Elpiji 3 Kg Jadi Bahan Bakar Penghangat

Ilustrasi Elpiji 3 Kg Jadi Bahan Bakar Penghangat

Fungsi gas elpiji 3 kg yang mestinya menjadi bahan bakar bagi kebutuhan warga miskin ternyata sudah bergeser. Gas itu bukan hanya digunakan untuk memasak tetapi juga untuk keperluan penghangat.

Temuan itu disampaikan KBO Intel Polres Karawang, Ipda Bayu Surya, Jumat (26/2). Dia mengatakan pihaknya tengah menelisik pendistribusian gas terkait membengkaknya permintaan gas oleh masyarakat di musim penghujan ini. Ia menduga,  banyak sektor termasuk pengusaha yang membutuhkan pasokan gas  untuk memperlancar operasional.

“Disektor rumah tangga, bisa saja gas tidak hanya digunakan untuk memasak saja, melainkan juga untuk  penghangat. Bagi pengusaha, khususnya peternakan pastinya membutuhkan penghangat. Begitu juga penggilingan padi. Sehingga pasti larinya kesana,” ujar Suryo dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Apalagi, masyarakat juga kerap mengalami ketakutan akibat kabar kelangkaan gas. Sehingga, mereka melakukan penyetokan. “Seperti tukang bakso misalnya, karena takut gak kebagian yang biasanya membeli dua atau tiga perhari, menyetok hingga 7 tabung,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menurunkan anggotanya untuk melakukan investigasi  mengenai penyebab kelangkaan gas, termasuk ke tujuh Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)  yang ada di Karawang. Pihaknya mengaku membutuhkan transparasi  hiswana migas. Sebab, “ Baru saja dilaporkan, Ada beberapa agen yang kuotanya dikurangi oleh Pertamina dari tiga truk menjadi dua truk. Hiswana migas seharusnya bisa menjawab, kuota tersebut hilang atau dialihkan kemana,” ucapnya.

Hanya saja, pihaknya mengaku kesulitan melakukan pengawasan. Sebab, regulasi pendistribusian gas menurutnya masih belum jelas sehingga pengawasan masih dilakukan secara acak. “Mungkin dalam hal ini pemkab harus mengatur alokasi perkecamatan , kaitan penyebaran agen dan pangkalan.  Kita mati-matian melakukan pengawasan, tetapi jika regulasinya sendiri belum jelas kita akan kesulitan,” tandasnya.

Terlebih, kata dia, hanya harga di level agen yang diatur. Seangkan sisanya, hukum ekonomi yang berlaku. “Sehingga ada saja oknum yang ingin mengambil keuntungan, sebab mereka juga pengusaha," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian Setda Karawang, Hadis Herdiana, mengakui jika pelaksanaan pengawasasan Surat Keputusan (SK) belum maksimal. Sehingga, pihaknya  akan melakukan kajian kaitan SK pengawasan tersebut. “Saya akui memang belum maksimal dan keterbatasan personil. Mungkin harus ada bantuan dari polisi dan pihak lainnya,” ujar Hadis.

Hadis menduga, kelangkaan gas diakibatkan beberapa hal.  Diantaranya ancaman sejumlah pihak terhadap agen, alokasi pendistribusian yang tidak tepat sasaran, dan adanya dugaan pengalihan distribusi baik didalam maupun keluar kabupaten. Berdasarkan informasi yang didapat, kata Hadis, kuota gas untuk Karawang ialah 1.900.027 per bulan. Sedangkan  ada agen 32 , pangkalan 801. Hanya saja, agen dan pangkalan tersebut penyebarannya tidak merata. (*)

200 Ribu Balita akan Diimunisasi Polio

200 Ribu Balita akan Diimunisasi Polio

Untuk memantapkan lagi Indonesia bebas Polio, hampir 200 ribu balita Karawang akan diberikan imunisasi anti polio yang digelar pada 8 - 15 Maret mendatang. Dunia menargetkan pada 2020 akan bebas dari penyakit polio. Saat ini tercatat ada tiga negara yang masih belum mendapatkan sertifikat bebas polio yaitu Afganistan, Pakistan, dan Nigeria. Indonesia mendapatkan sertifikasi bebas polio pada Maret 2014.

Meski sudah bebas polio namun Indonesia harus mempertahankan kondisi tersebut. Dan untuk upaya pencegahan pemerintah menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan digelar pada 8 hingga 15 Maret mendatang termasuk Karawang. Dikhawatirkan, ada warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang membawa virus polio, maka dari itu perlu adanya antisipasi. "Imunisasi tahun ini mempertahankan status bebas polio di indonesia," ujar Kasi Pengamatan Penyakit Imunisasi dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Karawang Rosid kepada kami, Jum'at (26/2).

Meski Karawang belum tercatat terkena kasus polio, namun tetap harus menggelar imunisasi. Rencananya hampir 200 ribu balita usia 0 - 59 bulan yang berada di 30 Kecamatan se Kabupaten Karawang akan diberikan imunisasi. Tak tanggung - tanggung, sebanyak 6.900 kader, 1.361 vaksinator, dan 752 supervisior akan dilibatkan dalam kegiatan pekan imunisasi nasional ini. Dan menyiapkan 50 puskesmas, dan 2.300 unit pos pekan imunisasi nasional. "Di Karawang ada sekitar 200 ribuan balita yang akan kita imunisasi," tegasnya.

Bagi masyarakat yang memiliki balita bersiaplah untuk diberikan imunisasi dengan dosis dua tetes untuk satu sasaran yang tersedia di Posyandu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit, Pos pelayanan imunisasi lainnya yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jika nantinya ada balita yang belum melakukan imunisasi, maka kader yang telah disiapkan akan melakukan sweeping dari pintu ke pintu. Sehingga seluruh balita di Karawang ini dapat diberikan imunisasi polio. "Bagi yang punya balita ini wajib, kalau tidak datang ke pos nanti akan ada sweeping oleh petugas kesehatan," tutur dia.

Oleh karena itu Rosid meminta kepada seluruh masyarakat Karawang yang memiliki anak balita untuk wajib melakukan imunisasi polio. Sehingga dapat mencegah penularan penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan. "Kita harap semua balita dapat di imunisasi," tandasnya.

Sekedar informasi, Polio atau poliomyelitis adalah penyakit virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf. Pada kondisi penyakit yang bertambah parah, bisa menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, dan pada sebagian kasus menyebabkan kematian. Kebanyakan penderita polio tidak menyadari bahwa diri mereka terinfeksi karena virus polio pada awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala atau bahkan tidak sama sekali, dan tidak membuat mereka menjadi sakit.(*)


Sasaran Imunisasi
Data Demografi luas wilayah Karawang 1.753,27 Km2
Jumlah Penduduk 2.273.579 jiwa
Jumlah sasaran 0-59 bulan proyeksi 226.116 balita
Jumlah sasaran 0-59 bulan pendataan 193.822 balita
Terdiri dari 30 Kecamatan dan 309 Desa/Kelurahan

Dada Sarana Kesehatan
Puskesmas 50 unit
POS PIN 2.300 unit

Tenaga Pelaksana
Jumlah pos pin x 3 orang jadi 6.900 orang
Vaksinator 1.381 orang
Supervisior 752 orang

Karyawati Dijembret di Tuparev

Karyawati pabrik Riyani (21) warga Dusun Warungbambu, Desa Warungbambu, Kamis (25/2) malam kehilangan uang gajinya Rp 1,5 juta  akibat dijambret dua pria pengendara sepeda motor Satria FU.

Korban Riani (21) mengatakan, peristiwa penjambretan yang menimpa dirinya terjadi di Jl. Tuparev,  sekitar pukul 21.45 WIB, tepatnya di depan kantor BPJS kedehatan atau Jamsostek. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor Vario dan berboncengan bersama temannya bernama Devi. Namun tanpa diduga dari arah belakang, melaju sepeda motor satria FU warna biru yang dikendarai dua orang pria tak dikenal dan langsung menyambar tas milik korban yang di selendangkan di kanan pinggang. Di dalam tas terdapat uang Rp 1,5 juta yang baru diambil dari ATM. "Saya gak ngeh kalau dua orang pengendara motor yang mepet saya adalah jambret, doalnya sebelum tas daya di ambil orang itu sempat ngelakson saya secara berulang-ulang pas saya nengok tas saya langsung di tarik," kata Riani.

Dikatakan Riani, saat dirinya dijambret, dia bersama trmannya sempat teriak 'maling'. Hanya saja saat kejadian kondisi jalan raya sangat sepi di tambah lagi saat itu sedang gerimis sehingga tidak ada satupun orang maupun pengendara lainnya yang mendengar teriakan korban. "Saya sempat teriak dan juga mengejar pria yang menjambret tas saya. Tapi gak ada yang denger teriakan saya, dan saya juga sempat berusaha mengejar sampai ke lampu merah johar tapi tidak ketemu mereka kabur ke arah mana," ungkapnya.

Kemudian saat berada di lampu merah, dia bersama temannya yang di bonceng sempat menanyakannya kepada tukang ojek."Saya sempat nanya juga ke tukang ojeg yang ada di lampu merah perempatan johar jika tadi ada motor satria FU warna biru yang melintas, pas di tanya benar ada tadi ada motor Satria FU yang berjalan ngebut ke arah Klari," terangnya.

Mengetahui hal itu, korban akhirnya bisa pasrah merelakan tas yang berisi uang dan dompet serta ponsel miliknya akibat di jambret dua orang pelaku yang diletahui kabur ke arah Jl. Suroto Kuento."Pas saya cerita para tukang oheg juga kaget dan nanyain dimana di jambretnya dan saya ceritain semua, kata tukang ojeg kalau tau jika motor yang tadi lewat ngebut pelaku jambret mungkin di kejar," katanya.

Menurut korban, rencananya uang hasil gaji sebesar Rp.1,5 juta miliknya yang baru di ambil di ATM Mandiri, akan gunakan untuk membayar angsuran motor dan membayar kontrakan rumahnya,"Ya tadinya uang itu mau saya pake buat bayar motor dan rumah, tapi akibat uangnya gak ada berikut dompet yang berisikan surat penting dan ponsel jadi saya gak bisa apa-apa lagi," ujarnya.

Rencananya korban akan melaporkan kasus penjambretan yang telah menimpa dirinya kepada pihak kepolisian, korban juga sudah mengetahui motor yang dikendarai dua orang pelaku yang menjambret tas milikny serta ciri-ciri dari dua orang pelakunya itu. "Saya masih inget ciri-ciri motornya pelakunya pake motor Satria FU wafna biru, tanpa nomor Polisi. Tapi ada stiker warna bitu kuni tulisan Fuck, dan keduanya berbadan kecil tinggi memakai jaket lepis yang jambretnya dan semuanya pake helm," pungkasnya. (*)

Warga Ancam Demo JPO Johar

Wawan Setiawan: Yang Tak Berizin Reklame Iklannya

Miskomunikasi alias salah komunikasi, itu alasannya menampik pernyataan sebelumnya kalau jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Johar adalah bodong. Yang benar, reklame selebar hampir mencapai separuh badan jembatan itu ternyata yang tidak berizin.

Itu dikatakan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, Jumat (26/2) di kantornya. Dia diklarifikasi Kuasa Hukum PT Afi Communication, Asep Agustian, perusahaan yang membangunan jembatan penyeberangan orang di Johar, terkait pernyataannya yang mengatakan jembatan di sekitar Johar proyek bodong alias tidak berizin.

“Saya tidak tahu akan menulis seperti itu. Yang dimaksudkan saya itu, belum ada izin reklame iklan di JPO,” kata Wawan. Miskomunikasi yang dimaksud dia, dijelaskannya, dia lagi duduk dengan wartawan dan mengobrol soal jembatan penyeberangan orang di Johar. Bersama mereka juga ada wartawan dari surat kabar berbeda. Terjadi komunikasi hingga menyinggung keberadaan jembatan penyeberangan di Johar yang dikatakan tidak berizin.

Pernyataan itu dikutip wartawan bahkan menyinggung-nyinggung pula peran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, dua dinas yang mestinya juga mengeluarkan rekomendasi atas pembangunan proyek jembatan itu. Wawan mengatakan pembangunan jembatan itupun belum ada rekomendasi dari kedua dinas tersebut, tanpa menyebutkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang harusnya paling berkopenten terhadap keberadaan infrastruktur tersebut. “Saya atas nama lembaga dan pribadi mohon maaf,” ucap Wawan. Dia menganulir pernyataanya soal jembatan bodong di Johar.

Sementara Kuasa Hukum PT Afi Communication, Asep Agustian, yang sebelumnya berencana akan membawa persoalan itu ke ranah hukum mengaku membatalkannya. “Ya sudah kalau itu benar adanya, kita maklumi saja. Tetapi bila benar pernyataan dilontarkan menyatakan tidak ada izin, kami sangat dirugikan dan dipastikan diselesaikan melalui jalur hukum,” jelas dia.

Asep juga mengatakan pembangunan JPO itu bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Karawang. Seharusnya pemerintah berterimakasih ada pengusaha yang mau membangun. Kemudian soal konstruksi bangunan bisa diperbaiki sesuai saran pemerintah. “Saya ini orang konstruksi, jadi tahu dan mengerti. Jika ada saran dan pemerintah dapat layangkan surat,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumya, warga menilai kontruksi jembatan tidak layak untuk digunakan orang menyeberang karena dinilai terlalu membahayakan. Bukan cuma itu, keberadaan kabel listrik yang menempel di besi jembatan juga membuat penyeberang jadi ketakutan. "Terlalu tinggi dan curam. Tidak ada pengamanan dipinggirnya terus ada kabel listrik yang menempel dibesi jembatan," ujar Darta, warga sekitar jembatan.

Darta yang sehari-hari mangkal menjadi tukang ojeg motor ini, menegaskan warga tidak setuju jembatan tersebut dijadikan jembatan penyeberangan orang. Dikhawatirkan orang yang melintas jembatan tersebut menjadi korban ketidaksesuaian kontruksi jembatan. "Coba saja naik jembatan kalau tidak gemetar. Itu terlalu curam," tegas dia.

Bahkan kekhawatiran Darta sempat terjawab, tak lama jembatan dipergunakan seorang penyeberang yang sudah berada di atas jembatan tersebut tidak kuasa menahan takut karena tingginya jembatan yang mempunyai 26 anak tangga tersebut. Oleh sebab itu, warga berharap keberadaan jembatan tersebut nantinya tidak diperuntukan bagi orang. "Saya dan warga yang demo kalau jembatan itu benar-benar dijadikan penyeberangan orang. Pernah ada ibu-ibu naik pas di atas lemas tidak bisa turun," tegas Darta. (*)

Sistem Pertanian Dipantau Satelit

Ilustrasi Sistem Pertanian Dipantau Satelit

Kementrian Pertanian RI kini menggunakan citra satelit dalam penghitungan data produksi khususnya beras di Indonesia. Penggunaan citra satelit ini dinilai dapat meminimalisir tingkat kesalahan perhitungan karena bisa secara detail daerah mana saja yang sedang musim tanam dan musim panen.

Kepala Sub Bidang Data Prasarana Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian RI, M. Luthful Hakim menjelaskan pembuatan program perubahan perhitungan ini bermula dari keraguan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, dan pengamat Bustanul Arifin. "Awalnya perhitungan dilakukan dengan cara menghitung luas area panen dikalikan dengan produktivitas, dengan menurunkan tim Petugas Penyuluh Lapangan, tetapi hasilnya kurang akurat karena berdasar pada pandangan mata saja," katanya disela-sela acara Pelatihan Pengumpulan Data Luas Tanah dan Panen Tanaman Padi menggunakan metode gird square berbasis peta citra satelit, di Indo Alam Sari, Kamis (25/2).

Sebenarnya kata Luthful perhitungan lama hasil panen tersebut tercantum di buku pedoman BPS dari Kementan, "Perhitungan lama menggabungkan beberapa elemen yaitu blok pertanian, laporan petani kepada Kepala Desa, jumlah benih, dan terakhir estimasi hasil panen," katanya.

Tetapi seringnya penggunaan estimasi inilah yang menjadikan data hasil panen melambung terlalu jauh, sehingga hasilnya seolah-olah besar. "Sehingga kami berikan alat baru berupa peta yang sebenarnya bisa diakses juga melalui website, namun karena banyak petani yang belum paham penggunaan website, kami berikan peta penanaman dengan skala 1:5000," katanya.

Peta tersebut berupa peta lahan yang akan ditanam padi atau sudah ditanam padi yang merupakan hasil pemotretan dari satelit. "Citra satelit ini didapatkan dari kerjasama Kementan dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional," katanya.

Peta ini kata Luthful sementara dibagikan untuk semua Desa yang ada di Karawang dan Brebes sebagai percontohan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, namun tak menutup kemungkinan semua daerah nantinya menggunakan perhitungan ini. "Jadi sekitar 309 Desa di Karawang dan 297 Desa di Brebes menggunakan peta ini, untuk awal kami memang fokuskan di Pulau Jawa terlebih dahulu karena dari keseluruhan 8,132 juta hektar lahan baku sawah, 4,67 jutanya ada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di Pulau lainnya," katanya.

Sementara cara penghitunganya kata dia adalah dengan mengukur dari peta yang diberikan berapa luas tanam, dan terlihat dari peta tersebut, ada beberapa bagian yang tidak seharusnya ikut dihitung, "Jika sebelumnya ada bagian galengan yang terhitung, sekarang akan lebih akurat, karena bagian-bagian yang tak perlu terhitung tersebut akan dihilangkan, berbeda dengan penggunaan estimasi," ucapnya. 

Selain menggunakan peta yang diberikan di Desa-Desa ini, lanjut Luthful warga Karawang pun bisa mengakses peta pertanian ini di www.Lp2b.info/karawang di web tersebut selain bisa mengakses peta ajaib ini, juga bisa mengetahui siapa pemilik dari sawah-sawah tersebut. "Pemiliknya kami tuliskan di website tersebut, lalu jika akan melakukan perhitungan hasil panen, setelah mengukur dengan peta itu, disesuaikan dengan mereka yang datang ke lapangan untuk meninjau ulang," katanya.

Karena dengan demikian maka tingkat kesalahan perhitungan bisa diminimalisir sedemikian rupa, dan diharapkan nantinya tak ada lagi penggelembungan jumlah hasil pertanian. (*)

Dua Korban Akibat Jalan Rudak, Pemerintah Harus Segera Bertindak

KUBANGAN KERBAU: Jalan seperti kubangan kerbau ini sangat
berpotensi terjadinya kecelakaan lalulintas. Bentuk jalan
seperti ini ratusan jumlahnya di Karawang.

Selama bulan Februari ini, Unit Laka Lantas Polres Karawang mencatat terjadi tiga kasus kecelakaan akibat jalan rusak. Yang paling  menyedihkan, dalam kasus tiga kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kanit lakalantas Polres Karawang IPTU Sabar Santosa mengatakan, dalam tiga kasus kecelakaan tersebut akibat para pengendara motor berusaha menghindar ketika melintas di jalan yang berlubang dan jalan yang tergenang air hujan. "Dari tiga kasus kecelakaan yang terjadi di tiga TKP  berbeda, rata-rata pengendara melintas di jalan yang berlubang sehingga tanpa diketahui karena mengendarai laju kendaraannya dengan kecepatan tinggi pengendara langsung jatuh seketika. Bahkan ada juga pengendara yang jatuh akibat menghindari jalan yang berlubang," kata Sabar, kepada wartawan Kamis (25/2).

Dikatakan Sabar, seperti kasus kecelakaan yang menimpa tiga korban pengendara motor beberapa waktu lalu diantaranya menimpa korban Hadi Canda (26) warga Dusun A RT 003, Desa Pekandangan, Kabupaten Indaramayu. Korban mengalami kecelakaan lalulintas ketika melintas di Jalan Raya Kosambi arah Cikampek, Sabtu (13/2) lalu. Saat melintas di TKP tepatnya depan Indomart Desa Duren Kecamatan Klari. sepeda motor Yamah Jupiter MX dengan Nopol B-3467-KAH yang dikendarai seorang diri  terjatuh akibat menghindari lubang besar.

"Korban jatuh dari motor akibat menghindari lobang jalan yang akan dilintasinya, namun dalam waktu yang sama melintas kendaraan yang tak dikenal hingga korban langsung tertabrak dari arah belakang, mengakibatkan korban terluka di bagian punggung dan kepala, hingga akhirnya korban meninggal dunia saat akan di bawa ke RS. Fikri medika," ungkapnya.

Sementara kecelakaan akibat jalan rusak juga terjadi, pada Minggu di Jalan Raya Telukjambe, Desa Sukakarya Kecamatan Telukjambe Timur, sekitar pukul 03.00 WIB. Peristiwa kecelakaan akibat jalan rusak menimpa kandaraan minubus angkutan kota (angkot) Nopol T-1988-DJ yang dikemudikan Suhendi, menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol B--3971-FTM yang dikendarai Gian (23) warga Perum Gading Elok Blok 31, Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur yang saat kejadian berjalan dari arah yang berlawanan. "Dua kendaraan motor dan mobil terlibat kecelakaan akibat sama-sama menghindari jalan yang berlubang yang ada di lokasi kejadian, dan menyebabkan pengendara motor jatuh dan menderita luka parah dan di bawa ke RSUD Karawang," terangnya.

Kemudian peristiwa kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak juga terjadi, Rabu (24/2) kemarin sekitar pukul 14.30 WIB. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Interchange Kalihurip tepatnya, depan PT. AGEL LANGGENG Desa, Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek. Saat kejadian sepeda motor Honda Revo Nopol T-2508-HN yang dikendarai Bekti Permana (19) warga Dusun Ciherang RT 01/06 DESWadas Kecamatan, Telukjambe Timur, sedang melintas dari arah pintu tol kali hurip menuju lampu merah kecamatan Cikampek.

Namun ketika di TKP saat itu korban pengendara motor mencoba akan mendahulu kendaraan yang ada di depannya, tanpa diketahui kendaraanya menginjak lubang sehingga oleng dan terjaduh dan akhirnya korban terlindas oleh kendaraan trusck trailer bernopol T-9382-DA dan mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan di RS. Karya Husada. "Kini tiga kasus kecelakaan lalulintas yang diakibatkan jalan rusak sudah di tangani oleh unit laka lantas Polres Karawang," ujarnya.

Dijelaskan Sabar, agar kasus kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak tak kembali terjadi, pihak kepolisian meminta agar dinas terkait segera melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang rusak."Dari pantauan anggota kami diketahui banyak sekali jalan yang rusak, diantaranya di lokasi tkp yang kemarin terjadi kecelakaan hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia," jelasnya.

Selain jalan yang rusak yang menjadi penyebab kecelakaan, kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Terlebih saat ini kasus kecelakaan lainnya terjadi akibat minimnya penerangan di jalan raya, maka tak jarang menurut Sabar, Kecelakaan kerap terjadi. "Seperti kurangnya penerangan yang terjadio di Jalan baru, belum di jalan-jalan raya raya lainnya di wilayah Karawang, untuk itu perbaikan PJU juga sangat penting untuk keselamatan para pengendara," katanya.

Sejauh ini pihaknya mengaku, sosialisasi dan sosialisasi pun telah di lakukan untuk menekan angka kecelakaan lalulintas. Seperti memasang spanduk di sejumlah titik rawan kecelakaan, membagikan stiker keselamatan dalam berlalulintas ke sejumlah pengendara untuk mengingatkan kesadaraan saat mengemudi, dan sosialisasi mendatangi sekolah dan perusahaan. (*)

Belum Ada yang Ajukan Proposal Dana Desa

Ilustrasi Belum Ada yang Ajukan Proposal Dana Desa

Banyaknya bantuan keuangan yang masuk desa mau tidak mau memaksa desa harus berfikir kreatif dan memaksimalkannya. Bantuan tersebut bukan hanya sekedar digunakan untuk membangun infrastruktur tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian desa.

Anggota DPRD Karawang, Endang Sodikin, mengatakan itu kepada kami, Kamis (25/2). Dia menandaskan tujuan dari pengucuran dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Katalis pertumbuhan ekonomi yang menjadi masalah klasik adalah pengembangan infrastruktur. Dana desa yang akan diterima rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan. Padahal, penggunaan dana desa tidak selalu untuk pembangunan infrastruktur dasar. "Jadi tidak seluruhnya dana desa untuk pembangunan infrastruktur," kata dia.

Menurut Endang, dana desa bisa digunakan untuk pembuatan unit usaha milik desa seperti membuat produk khas desa. Produk khas desa ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi, selain nantinya menyerap tenaga kerja. "Jadi desa harus berfikir kreatif, agar bisa meningkatkan perekonomian desa secara mandiri," ulas dia.

Sebagai contoh, pembangunan sentra industri, dan dana desa jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan arah pembangunan berbasis pedesaan. Seperti yang diektahui, Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Karawang menegaskan tahun 2016 akan menggulirkan dana desa sebesar Rp. 200 Miliar lebih untuk desa se Kabupaten Karawang. "Jelas tahun ini dana desa naik dari tahun sebelumnya," ujar Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang, Abdilah Mawardi Nur. Menurut dia, saat ini ada sekitar Rp. 200 miliar lebih alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang sudah terparkir dari di kas daerah. Alokasi ini lebih besar, dari alokasi dana desa sebelumnya pada 2015 sebesar Rp 89,2 miliar lebih. Pria yang akrab disapa Abah ini menegaskan, jika alokasi dana desa ini siap digulirkan, jika desa dan BPMPD sudah siap dalam proses verifikasi pengajuan. "Kalau kita mah siap, kalau desa siap kita cairkan," jelasnya.

Sementara itu secara terpisah Kepala BPMPD Kabupaten Karawang Akhmad Hidayat menuturkan, saat ini pihaknya sudah melakukan perencanaan, penghitungan terkait dengan pembagian jatah dana desa untuk 297 desa se - Kabupaten Karawang. Dari total sekitar Rp. 200 miliar lebih, perdesa nantinya akan diberikan anggaran dikisaran Rp. 500 juta hingga Rp. 800 juta. "Kita sudah menghitung, jadi dana desa di 2016 ini paling terkecil sekitar 500 juta, terbesar itu 800 juta," serunya.

Dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan mencapai Rp 111 miliar dari tahun 2015 sebesar yang hanya mendapat dana desa sebesar Rp. 89 miliar lebih. Dan jatah per desa di 2015 pun jauh berbeda yaitu dikisaran Rp. 282 juta hingga Rp. 355 juta. "Jadi jauh naiknya dari tahun kemarin,"ulasnya.

Saat ini diakuinya belum ada desa yang mengajukan proposal dana desa. Kemungkinan desa ini akan mulai mengajukan pada bulan Maret hingga April mendatang. Sekaligus, nantinya pihaknya mempersiapkan yang harus disiapkan seperti sosialissi, bimbingan teknis, maupun persiapan secara administrasi. "Belum ada desa yang mengajukan, paling bulan Maret- April," tandasnya. (*)

Bodong Ditangkap, Dagang Sabu untuk Operasi

Bodong Ditangkap, Dagang Sabu untuk Operasi

NIAT Rudi Haerudin alias Bodong (36) mengumpulkan uang untuk biaya operasi dari hasil penjualan narkoba, pupus sudah. Pasalnya, petugas dari seksi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Karawang (BNNK) sudah keburu menangkapnya ketika tengah tidur di salah satu rental Play Station (PS) tak jauh dari rumahnya, Rabu (24/2) siang.

Saat digeledah, petugas menemukan empat paket sabu dan 1000 butir pil Excimer Warga Gang Ojo, Dusun Pulosari, Desa Karangsurya, Kecamatan Rengasdengklok,ini saat ditemui wartawan di kantor BNNK Karawang mengaku terpaksa menjual narkoba agar cepat mendapatkan uang untuk keperluan operasi tulang punggungnya. Namun, belum genap sebulan menjalankan bisnis haram tersebut, petugas dari BNNK keburu mengetahui aksinya. "Niat untuk menjual narkoba sih nggak ada karena awalnya beli narkoba untuk dipake sendiri untuk bantu kerjaan servis hape. Tapi karena untungnya lumayan jadi timbul niatan untuk mendapatkan uang yang banyak agar secepatnya tulang punggung saya bisa dioperasi," kata mantan pembalap motor  ini.

Sabu dan Excimer yang dijadikan sebagai barang bukti itu, diakuinya sebagai miliknya. Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang diketahuinya bernama Jhon di daaerah Karawaci Tangerang seharga Rp 1,3 juta per gramnya. Bodong mengaku baru dua kali bertransaksi dengaan Jhon dalam sebulan terakhir. Tetapi, transaksi bisnis haram tersebut dilakukan secara tidak langsung. Sebab, Bodong harus terlebih dahulu mentransfer uang ke rekening Jhon sesuai dengan jumlah barang yang dipesan."Jhon tidak mau transaksi disini. Jadi harus transfer dulu kemudian saya disuruh ambil langsung di daerah Karawaci. Saya sendiri juga belum pernah ketemu dengan dia saat ambil barang melainkaan dipandu lewat hape untuk mengambil sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan," terangnya.

Sedangkan pil Excimer diperoleh dengan cara membeli di salah satu toko obat yang ada di kawasan Jalan Pramuka Jakarta Timur. Excimer dibeli seharga Rp 800 ribu per seribu butir atau Rp 800 per butirnya. Rencanaanya, excimer tersebut akan dijual kembali ke konsumennya seharga Rp 1000 per butir. "Tapi saya ga jual eceran melainkan per bungkus. Satu bungkus excimer berisi 250 butir," tuturnya.

Khusus sabu, Bodong mengaku sudah mendapatkan untung yang cukup lumayan karena sabu  yang dibeli semata-mata bukan untuk dijual melainkan sebagian untuk dikonsumsi secara pribadi. Sedangkan Excimer sama sekali belum mendapatkan untung karena belum sempat terjual."Kalau jual sabu saya akui sudah dapat untung meskipun belum banyak. Tapi klo excimer belum sama sekali," kata dia.

Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Karawang, AKP Gunadi, MH mengatakan, penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi yang menyebutkan Bodong kerap menjual sabu melalui hape yang diservicenya. Setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa hari dan dipastikan tersangka tengah menyimpan sabu, anggotanya pun langsung menangkapnya. "Kami menemukan 4 paket sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kantong kecil. Sedangkan excimer itu kami sita saat rumah tinggalnya kami geledah," katanya.

Sabu tersebut dijual kepada rekan-rekaannya khususnya para pembalap motor yang tersebar di Karawang. Umumnya sabu tersebut dijual melalui paketan Rp 400 dan Rp 200 ribu . Sedangkan excimer belum sempat dijual karena sudah keburu  ketangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BNNK menerapkan pasal berlapis yakni pasal 114 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara serta Undang undang No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. (*) 

Fadludin Ketua Kadin

Fadludin Ketua Kadin

FADLUDIN Damanhuri SE akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2016-2021, menggantikan Nizar Sungkar yang telah habis masa jabatannya, dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kadin ke VIII, Rabu (24/2), di Hotel Delonix.

Fadludin mengatakan, keberadaan Kadin akan lebih terarah sebagai fasilitator sekaligus pembina para pelaku dunia usaha di berbagai bidang di Kabupaten Karawang. "Kadin akan melanjutkan program yang sudah ada, yaitu melakukan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah untuk menjadi pengusaha yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi kompetisi di pasar bebas. Kadin harus berkomitmen melakukan pembinaan serta fasilitator bagi para pengusaha dalam berbagai bidang, tidak hanya pengusaha jasa konstruksi. Yang lebih khusus, para pengusaha kecil menengah yang patut disupport untuk berkembang,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Fadel ini melanjutkan, akan menjadikan Kadin sebagai lembaga yang kredibel dan tidak akan membawa Kadin terlibat praktis dalam kegiatan proyek-proyek APBD. “Insya Allah saya akan membawa paradigma baru, bahwa Kadin akan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam upaya mendorong laju perekonomian daerah, mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menengah, bukannya sibuk mengurusi proyek-proyek APBD saja, itu tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal Sutrisno, usai membuka acar muskab mengatakan, saat ini tantangan pasar bebas semakin berat, Kadin Kabupaten Karawang harus terus merevitalisasi diri dan mengembangkan inovasi-inovasi baru, guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap Muskab ke VIII ini dapat menghasilkan pemikiran yang positif dan bermanfaat bagi peningkatan partisipasi dunia usaha dalam membangun Kabupaten Karawang demi mewujudkan kabupaten termaju di Indonesia," terangnya.

Agung berharap ketua baru  memiliki pandangan dan kemampuan yang mumpuni untuk melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dengan tetap berpegang teguh pada etika dan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Bayar Upah Dibawah UMK Pengusaha Bisa Dipenjara

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Karawang , Ahmad Suroto mengancam akan mempidanakan  perusahaan yang masih membayar upah di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Karawang. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran sesuai dengan amanat Undang undang Nomor  13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Bagi perusahaan yang melanggar UU ketenagakerjaan diancam dengan pidana 1 sampai 4 tahun dan denda Rp 100 sampai Rp 400 juta,” ujar Suroto saat mengikuti hearing antara DPRD dengan FSPK-KSN dan PT Buana Marimau, Rabu (24/2) di ruang Rapat 2 DPRD Karawang.

Menurutnya, permasalahan ketenagakerjaan di Karawang tidak pernah selesai, sebab jika selesai satu maka aka nada masalah lainnya. Oleh sebab itu pihaknya akan menegakan aturan dengan mengeluarkan nota pemeriksaan dan jika masih tidak selesai akan diserahkan kepada kepolisian untuk menyelesaikannya. “Kami sudah memeriksa PT Buana Marimau dan kami menemukan adanya pelanggaran dengan tidak memberikan upah sesuai UMK yang sudah ditetapkan,” katanya.

Dijelaskan, UMK tahun 2016 itu sebesar Rp 3,3 juta sementara PT Buana Marimau hanya memberikan upah sebesar Rp 2,5 juta dan Rp 2,4 juta. Itu menunjukan adanya pelanggaran UU yang berlaku. “Kita tidak pernah main-main dengan aturan, jika perusahaan masih membandel kita akan tindak tegas,” tandasnya.

Wakil Ketua FSPK-KSN, Ruhyat menyatakan jika PT Buana Marimau tidak memenuhi upah sesuai aturan. Maka dari itu pihaknya meminta pemerintah menindak tegas perusahaan. “PT Buana Marimau tidak mengajukan penangguhan kepada pemerintah tapi membayar upah hanya Rp 2,4 juta maka itu merupakan pelanggaran aturan yang berlaku,” paparnya.

Ironisnya, tambah dia,  perusahaan mengancam untuk hengkang dari Karawang. Padahal karyawan belum pernah diajak diskusi dalam hal ini, selain itu karyawan juga siap ditangguhkan upahnya asalkan perusahaan melaporkan neraca keuangannya kepada karyawan.“ Jika rugi ya berikan saja laporan keuangannya, jangan malah menutupi laporan itu dan jika tidak maka bayarkan upah sesuai UMK yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Manajer HRD PT Buana Marimau, Rustam mengakui jika pembayaran upah tidak sesuai aturan dan pihaknya tidak menangguhkan upah karena syarat resmi harus ada kesepakatan dengan serikat pekerja. “Pesan dari ownr menyatakan tidak mampu menaikkan upah sesuai aturan karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Berharap menerima upah yang sekarang bisa diterima oleh karyawan,” kilahnya (*)

JPU Ancam Banding Jika Terdakwa Cabul Divonis Ringan

JPU Ancam Banding Jika Terdakwa Cabul Divonis Ringan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang, Lena Andriyani akan melakukan banding bila kasus pencabulan yang dilakukan Dadan Santosa (DS) pimpinan pesantren Bahrul Falah,  Dadan Santosa, dihukum ringan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang. Pasalnya Dadan didakwa telah melakukan pencabulan kepada 5 orang santrinya.

"Kami akan menuntut Dadan hingga 15 tahun sesuai dengan pasal 81 tentang perlindungan anak," tegas  Lena kepada wartawan, Selasa (23/2). Menurut JPU, Dadan Santosa telah terbukti melakukan pencabulan hingga berkali-kali kepada santrinya di ponpes miliknya yang beralamat di Kecamatan Rawamerta. Apalagi, berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan menyatakan Dadan Santosa mencabuli korbannya sejak tahun 2014.

Para santri, lanjut Lena, dikelabui terdakwa dengan alasan pembelajaran untuk melakukan perbuatan becatnya. Santri dipaksa melakukan karena ini bagian dari ilmu yang dipelajari dan dipraktekkan. Dan para santri telah dibaiat untuk manut kepada pimpinan agar tidak melawan atas arahan yang disampaikan. "Dari alasan itulah, Dadan Santosa memanfaatkan kesempatan itu memperdayai para santri. Kami akan menunggu hasil persidangan yang rencananya putusannya, Kamis lusa," ucap Lena.

Ditambahkanya, persidangan terhadap Dadan Santosa sudah lima kali disidangkan. Dadan Santosa berusia (46) tahun dan mempunyai istri satu dua orang anak. Mulai terbongkarnya kejahatan DS atas laporan dari satu korban yang mengadu kemudian para korban lain buka mulut atas perbuatan Dadan Santosa.(*)

Dua Pengedar Sabu Diringkus

Dua Pengedar Sabu Diringkus

Satnarkoba Polres Karawang meringkus dua pengedar narkoba di dua tempat dan waktu yang berbeda. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua paket sabu dan tujuh paket ganja kering siap edar.

Pengungkapan itu berawal dari tertangkapnya Dandi (37) warga Kampung Cikangkung Barat RT 005/001, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok. Beberapa jam kemudian, petugas menangkap Hildan Dwiyansah Hermawan alias Cenih (20) warga Kampung Jenebin RT 009/005 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur.

Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Achmad Fasisal Fasaribu melalui Kasubag Humas Polres Karawang AKP Marjani mengatakan, penangkapan terhadap kedua pelaku dilakukan setelah sebelumnya mendapat informasi terkait aktivitas mereka  dalam bisnis narkoba.Sehingga tanpa menunggu waktu, petugas melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal kedua pelaku. 

"Tersangka Dandi pelaku kami tangkap saat berada di rumahnya. Sebab saat digeledah, anggota menemukan dua  paket sabu yang disembunyikan di dalam  kantong kulit warna hitam yang tersimpan di palang pintu kamarnya. Ditempat berbeda anggota juga menangkap Hildan yang terbukti menyimpan  7 paket ganja di jaket coklat yang di pakai dan lemari pakaian," kata Marjani kepada wartawan, Selasa (23/2).

Berdasarkan pengakuan kedua pelaku kepada penyidik, lanjut Marjani, tersangka  Dandi mendapatkan sabu tersebut dari Mulyadi  seharga Rp 1,4 juta per gramnya. Sedangkan Hildan, mengaku dapat ganja sebanyak 7 paket dari temannya bernama Sony dengan cara di titipkan untuk di jual kembali oleh pelaku," katanya.

Selain menyita sabu dan ganja tersebut, penyidik juga menyita telepon genggam kedua tersangka untuk dijadikan barang bukti. Pasalnya, kedua alat komunikasi itu diduga kuat digunakan kedua pelaku untuk bertransaksi  dengan konsumennya,"Ponsel yang kami amankan merek  Blackberry dan ponsel  Nokia," tambah Marjani.

Penyidik menjerat perbuatan kedua tersangka  dengan pasal 114 ayat (1) jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika." Ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta," tandas Marjani.(*)

Pertamina Tidak Terbuka Soal Gas Bersubsidi

LANGKA: Gas bersubsidi 3 kg yang hilang dari pasaran menuntut kerjasama
PT Pertamina untuk terbuka kepada polisi yang saat ini melakukan
penyelidikan terhadap kelangkaan gas tersebut.

Transparansi sangat dibutuhkan untuk mengungkap kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dikemas dalam tabung melon. Sayangnya, PT Pertamina dianggap belum melalukan itu, terutama dalam hal distribusi tabung gas bersubsidi tersebut. 

"Kita butuh data yang detail dari pertamina berapa banyak gas 3 kilogram ini di Karawang. Terus dimana saja gas tersebut dikirimkan," kata Kapolres Karawang AKBP AM Dicky PG kepada wartawan, Selasa (23/2).

Menurut Dicky pihaknya hingga saat ini belum mengetahui persis jumlah gas yang ada di Karawang. Padahal jika Pertamina mau terbuka pihaknya akan lebih mudah melakukan pelacakan jika terjadi kelangkaan gas. "Kalau kelangkaan gas seperti sekarang ini kan jadi sulit karena kita tidak memiliki data yang pasti. Padahal kalau ada datanya lebih mudah kita melacaknya," katanya.

Kendati begitu, kata Dicky, pihaknya tetap menurunkan tim untuk mengusut kasus kelangkaan gas yang sudah terjadi satu bulan ini."Kalau ada yang melanggar pasti akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kita tidak main-main soal ini karena sudah meresahkan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna, mengaku telah memerintahkan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) memanggil pangkalan dan agen di masing-masing daerah, guna mengetahui penyebab kelangkaan gas melon.Sekda juga memerintahkan agen yang mendapat ancaman segera melapor ke kepolisian. "Kami sudah perintahkan itu untuk diteruskan di rapat minggon. Jika ada yang mengancam saya perintahkan lapor.Jangan takut, nanti dicari siapa yang ngancam dan apa modusnya," ujarnya.

Sekda menegaskan pemkab tidak segan-segan mempidanakan  rumah makan atau bidang usaha dengan omset diatas Rp 50 juta yang kedapatan menggunakan gas melon. Begitu juga dengan agen atau oknum lain yang mengakali kelangkaan gas. "Bila perlu kita  berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyisiran ke rumah makan dan rumah-rumah. Yang melanggar akan kita sanksi.Bila perlu tuntut secara pidana," tandasnya.

Ia meminta warga yang mampu tidak menggunakan elpiji 3 kg.Sebab, gas melon disubsidikan untuk masyarakat yang tidak mampu. "Malulah masa orang kaya pakai elpiji 3 kg.Sekda misalnya, jika pakai gas melon ya kurang ajar," katanya. (*)

Demam Berdarah Serang 20 Warga

Petugas Kesehatan Puskesmas Purwasari tampaknya harus pontang panting dikerjai wabah penyakit demam berdarah yang menyerang wilayahnya. Sejak wabah itu merebak dan menyebar ke sejumlah desa di daerah tersebut hingga saat ini tercatat sebanyak 20 orang terkena demam berdarah.

Rencananya Pihak UPTD Puskesmas, Kecamatan Purwasari. Dalam waktu dekat-dekat ini akan melakukan pemogingan di wilayah Desa Tamelang. Hal tersebut karena terdapat warga tamelang yang terjangkit demam berdarah diwilayah tersebut.

Hal ini di ungkapkan Pahrudin, Bagian Kesehatan yang mengatakan kepada kami melalui telepon, Pasalnya Pemogingan dan sosialiasi pencegahan yang dilakukan puskesmas dalam upaya penekanan jumlah warga yang terkena demam berdarah, sampai saat ini masih tetap di lakukan."Sosialisasi pencegahan demam berdarah dan pemogingan minggu kemarin sudah selesai diwilyah Desa Purwasari tersebut. hal ini untuk mencegah bertambahnya warga yang berada diwilayah itu terus  bertambah yang terkena demam berdarahnya." Ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Walaupun saat ini pemogingan tersebut masih dibantu pihak swadaya masyarakat. Karena sampai saat ini belum terdapat dana untuk Kesehatan tersebut. dikarenakan masih dalam pengajuan."Untuk membeli obat buat poging masih tetap dengan bantuan dana dari Swadaya Masyarakat dan bantuan Kerja sama dengan pemilik perusahan yang berada diwilayah desa itu."katanya.

Sementara sambung dia, Saat ini berdasarkan data yang terhimpun pihak puskesmas tersebut, Warga yang terkena DBD saat ini sudah hampir mencapai kurang lebih 20 orang itu yang baru terdata secara keseluruhan. Namun sampai saat ini keadaan warga yang terkena demam berdarah belum terdapat yang sampai meninggal. "Warga yang terkena demam berdarah saat ini terus bertambah sudah hampir kurang lebih 20 orang warga yang terkena demam berdarah. tapi untuk penderita demam berdarahnya belum sampai ada yang meninggal masih bisa dengan cepat di tanggani."katanya.

Tidak hanya itu, Untuk sementara waktu pihak puskesmas masih berupaya dengan terus melakukan pembagian obat abate, sosialisasi kesetiap sekolah dan melakukan pemogingan."Sekarang-sekarang masih sama cuma melakukan sosialaisasi untuk melakukan pencegahan dan melakukan pembagian obat kesetiap warga yang berada diwilayahnya"katanya.

Kendati Demikian, Menurut dia, Pemoginpan yang nantinya akan dilakukan diwilayah Tamelang tersebut memang akan secepatnya dilakukan. hal itu dikarenakan terdapat laporan dari pihak desa  bahwa ada warganya terkena demam berdarah. Meski begitu, pemogingan yang dilakukan untuk dapat tidak bertambahnya warga yang terkena demam berdarah diwilayah tersebut."Terdapat laporan kepihak puskesmas bahwa ada warga Tamelang terkena demam berdarah nanti itu akan kami cek dan langsung akan segera melakukan pemogingan diwilayah itu agar tidak ada lagi warga yang terus bertambah kena demam berdarah." Pungkasnya. (*)

Awas, Sindikat Tenaga Kerja Berkeliaran

Ilustrasi Awas, Sindikat Tenaga Kerja Berkeliaran

Selain Kabupaten Sukabumi kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jawa Barat adalah Karawang. Tidak heran kalau kabupaten inipun menjadi target para penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Sayangnya, para calon tenaga kerja pun terkadang kurang jeli memilih biro jasa penyalur TKI. Kondisi seperti ini yang memicu bergentayangannya penyalur TKI liar di Karawang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Kabupaten Karawang H. A Suroto, tidak menyangkal keberadaan penyalur-penyalur TKI liar ini. Karenanya dia menghimbau agar masyarakat Karawang yang berniat bekerja ke luar negeri mewaspadai perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau sponsor ilegal. Terlebih sudah banyak  korban penipuan TKI diluar negeri. "Disnakertrans sering menerima laporan terkait permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Mulai dari hilang kontak, penyiksaan, bahkan lebih parah menjadi korban perdagangan manusia," ucap Suroto.

Para TKI yang diduga menjadi korban perdagangan manusia itu karena saat keberangkatan mereka ke luar negeri menggunakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ilegal. "Jadi masyarakat Karawang yang berminat atau berkeinginan menjadi TKI, lebih baik mewaspadai PJTKI yang memberangkat ke luar negeri. Jangan mau diiming-imingi uang jutaan rupiah saat akan berangkat ke luar negeri," ujar Suroto.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri bisa mengecek ke Disnakertrans Karawang terkait PJTKI yang akan memberangkat mereka. "Apakah PJTKI yang memberangkatkan mereka ke luar negeri legal atau ilegal, itu bisa dicek ke Disnakertrans. Jadi jangan sembarangan berangkat ke luar negeri agar tidak menjadi korban perdagangan manusia," tukas dia.

Sementara itu, sebelumnya Suroto menyatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima laporan adanya seorang warga Karawang yang menjadi korban perdagangan manusia. Ia mengatakan, pada awalnya Disnakertrans mendapat laporan dari seorang warga Karawang yang putus kontak dengan istrinya yang bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Laporan itu disampaikan Agus Setiawan. Ia putus kontak dengan istrinya, Siti Khodijah, yang menjadi tenaga kerja wanita di Abu Dhabi," kata dia.  

Khodijah sendiri berangkat ke luar negeri untuk bekerja di Abu Dhabi melalui jasa Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia PT Alawiyah Indah. Setelah dilakukan penelusuran, kata dia, pihaknya menemukan adanya indikasi kalau perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia itu melakukan perbuatan melawan hukum. (*)

Beli Sabu Warga Karawang Kulon Disergap

Ilustrasi Sabu

Laela Qodriah alias Ela (35) security salah satu perusahaan di Karawang ditangkap anggota Satnarkoba Polres Karawang saat akan bertransaksi di Jembatan Klari tak jauh dari Rest Area KM 57, Kampung Walahar, Desa Walahar, Kecamtan Klari, Sabtu (20/2) malam lalu. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita dua paket sabu siap edar.

"Kami mendapat laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dengan  mendatangi tempat kejadian perkara," kata Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP Ahmad Faisal Pasaribu kepada wartawan, Minggu (21/2).

Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi mendapat informasi yang menyebutkan tersangka akan melakukan  transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut .Sehingga ketika petugas melihat tersangka berada di TKP, saat itu juga petugas langsung mengamankan ibu rumah tangga yang kerap disapa dengan panggilan Ela itu.

Saat digeledah petugas  menemukan barang bukti berupa 1 bungkus tisue yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik bening berisi sabu. "Usai penggeledahan badan, anggota kembali menggeledah rumah tersangka di daerah Karawang Kulon. Kami berhasil menemukan 1 buah kotak plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berisikan sabu yang disimpan dibawah kipas angin," kata Faisal.

Tersangka Ela, lanjut Faisal mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari tersangka Abrag dengan cara membeli sebanyak 1 bungkus seharga Rp 1,5 juta. Petugas belum berhasil menangkap Abrag dan namanya sudah dimasukkan ke dalaam  Daftar Pencarian Orang (DPO). "Tersangka Ela yang merupakan petugas security, kami bawa ke Mapolres Karawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga sedang mengejar pelaku yang memasok sabu kepada tersangka ini," tandasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya penyidik menerapkan pasal 114 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp 800 juta," kata Faaisal. (*)

Warga Karawang Wetan Dapat Pengobatan Gratis

Ilustrasi Pengobatan Gratis

Sedikitnya, 1.000 warga Kelurahan Karawang Wetan mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma alias gratis. Bakti sosial (baksos) yang diadakan Badan Kerja Sama Seluruh Gereja (BKSG) Kabupaten Karawang ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan semen ternama di kantor Kelurahan Karawang Wetan, Sabtu (20/2) lalu.

Acara baksos pengobatan gratis yang difasilitasi oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Karawang, Hitler Nababan ini mendapat sambutan baik dari Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana serta dari warga sekitar. Cellica mengucapkan rasa terima kasih atas kepedulian dan partisipasi BKSG Kabupaten Karawang yang didukung oleh Tim Kedokteran Glow Ministri pada kegiatan baksos pengobatan gratis tersebut untuk 1.000 warga Kelurahan Karawang Wetan. Pasalnya, membuat warga sehat dan sejahtera tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. “Kami berharap kepada BKSG untuk selalu rutin melakukan agenda seperti ini agar masyarakat bisa hidup sehat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum BKSG Kabupaten Karawang, Yoseph Antonius, mengatakan, kegiatan baksos pengobatan gratis bisa terlaksana karena adanya kerja sama dengan salah satu perusahaan semen ternama juga karena difasilitasi oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Karawang, Hitler Nababan. Menurut Anonius, BKSG Kabupaten Karawang selalu rutin mengadakan baksos pengobatan gratis tiap tahun kepada seluruh warga Kabupaten Karawang. Untuk tahun 2016, kegiatan baksos di Kelurahan Karawang Wetan merupakan kali pertama diadakan. “Setelah ini, kami juga akan mengadakan baksos serupa di daerah lainnya di Kabupaten Karawang,” ucapnya.

Dia sangat mengapresiasi adanya antusias masyarakat yang menghadiri baksos pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh pihaknya. Awalnya pihaknya menargetkan 25 ribu warga yang datang, tetapi lantaran keterbatasan tempat maka ia membatasi hanya 1.000 warga yang datang. “Dalam baksos ini, selain kami menyediakan dokter umum juga menyadiakan dokter spesialis gigi dan mata,” katanya.(*)

Pemda Karawang Minim Program

Ilustrasi Pemda Minim Program

INI harus dicermati dan disikapi sebagai evaluasi yang menandaskan bahwa peranan Pemkab dan DPRD sebagai lembaga eksekutif dan legislatif mesti lebih besar dalam hal memajukan perekonomian masyarakat. Kegagalan ketika membangun lokasi untuk PKL adalah karena kurangnya daya pikat pembeli sehingga lokasi itu sepi pengunjung.

Seperti diungkan pemerhati sosial Dede Setiabudi. Dia menyikapi kegagalan pemda lantaran minimnya program yang mendukung sebagai tindak lanjut program sebelumnya. Sehingga upaya-upaya pembangunan sarana penunjang perekonomian tidak berjalan. "Belum ada sentuhan kebijakan yg mengarah kesana dari sisi program, badan jalan, trotoar, lahan kosong yang strategis, seperti tanah tak bertuan jadi lahan empuk bagi para mafia," ucap Dede.

Karena Dede menilai sudah saatnya pemerintah daerah menyediakan tempat khusus dan strategis bagi PKL agar tidak berjualan di pinggir jalan raya. "PKL adalah warga negara yang haknya diatur dalam undang-undang. Jadi sudah seharusnya pemerintah daerah untuk melakukan penataan PKL yaitu dengan cara menyediakan tempat khusus yang strategis dengan biaya sewa yang tidak memberatkan, bukan hanya mentertibkan (menggusur) tanpa memberikan solusi bagi PKL," ungkapnya.

Sementara Andriansyah mengomentari fenomena gusur yang kerap dialami PKL, dia malah menekankan tentang kewajiban yang mestinya dilakukan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan. Menurut dia menata pedagang dalam kontek meningkatkan perekonomian masyarakat hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah.  "Itu suatu kewajiban bagi Pemda untuk meningkatkan Kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan memberikan Fasilitas bagi PKL untuk berjualan agar dapat tertata ruang kota di karawang," ungkapnya. (*)

Interchange Karawang Timur Diperbaiki

LANSIR: Pangkalan pasir (lansir) mulai bermunculan di sepanjang
Interchange Karawang Timur, pasca ditertibkan beberapa waktu lalu.

Setelah menuai keluhan banyak kalangan jalur Interchange Karawang Timur yang sebelumnya mengalami kerusakan sejak Kamis (18/2) mulai diperbaiki dengan mendatangkan alat-alat berat.

Dari keterangan sejumlah pengguna tol Jakarta-Cikampek yang masuk melalui interchange Karawang Timur, perbaikan dilakukan pada malam hari dengan meratakan badan jalan yang berlobang dan bergelombang. Perbaikan dan kondisi jalan yang belum normal membuat arus lalu lintas di tempat sekitar terganggu. Meski begitu,  para pengguna jalan pada umumnya memaklumi hal tersebut.

"Saya menerima kondisi seperti ini karena memang kerusakan jalan harus segera diperbaiki. Toh jika badan jalan sudah mulus arus-lalu lintas bakal lancar," ujar Riki, salah seorang pengguna tol, warga Dusun Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Menurut dia, dirinya lebih senang terjebak kemacetan karena ada perbaikan jalan ketimbang macet akibat jalan rusak. "Macet karena ada perbaikan paling lama satu pekan. Tapi macet akibat jalan rusak berlangsung tiap hari selama berbulan-bulan," tuturnya.

Sementara itu Humas PT Jasa Marga wilayah Cikampek, Iwan Abrianto membenarkan kalau pihaknya mulai memperbaiki kerusakan interchange Karawang Timur. Menurut dia,  perbaikan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program Jasa Marga. Hanya saja perbaikan baru bisa dilakukan karena pihaknya harus menempuh prosedur dan ketentuan yang berlaku. "Perbaikan ini hanya bersipat sementara. Perbaikan total akan dilakukan setelah ada pelebaran pitu tol dan penataan kawasan Interchange Karawang Timur," tutur Iwan.

Dalam kesempatan itu Iwan sempat mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang yang terkesan setengah hati dalam melakukan penertiban pangkalan pasir. Sebab, hingga saat ini masih banyak truk pasir berukuran besar yang parkir di sepanjang interchange tersebut. "Kami mempertanyakan juga komitmen Pemkab Karawang dalam menertibkan kawasan interchange Karawang Timur. Seharusnya penertiban dilakukan secara rutin," ujarnya.

Dihubungi terpisah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bepeda) Kabupaten Karawang, Eka Sanatha enggan berkomentar terkait tuntutan Jasa Marga tersebut. Namun demikian Eka membenarkan jika di sepanjang tepi Interchange Karawang Timur  bakal disulap menjadi ruang terbuka hijau yang indah dan nyaman. Bahkan, di kawasan interchange tersebut akan dibangun gapura selamat datang berukuran besar. "Yang membangunnya pihak swasta. Saat ini kami sedang mengurus izinnya dari pihak Jasa Marga," kata Eka.

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi interchange Karawang Timur dua hari silam dalam kondisi rusak berat. Selain dipenuhi lubang, akses menuju tol ruas Jakarta-Cikampek itu kerap tergenang air ketika hujan turun. Akibat kerusakan jalan tersebut, arus lalu lintas dari jalan tol dan sebaliknya kerap tersendat. Bahkan antrean kendaraan sering menimbulkan kemacetan panjang hingga ke ruas jalan arteri. Kondisi tersebut membuat pengguna jasa tol kecewa. Pasalnya, mereka harus menempuh interchange Karawang Timur berjam-jam. Padahal panjang interchange tersebut tidak lebih dari lima kilometer. (*)

PDAM Didesak Tera Ulang Meteran

Bajuri

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum dikeluhkan banyak pelanggan PDAM. Perusahaan plat merah itu dituding telah melakukan penarikan retribusi sampah melebihi ketentuan terhadap pelanggannya. Selain kondisi meteran yang perlu ditera ulang karena dinilai sering mengalami kebocoran.

Keluhan itu diungkapkan Bajuri, warga Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kamis (18/2). Dia membeberkan sejumlah bukti yang menguatkan tudingannya. Seperti pembengkakan biaya sampah. Menurut dia, sebetulnya keluhan tersebut bukan kali ini saja terjadi. Pasalnya, beberapa warga di lingkungannya sebelumnya juga telah menyampaikan keluhan tersebut kepada dirinya. Namun, dirinya masih berupaya melihat kebijakan PDAM. Ternyata, kata dia, hal itu tak kunjung juga berhenti dilakukan PDAM. “Saya sudah terima keluhan warga beberapa bulan lalu," ucapnya.

Bajuri menambahkan tak hanya berhenti soal retribusi sampah yang dipungut PDAM, tetapi juga mengenai kinerja PDAM dalam melakukan perawatan alat meter yang ada di pelanggan. Hal itu, kata dia, sesuai ketentuan, PDAM seharusnya melakukan tera meternya paling lama lima tahun, tetapi, hal itu tak pernah dilakukan sejak dirinya tercatat sebagai pelanggan. “Biayanya tiap bulan kami dipungut Rp 5.000 untuk meteran. Dan sesuai UU No 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, seharusnya dalam kurun waktu tertentu harus ditera. Ini, sejak jadi pelanggan tidak pernah ditera meterannya PDAM. Padahal tiap bulan kami dipungut biaya meteran,” ungkap Bajuri.

Terakhir dirinya juga kesal dengan lambannya PDAM dalam melakukan perbaikan saat terjadi kerusakan instalasi. Dia menceritakan, saat jaringan pipa PDAM di lingkungannya mengalami kebocoran, ternyata harus nunggu sampi tiga Bulan lebih untuk diperbaiki. “Waktu kebocoran jaringan, kami suadh sampaikan ke pencatat meteran, sampai tiga kali atau tiga bulan. Termasuk saat melakukan pembayaran. Tapi tak juga segera diperbaiki. Setelah saya bertemu Pak Didi (pejabat PDAM, red), baru ada tindakan. Jadi terhitung sampai hampir empat bulan baru dilakukan perbaikan,” ulasnya.

Dirinya berharap, pihak PDAM Tirta Tarum untuk menghentikan pungli yang telah dilakukannya termasuk memberikan klarifikasi dan penjelasan penggunaan uang kelebihan dari pelanggan yang selama ini dilakukan. Karena, hal itu sangat berpotensi dijadikan ladang korupsi. “Kami minta ada penjelasan. Jangan diam-diam saja. Ini berpotensi dikorup, kalau tidak ada penjelasan. Kalau melihat Rp 2.000, memang nilainya kecil. Tapi kalau dari semua pelanggan dan itu bertahun-tahun, tentu jumlahnya fantastis,” pungkasnya.(*)

Kinerja Dewan Ditingkatkan

Toto Suripto

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang optimis 2016 ini kinerja para wakil rakyat akan meningkat. Sebagai legislator DPRD akan lebih ketat mengawasi kinerja pemerintah.

"Sebagai dewan tetap akan menggunakan fungsinya sebagai legislasi, budgeting dan controlling. Kita akan lebih tingkatkan pengawasan terhadap eksekutif," ujar Ketua DPRD Kabupaten Karawang Toto Suripto.

Dikatakan Toto, pihaknya mengingatkan kepada para legislator lainnya untuk menjalankan tupoksinya dengan optimal. Dirinya sebagai pimpinan DPRD akan menekankan kepada para wakil rakyat Karawang lainnya untuk tidak terlena dengan jabatan sehingga dapat menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan tupoksinya. "Harus menggunakan fungsi controlling terhadap opd terkait. Kita adalah sebagai legislator tidak boleh terlena sebagai fungsi kontrolnya,"imbuhnya.

Namun pihaknya juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih setelah dilantik juga ikut mengawasi kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat roda pemerintahan baru akan dimulai sehingga realisasi program tidak akan meleset dari perencanaan. "Intinya harus diperketat pengawasannya. Saya menghimbau juga kepada bupati dan sekda untuk memberikan tekanan kepada OPD untuk memaksimalkan serapan anggaran dengan realisasi program yang memuaskan," ulasnya.

Lanjut Toto, pihaknya meminta kepada eksekutif untuk mendeteksi kemungkinan kendala yang akan menyebabkan program tidak terlaksana. Sehinga pada akhirnya capaian target penyerapan anggaran tidak tercapai. "Kalau serapan anggaran tidak tercapai dari sekaranag apa kendalanya. kendala yang akan datang bagaimana harus dideteksi terlebih dahulu,"pungkasnya. (*)

Rumah Pemotongan Hewan Sepi Peminat

Kondisi rumah pemotongan hewan (RPH) saat ini banyak yang tidak layak. Karena itu secepatnya fasilitas ini akan ditingkaktkan sehingga menjadi RPH modern. Sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkannya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan (Distanhutnak) Karawang Kadarisman, Kamis (18/2). “Dari 3 RPH yang kita miliki memang semuanya dalam kondisi yang tidak layak sebagai RPH modern. Makanya kedepan kita akan membenahi agar masyarakat juga bisa memanfaatkannya,” katanya.

Kondisi RPH di Karawang, kata dia,  memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena fasilitasnya sangat minim. Kondisi ini membuat RPH yang ada tersebut kurang diminati sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa tukang jagal atau yang biasa memotong hewan. Menurut Kadarisman, Pemkab Karawang memiliki 3 unit RPH yang ada di Kecamatan Cikampek, Karawang Timur dan Rengas Dengklok.

Dari ketiga RPH tersebut seluruhnya memiliki fasilitas yang minim. Dengan fasilitas yang minim membuat para pedagang sapi potong tidak mau datang dan mereka memilih tempat lain. “RPH yang di Cikampek dan Karawang Timur paling hanya memotong 6 ekor sapi. Sedangkan yang di Rengasdengklok lebih parah lagi paling hanya memotong dua ekor saja setiap harinya. Jumlah ini sangat minim sekali makanya kita akan segera  memperbaiki agar jumlah hewan yang dipotong lebih banyak lagi,” katanya.

Menurut Kadarisman salah satu penyebab RPH ini sepi karena memang fasilitas yang dimiliki sangat minim. Oleh karena itu pihak dinas pertanian akan segera memperbaiki fasilitas RPH yang ada di Karawang. “Seluruh RPH akan kita perbaiki fasilitasnya dan yang kurang akan kita lengkapi sesuai dengan standar modern. Diharapkan dengan adanya penambahan fasilitas nantinya bisa lebih maksimal melayani masyarakat,” katanya.

Sementara itu salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Baru Karawang, Endang,  mengaku selama ini lebih memilih memotong sapi  menggunakan jasa tukang potong. Menurutnya, RPH yang ada di Karawang tidak layak untuk disebut rumah pemotongan. Selain itu biaya pemotongan lebih mahal dibandingkan dengan pelayanan yang diharapkan pedagang. “Harusnya RPH itu bisa melayani  sesuai dengan harapan para pedagang yaitu melayani lebih cepat. Selain itu juga harganya jangan terlalu mahal hingga pedagang mau ke RPH,” kata Endang.

Menurut Endang, pedagang membutuhkan pelayanan cepat mulai dari pemotongan hingga pemilihan daging dan yang lainnya. Selama ini hal tersebut yang dikeluhkan oleh pedagang jika memotong di RPH yang ada di Karawang. “RPH harus segera  di perbaiki fasilitas dan juga pelayanannya seperti yang diharapkan pedagang. Kalau itu dipenuhi saya yakin semua pedagang akan ke RPH setiap harinya,” katanya. (*)

Utang Guru ke Rentenir akan Ditake Over

Ilustrasi Utang Guru ke Rentenir akan Ditake Over

Darurat rentenir, memang pantas untuk mengungkapkan ancaman pelaku bunga buang saat ini. Terlebih setelah terkuak kasus ternyata tidak sedikit guru yang terjerat bisnis busuk tersebut. Hal itu membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memutar otak untuk mencari solusi. Bahkan ada rencana utang para guru tersebut akan di take over melalui bank.

Hal itu diungkapkan Kadisdikpora Dadan Sugardan, Minggu (14/2). Dia mengatakan bank yang saat ini bersedia melakukan take over tersebut. Rencana take over itu tak terlepas sudah daruratnya kondisi guru yang sudah terjerat oleh rentenir. Maka itu, ada rencana take over atau utang guru nantinya akan dibayarkan terlebih dahulu oleh bank bersangkutan. "Nantinya guru yang membayar ke bank itu," tambahnya.

Ditanya total pinjaman guru yang akan ditake over, Dadan menambahkan nanti akan dilakukan penghitungan terlebih dahulu jumlah guru yang terjerat rentenir dan besaran utang itu. "Nanti akan ada keputusan, apakah take over ini akan direalisasikan atau tidak. Saat ini Dadan mengaku miris melihat guru bisa terjerat oleh lilitan hutang rentenir. "Sekarang BJB lagi hitung dulu berapa keperluannya," ulasnya.

Rencana ini muncul sebagai salah satu solusi untuk menghapus seluruh hutang guru yang ada direntenir. Sehingga guru tidak lagi was - was dikejar-kejar rentenir.

"Kita ingin guru aman dan nyaman dari segi ekonomi sehingga kerja meningkat," tukasnya.

Rencana take over hutang guru ke rentenir ini tak terlepas dari mengguritanya rentenir di kalangan guru. Mengejutkan, Dadan menyebut saat ini sekitar 60 persen dari 9 ribuan guru PNS di Karawang terjerat oleh rentenir. Angka ini mengejutkan, karena selama ini penghasilan guru, apalagi dengan adanya sertifikasi sudah mencukupan kehidupan keluarganya. "Saya memprediksi ada 60 persen dari 9 ribuan PNS," papar dia.

Lalu apakah yang menyebabkan sebagian besar guru di Karawang ini nekat meminjam uang ke rentenir, menurut Dadan alasannya variatif. Namun paling banyak adalah untuk biaya sekolah anak, disamping juga untuk kehidupan sehari - hari. Tak hanya itu, parahnya lagi menurut Dadan gaya hidup guru saat ini sudah glamour. Sehingga membuat biaya hidupnya meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab guru meminjam uang ke rentenir. "Memang ada lifestyle (gaya hidup) berlebihan, tidak sedikit guru yang kehidupannya glamour," tukasnya.

Dadan meminta kepada seluruh guru untuk tidak hidup glamour dan berlebihan. Seharusnya bisa hidup sederhana, dan memberikan contoh kepada anak muridnya untuk hidup sederhana. "Saya pesan ke rekan rekan pendidik untuk menerapkan pola hidup sederhana, jangan terbawa kehidupan sosial yang glamour. Jadi harus diperhitungkan, kita mampu atau tidak," tandasnya. (*)

Lapas Warung Bambu Bakal Dilengkapi CCTV

CCTV: Kepala Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta,
menyampaikan rencana Kementrian Hukum dan HAM akan memasang
Close Circuit Television (CCTV) di lapas Warung Bambu.

Warga binaan lembaga pemasyarakat (Lapas) Kelas II Warung Bambu, jangan coba-coba lagi untuk chating melalui jejaring sosial menggunakan ponsel. Demikianpun petugas yang ketahuan menyelundupkan narkoba ke Lapas langsung akan dipecat. Dalam waktu dekat ini Kementrian Hukum dan HAM akan memasang Close Circuit Television (CCTV).

Seperti ditutukan, pasca sidak yang dilakukan BNN ke Lapas Kelas II Karawang, sejumlah pembenahan terus dilakukan. Pegawai yang ketahuan membantu dalam memasukan narkoba kedalam lapas akan langsung di pecat. "Kita sudah lakukan pembenahan di internal, dengan lebih cermat lagi," ujar Kepala Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta kepada Berita News Karawang saat menghadiri acara dilapas Kelas II Karawang, baru-baru ini.

Sukerta juga menambahkan, dia meminta kepada seluruh petugas lapas untuk menegakkan aturan standar operasional prosedur (SOP), dan juga bertindak tegas jika tidak sesuai SOP. Sehingga dapat mempersempit ruang gerak, narkoba masuk lapas. "Tegas dalam menegakkan aturan SOP untuk memimalisir, untuk menihilkan masuknya narkoba," kata dia.

Meski diakui Sukerta, sangat sulit menzerokan tindakan tersebut didalam kondisi saat ini. Dengan terbatasnya jumlah personel dan petugas yang ada di dalam lapas. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang intens dengan aparat lainnya seperti pihak kepolisian, untuk mengantisipasi masuknya narkoba ke lapas. "Tapi terlalu sulit dengan kondisi situasi terbatasnya petugas. Kita saran dan memerintah kepala lapas untuk meningkatkan diri internal membangun kolrdinasi sinergii jajaran petugas seperti polisi," tambahnya.

Disinggung masuknya barang haram tersebut bisa masuk jika berkat bantuan petugas?, Sukerta menegaskan pihaknya tidak main - main jika terbukti, sanksi pemecatan akan diberikan. "Jika ada ada laporan kita dalami, tingkat laporannya. Kalau berat kita ambi langkah keras, kita akan pecat,"serunya.

Tak cukup sampai disitu, banyaknya peristiwa masuknya barang haram narkoba ke lapas membuat Kementerian Hukum dan HAM harus memutar otak. Salah satunya pihaknya akan memasang CCTV diseluruh sudut yang ada dilapas. "Kita akan coba konek dengan CCTV, nantinya CCTV tersebut konek dengan Kementerian,"ujar Direktur Bina Kesehatab dan Perawatan Narapidana Direktorat Jendral Permasyarakatan Kemenkum HAM Wahidin.

Pemasangan CCTV diseluruh lapas dan rumah tahanan seluruh Indonesia ini akan dilakukan secar tertahap. Dan sudah ada sejumlah lapas yang dipasang CCTV disudut tiap ruang dilapas. "Kita akan bertahap. Dan lapas - lapas tertentu akan sudah bisa terkontrol," katanya.

Tak terkeculi lapas Karawang, kedepan Wahidin berjanji akan memasang CCTV dilapas ini. Sehingga proses pengawasan akan lebih ditingkatkan, dan akan dipantau secara terus menerus. "Insya Allah Karawang akan kit pasng, tapi tergantung skala perioritas nanti," tandasnya. (*)

Forum Peduli Anak Autis Gelar Aksi Solidaritas

AUTIS: Salah satu komunitas yang tergabung dalam solidaritas anak autis menyajikan musik panggung.

Forum peduli anak autis, Minggu (13/2) malam menggelar aksi solidaritas untuk anak autis. Mereka mengajak sejumlah komunitas di Kabupaten Karawang untuk bersepakat menghentikan pemakaian kata autis dalam candaan.

Penyelenggara aksi, Yayan Sopian mengatakan gelaran aksi merupakan perwujudan rasa kepedulian dari pemuda di Karawang tentang dunia autis, khususnya pemakaian kata 'autis' dalam candaan di masyarakat sering dilakukan sebagai ejekan. "Sering sekali kita mendengar kata autis terlontarkan dalam candaan dan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya masyarakat menganggap autis itu paling hina, melihat fenomena itu kami mencoba membuat aksi solidaritas dengan memberikan pemahaman tentang dunia autis dan mengajak untuk bersepakat tidak memakai kata autis dalam candaan," ujarnya.

Dia menambahkan gelaran aksi sendiri dipadukan dengan konser amal dan talkshow dengan mengundang puluhan komunitas di Karawang. Materi-materi tentang pemahaman  dunia autis pun seakan menjadi pengalaman baru untuk para komunitas yang hadir. "Ada sekitar 20 komunitas kami undang dan aksi ini juga kami padukan dengan konser amal bertujuan menggalang dana dan talkshow tentang dunia autis yang bekerjasama dengan Rumah Autis Karawang," katanya.

Sementara itu, Pengelola Rumah Autis Karawang Mia Sukmawati menjelaskan aksi kepedulian terhadap dunia autis memang perlu digalakkan, karena kata Mia, kegiatan kepedulian terhadap autis sangat jarang terdengar. "Di Karawang ini jarang sekali kegiatan- kegiatan sosial khususnya focus bagi dunia autis," tuturnya saat diwawancara usai talkshow.

Terkait dampak candaan dengan memakai kata autis, dia menjelaskan para penyandang autis tidak akan berpengaruh tapi akan terasa berdampak pada psikologis keluarga penyandang autis. "Mereka (penyandang autis) tidak akan mendapat dampak dari ejekan atau candaan itu, tetapi akan terasa berdampak kepada keluarga mereka dari psikologisnya akan terganggu, karena ini tentang kemanusiaan, autis juga manusia dan sama seperti kita," terangnya.

Mia juga menjelaskan, sekitar 500 lebih anak di Karawang menyandang autis, namun dalam beberapa kasus yang ditemukan orang tua terkadang tidak mengetahui gejala-gejala autis dan membiarkan tanpa perhatian khusus sampai dewasa. “Banyak kasus orang tua tidak mengetahui anaknya mengalami autis bahkan ada yang mengira anaknya mengalami kesurupan dan gila,” ucapnya.

Lebih lanjut Mia mengatakan, hal tersebut ditemukan setelah orang tua tersebut bercerita atau terkadang pihaknya mendatangi lokasi anak yang diperkirakan mempunyai gejala autis. “Ada orang tuanya yang membawa anaknya ke orang pintar setelah dia (orang pintar) itu memvonis si anak mengalami kerasukan kakek-kakek. Padahal dari beberapa gejala, anak tersebut merupakan penyandang autis,” ungkapnya.

Menurut Mia, autis adalah seseorang yang mengalami gangguan pekembangan dalam komunikasi, interaksi sosial, gangguan indriawi, pola bermain dan perilaku emosi. Ada 10 hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mengetahui gejala autis. “Perkembangan bicara yang lamban atau sama sekali tidak mampu bicara, tidak mengungkapkan emosinya, tidak peka terhadap perasaan orang lain selanjutnya adalah tidak merespon ketika namanya dipanggil meski indera pendengarannya baik, tidak mau bermanja-manja atau dipeluk, cenderung menghindari kontak mata, tidak bisa memulai percakapan obrolan, nada bicara yang datar misalnya seperti robot, sering mengulangi kata-kata tetapi tidak dengan frase yang tepat, Cenderung tidak memahami pertanyaan atau petunjuk, tidak dapat memahami interaksi sosial yang umumnya seperti menyapa dan jarang menggunakan bahasa tubuh. Jika ada 3 gejala tersebut orang tua patut memberikan perhatian,” ungkapnya.

Setelah mengetahui gejala autis, maka diharapkan orang tuanya untuk segera membawa anaknya ke tempat terapi atau sekolah khusus. “Kalau saya sendiri di Rumah Autis Karawang, dimana kita menyediakan layanan terapi dan sekolah khusus untuk anak kebutuhan khusus terutama untuk dhuafa atau warga yang kurang mampu,” kata dia.

Dalam aksi tersebut donasi dari hasil konser amal diberikan langsung kepada Rumah Autis Karawang untuk membantu para penyandang autis dari keluarga kurang mampu. Dan meski ditunda beberapa jam dikarenakan hujan deras, aksi tetap berlanjut hingga usai.(*)

KIS Tidak Dibagikan merata

Ilustrasi KIS

SEJUMLAH warga mengeluhkan pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Karawang yang tidak merata. Ada wilayah yang warganya sudah mendapatkan kartu jaminan sehat tersebut, namun banyak warga yang belum mendapatkan.

Wardi, warga Dusun Kepuh Wareng, Karangpawitan, misalnya, mengeluhkan kondisi yang ada itu kepada anggota DPR-RI Dadang S Muchtar, Sabtu (13/2). Kepada mantan Bupati Karawang itu, wardi mengaku ia dan para waega desanya belum menerima KIS. “KIS ini untuk berobat gratis ke rumah sakit diharapkan dapat merata pembagian serta bisa digunakan sebagaimana mestinya,” kata Wardi.

Menurutnya, masuk musim penghujan dipastikan penyakit mulai bermunculan. Untuk meminimalisir hal tersebut ia meminta supaya ada jaminan kesehatan untuk berobat ke rumah sakit. “Kita jaga-jaga saja. Minimal sudah punya jaminan kesehatan,” jelasnya.

Seperti diketahui data DBD di Karawang sudah mencapai 238 orang. Diantaranya 2 orang meninggal dunia karena tidak tertolong. Dengan demikian, untuk mewaspadai hal itu masyarakat meminta jaminan kesehatan. “Tolong pa Dasim sampaikan ke pemerintah Karawang atau pusat utamakan jaminan kesehatan,” jelasnya.

Selain jaminan kesehatan, Dasim juga diminta memberikan solusi pelebaran jembatan Kepuh. Pasalnya, penyempitan jembatan sering membuat kemacetan serta berbahaya untuk pengengendara. “Jembatan kepuh sudah saatnya ada pelebaran. Setiap hari kendaraan lululalang, bahkan macet kalau ada mobil melintas,” kata Haris warga kepuh juga.

Menanggapi dua kritikan tersebut, Anggota DPR-RI Dadang S Muctar menyampaikan terimakasih atas masukan tersebut. Menurutnya, jaminan kesehatan memang betul masyarakat harus punya. Namun dirinya tidak punya kebijakan dalam penentu. Akan tetapi, saran dari masyarakat ini akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Memang jaminan kesehatan penting. Nanti saya sampaikan ke kementrian kesehatan. Juga untuk di Karawang saya akan komunikasikan dengan bupatinya,” kata Dasim sapa akrab dirinya.

Dasim juga menawab pelebaran jembatan kepuh sudah ada wacana sejak dulu. Namun sampai saat ini belum ada. Dirinya juga akan menyampaikan supaya pelebaran jembatan disegerakan. “Mengingat kebutuhan masyarakat. Juga ada lapangan yang dapat difungsikan, tinggal jembatan diperlebar. Nanti saya kontak bupati supaya dipercepat,” tandasnya.(*)

Ormas dan LSM Bakal Ditindak Tegas

KAPOLRES Karawang AKBP Andy Mochamad Dicky mengancam akan menindak tegas Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)  di wilayah hukumnya. Ancaman ini dikeluarkan Dicky karena ada gejala peningkatan gangguan kamtibmas yang dilakukan ormas dan LSM.

"Yang jelas kepada siapa saja yang mengganggu kamtibmas di Karawang akan kamibtindak tegas, silahkan saja jika macam-macam kami tidak akan memberikan ampun dan akan kami proses," kata Kapolres Karawang AKBP Andi Mochamad Dicky, kepada wartawan.

Dijelaskan Dicky, beberapa waktu belakangan ini pihaknya selalu mendapat laporan dari angotanya terkait aksi sejumlah LSM maupun ormas yang  diketahui kembali terjadi gesekan."Seperti beberapa waktu lalu kami menerima laporan ada dua kubu LSM yang terlibat gesekan, untuk itu saat ini kami akan perketat keamanan jika membuat keonaran maka akan kami tindak tegas," ungkapnya.

Selain itu, jika kedapatan ada oknum LSM maupun ormas dan warga masyarakat lainnya yang diketahui membawa senjata tajam (sajam) saat berkumpul maupun pada saat melakukan kegiatan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum, maka akan diamankan dan akan di pidana sesuai Undang-undang darurat. "Jika ada yang bawa senjata tajam itu sudah tidak ada ampun lagi pastinya akan kami tangkap dan proses secara hukum," terangnya.

Selain itu kata Kapolres, pihaknya kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran anghotanya baik itu yang bertugas di jajaran Polres maupun Polsek. Terutama untuk anggota Babinkamtibmas yang bertugas di masing-masing wilayah agar bisa lebih bekerja secara exstra dan melakukan pendekatan kepada masyarakat, hal tersebut guna untuk menghindari adanya hal-hal tak di inginkan terjadi di wilayah tugasnya. "Karena untuk ganguan keamanan semakin kesini bukan semakin ringan, tetapi malah akan semakin berat. Terutama tantangan kejahatan yang saat ini kian marak kembali," katanya.

Untuk itu, Kapolres meminta agar peran dari Babinkamtibmas diharap selalu yang terdepan guna untuk melakukan sosialisasi keamanan di lingkungannya masing-masing tetlebih terus mendekatkan diri kepada masyarakat secara langsung,"Karena itu kami meminta agar masyarakat juga bisa menjaga keaman di wilayah kampung masing-masing terutama peran dari anggota babinkamtibmas," pungkasnya. (*)

Kadisdik Sindir Mobil Kepala UPTD

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Karawang, Dadan Sugardan terang-terangan menyindir beberapa Kepala UPTD PAUD/SD yang hadir dalam acara rapat kerja seluruh UPTD se Karawang di SDN Nagasari VI, beberapa waktu lalu.

“Saya harap para kepala UPTD lebih giat kerjanya. Mobilnya kan mewah-mewah. Saya saja yang Kadisdikpora mobilnya mobil murahan kok,” sindir Dadan di hadapan seluruh kepala UPTD PAUD/SD se Kabupaten Karawang. Meskipun sindiran tersebut disampaikan dalam suasana tidak formal, namun hal itu cukup dijadikan salah satu bukti lambatnya kinerja para kepala UPTD dalam melakukan pendataan aset-aset negara yang dimiliki sekolah di tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut semakin dipertegas dengan peryataan Kadisdikpora yang mengakui ada beberapa UPTD lalai melakukan pendataan aset Negara. Namun ia tidak menyebutkan secara rinci siapa saja yang sering lalai menjalankan tugasnya. “Pokoknya ada. Ini bisa dijadikan bahan evaluasi. Kami tidak bosan mengingatkan agar para Kepala UPTD cepat tanggap melakukan pendataan aset negara di sekolah-sekolah. Jangan sampai molor lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Karawang Barat H Sugiyadi mengatakan, rapat kerja yang digelar seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karawang diminta untuk melakukan pendataan aset negara. "Dengan pendataan ini maka akan diketahui aset apa saja yang dimiliki, sehingga bisa lebih tertata," ujar Sugiyadi.

Selain permasalahan tersebut, lanjut Sugiyadi, hal krusial lainnya yang menjadi bahasan penting dalam rapat ialah soal masih banyaknya sengketa tanah sekolah dengan ahli waris. Untuk hal ini, kata Sugiyadi, Kadisdik terus mengingatkan kepada para Kepala UPTD agar secepatnya mendata dan melaporkan ke pihak dinas agar kejadian di SDN Segaran II tidak terulang di kemudian hari.(*)

Kadisdikpora Buta Data Angka Putus Sekolah

Jumlah anak putus sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Karawang berdasar data terakhir dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, tahun 2015 mencapai 619 siswa. Alasan putus sekolah beragam, sebagian siswa ada yang sudah bekerja membantu orang tua karena kendala ekonomi, serta dan ada pula yang memang tidak punya motivasi lagi untuk melanjutkan sekolah.

Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, H Dadan Sugardan mengaku belum mengetahui data maupun info seputar laporan jumlah angka putus sekolah tersebut. Namun kata Dadan, putus sekolah karena alasan ekonomi sekarang sudah tidak relevan lagi. Menurut dia, tidak ada alasan bagi siswa yang orangtuanya tidak mampu untuk tidak melanjutkan sekolah. “Untuk SD, SMP, SMA/SMK sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau subsidi silang. Siswa miskin sudah dibebaskan dari segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta,” ungkap Dadan, Kamis (11/2).

Lain halnya dengan angka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK. Dadan menganggap siswa SMA/SMK yang putus sekolah kebanyakan karena sudah bekerja. “Mereka belum lulus sekolah tapi sudah bekerja. Biasanya karena ikut mengalah membantu meringankan beban keluarganya,” ujarnya.

Sedangkan anak putus sekolah jenjang SMP/MTs dan SD, sambungnya, kebanyakan karena sudah tidak minat lagi untuk melanjutkan sekolah. Hal ini kembali lagi pada bagaimana perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Dadan mengatakan, motivasi serta dukungan dari orang tua bisa membawa dampak positif bagi anak di lingkungan sekolah. Selain itu, hal tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk membuat suasana pendidikan menjadi lingkungan sekolah yang nyaman, sehingga anak merasa betah mengikuti kegiatan belajar mengajar.(*)