah menghitung, jadi dana desa di 2016 ini paling terkecil sekitar 500 juta, terbesar itu 800 juta," serunya.

Dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan mencapai Rp 111 miliar dari tahun 2015 sebesar yang hanya mendapat dana desa sebesar Rp. 89 miliar lebih. Dan jatah per desa di 2015 pun jauh berbeda yaitu dikisaran Rp. 282 juta hingga Rp. 355 juta. "Jadi jauh naiknya dari tahun kemarin,"ulasnya.

Saat ini diakuinya belum ada desa yang mengajukan proposal dana desa. Kemungkinan desa ini akan mulai mengajukan pada bulan Maret hingga April mendatang. Sekaligus, nantinya pihaknya mempersiapkan yang harus disiapkan seperti sosialissi, bimbingan teknis, maupun persiapan secara administrasi. "Belum ada desa yang mengajukan, paling bulan Maret- April," tandasnya. (*)

Bodong Ditangkap, Dagang Sabu untuk Operasi

Bodong Ditangkap, Dagang Sabu untuk Operasi

NIAT Rudi Haerudin alias Bodong (36) mengumpulkan uang untuk biaya operasi dari hasil penjualan narkoba, pupus sudah. Pasalnya, petugas dari seksi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Karawang (BNNK) sudah keburu menangkapnya ketika tengah tidur di salah satu rental Play Station (PS) tak jauh dari rumahnya, Rabu (24/2) siang.

Saat digeledah, petugas menemukan empat paket sabu dan 1000 butir pil Excimer Warga Gang Ojo, Dusun Pulosari, Desa Karangsurya, Kecamatan Rengasdengklok,ini saat ditemui wartawan di kantor BNNK Karawang mengaku terpaksa menjual narkoba agar cepat mendapatkan uang untuk keperluan operasi tulang punggungnya. Namun, belum genap sebulan menjalankan bisnis haram tersebut, petugas dari BNNK keburu mengetahui aksinya. "Niat untuk menjual narkoba sih nggak ada karena awalnya beli narkoba untuk dipake sendiri untuk bantu kerjaan servis hape. Tapi karena untungnya lumayan jadi timbul niatan untuk mendapatkan uang yang banyak agar secepatnya tulang punggung saya bisa dioperasi," kata mantan pembalap motor  ini.

Sabu dan Excimer yang dijadikan sebagai barang bukti itu, diakuinya sebagai miliknya. Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang diketahuinya bernama Jhon di daaerah Karawaci Tangerang seharga Rp 1,3 juta per gramnya. Bodong mengaku baru dua kali bertransaksi dengaan Jhon dalam sebulan terakhir. Tetapi, transaksi bisnis haram tersebut dilakukan secara tidak langsung. Sebab, Bodong harus terlebih dahulu mentransfer uang ke rekening Jhon sesuai dengan jumlah barang yang dipesan."Jhon tidak mau transaksi disini. Jadi harus transfer dulu kemudian saya disuruh ambil langsung di daerah Karawaci. Saya sendiri juga belum pernah ketemu dengan dia saat ambil barang melainkaan dipandu lewat hape untuk mengambil sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan," terangnya.

Sedangkan pil Excimer diperoleh dengan cara membeli di salah satu toko obat yang ada di kawasan Jalan Pramuka Jakarta Timur. Excimer dibeli seharga Rp 800 ribu per seribu butir atau Rp 800 per butirnya. Rencanaanya, excimer tersebut akan dijual kembali ke konsumennya seharga Rp 1000 per butir. "Tapi saya ga jual eceran melainkan per bungkus. Satu bungkus excimer berisi 250 butir," tuturnya.

Khusus sabu, Bodong mengaku sudah mendapatkan untung yang cukup lumayan karena sabu  yang dibeli semata-mata bukan untuk dijual melainkan sebagian untuk dikonsumsi secara pribadi. Sedangkan Excimer sama sekali belum mendapatkan untung karena belum sempat terjual."Kalau jual sabu saya akui sudah dapat untung meskipun belum banyak. Tapi klo excimer belum sama sekali," kata dia.

Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Karawang, AKP Gunadi, MH mengatakan, penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi yang menyebutkan Bodong kerap menjual sabu melalui hape yang diservicenya. Setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa hari dan dipastikan tersangka tengah menyimpan sabu, anggotanya pun langsung menangkapnya. "Kami menemukan 4 paket sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kantong kecil. Sedangkan excimer itu kami sita saat rumah tinggalnya kami geledah," katanya.

Sabu tersebut dijual kepada rekan-rekaannya khususnya para pembalap motor yang tersebar di Karawang. Umumnya sabu tersebut dijual melalui paketan Rp 400 dan Rp 200 ribu . Sedangkan excimer belum sempat dijual karena sudah keburu  ketangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BNNK menerapkan pasal berlapis yakni pasal 114 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara serta Undang undang No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. (*)