Pekerja Asing di Karawang 1745 Orang

Menjamurnya tenaga kerja asing yang bekerja di Karawang mendapat sorotan dari DPRD. Wakil rakyat ini meminta kepada tenaga kerja asing harus tertib mengurus administrasi baik Keimigrasian maupun ketenagkerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sebelum tenaga kerja asing  bekerja di perusahaan yang ada di Karawang harus terlebih dahulu tertib Adminstrasi,"ujar  Ketua Komisi D DPRD Karawang Pendy Anwar, Minggu (8/11).

Menurutnya, dari data yang ia diperoleh tenaga kerja asing kini mencapai 1.745 orang yang tersebar di 300 perusahaan yang ada di Karawang. Terkait isu yang beredar tentang banyak tenaga kerja asing  yang tak memiliki visa perlu ditelusuri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara memperketat pengawasan. "Keberadaan mereka tidak bisa dilarang karena sudah di atur dalam Undang - Undang. Tapi yang harus diperketat adalah Validasi data dari semua perusahaan," kata dia.

Menurutnya, walaupun perusahaan di Karawang ini mencapai ribuan dan tenaga pengawas saat ini sangat terbatas proses pengawasan harus tetap dilakukan karena itu sebagai suatu kewajiban. Kalau memang tenaga Pengawas sangat terbatas, lanjut  Pendi, bisa menggunakan tenaga masyarakat. Dirinya berharap agar perusahaaan di Karawang harus bisa tertib administrasi jangan sampai menggunakan tenaga kerja asing yang tak memiliki ijin atau tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Karena, masih banyak masyarakat Karawang yang mempunyai kemampuan. "Bagi perusahaan - perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing diharapkan bisa tertib administrasi baik dari visa tenaga kerja asing  maupun Ijin kerja," rukas dia.

Sementara itu, Pengawasan tenaga kerja asing terus diperketat. Bukan hanya pengawasan dari Kantor Imigrasi bahkan dari Disnaker Trans akan membantu melakukan sidak tenaga kerja asing diperusahaan yang ada di Karawang. "Didalam aturan kita juga ada kewenangan melakukan pengawasan terkaiy ijin bekerja tenaga asing," ujar Kepala Disnaker Trans Kabupaten Karawang H. A Suroto.

Lebih jauh ia menuturkan, saat ini ribuan perusahaan berdiri di Karawang. Tentunya ada sejumlah perusahaan yang memperjakan tenaga asing. Oleh karena itu, Disnaker Trans akan melakukan pemeriksaan secara reguler ke perusahaan yang ada di Karawang. "Kita lakukan pemeriksaan reguler,"kata dia.

Namun menurut Suroto, pemeriksaan reguler ini tentu ada titik lemahnya. Karena laporan rutin dari perusahaan ke Disnaker Trans terkait tenaga asing ini bisa saja di manipulasi. Maka dari itu, Disnaker Trans akan memaksimalkan sidak secara langsung ke perusahaan untuk memastikan. "Bisa saja laporan yang dibuatnya palsu penyembunyian tenaga kerja asing," serunya.

Dirinya mengaku tidak akan bermain - main untuk melakukan pengawasan tenaga kerja asing di Karawang ini. Jika ada tenaga kerja asing yang masih bebas bekerja tapi tidak mengantongi ijin kerja maka siap - siap akan dijerat undang - undang ketenagakerjaan. "Kalau ada pelanggaran, kita akan proses sesuai undang - undang tengakerjaan,"tegas Suroto. (*)

DPRD Rekomendasikan Tutup Jalan Menuju Jui Shin

TRUK: Keberadan truk di Jalan Badami-Loji dituding
sebagai penyebab kerusakan jalan raya. Terpicu persoalan
itu DPRD rekomendasikan larangan melintas truk dijalan tersebut.

DPRD Karawang dinilai gegabah dalam merekomendasikan penutupan akses jalan menuju PT Jui Shin. Pasalnya, para anggota dewan tersebut hanya mengedepankan emosional yang tidak korektif.

Sekjen LSM KOMPAK Reformasi, Pancajihadi Al Panji mengatakan, seharusnya DPRD menilai dulu dari berbagai aspek, jangan hanya karena ada tekanan, baru membuat rekomendasi. "Jangan cuma karena hasil diskusi beberapa jam yang justru hasilnya bisa berujung  menghambat iklim investasi di Karawang,” ujarnya, Minggu (8/11).

Dikatakan, DPRD lebih bijak membuat pansus untuk menyelidiki dan  menginventarisir permasalahan. Hasil penyelidikan tersebut akan menjadi dasar membuat rekomendasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Kita lihat dulu apakah warga sekitar perusahaan tersebut betul-betul merasa teganggu dengan keberadaan pabrik semen itu. Kalau memang ada gerakan yang masif atau seluruh masarakat Pangkalan, TegalWaru dan Teluk Jambe menolak secara ekstrem mungkin itu layak dipertimbangkan untuk ditutup,” terangnya.

Menurut Panji, jika hanya menyalahkan PT Jui Shin saja justru ini tidak fair. Pasalnya, kawasan tersebut dipenuhi kegiatan industri lainnya maka tidak mengherankan kalau hilir mudik truk besar jadi bukan monopoli PT Juishin. “Disinilah negara harus hadir. Apakah kelas jalan yang harus ditingkatkan atau penegakan sumbu tonase kendaraan yang harus dibatasi atau membuat jalan alternatif yang lain,” katanya.

Dijelaskan, jika tak memenuhi amdalalin sanksinya bukan penutupan jalan. Melainkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Managemen Rekayasa, Analisis Dampak Lalulintas. “Dalam pasal 58 sudah jelas bagi yang melanggar amdalalin saja sanksi ada enam tahap  dan diawali teguran secara ter tulis dan tidak ada sanksi penutupan jalan. Makanya kami heran DPRD mengeluarkan rekomendasi seperti itu dan saya pikir DPRD harus banyak belajar,” katanya.

Panji mengaku tidak yakin PT Jui Shin yang ada di Bekasi tidak menyumbang PAD buat Karawang. Sebab, truk-truk besar yang melintas dikenakan retribusi  oleh Dishubkominfo.  “Itu kan ada masukan buat kas daerah. Kalau masalah yang lain itu bisa gali potensi oleh aparat yang terkait,” paparnya.

Panji mengatakan kasus PT Jui Shin tidak serta merta berdiri sendiri. Sebab, mulai dari ijin pertambangan galian kapur yang ada di Karawang yang kini telah ditutup dan pabriknya itu sendiri yang ada di Bekasi. “Justru Jui Shin yang jadi korban oleh janji-janji para oknum. Disinilah kita harus bijaksana dalam membuat keputusan. Jangan karena ulah-ulah para oknum investor itu sendiri yang jadi korban,” tegasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan mengapa sejak dulu PT Jui Shin ini selalu jadi bahan bahasan. Padahal banyak kasus industri yang yang terang-terangan membuang limbah ke sungai, justru tidak ada jadi perhatian apalagi di hearingkan di DPRD. Kasus pembuangan limbah saja tidak jelas rimbanya. “Intinya kami sependapat kalau ada permasalahan untuk dibahas bersama. Namun sekali lagi tanpa harus mengorbankan para investor. Kalau toh ada permasalahan semua bisa dikoreksi secara bersama-sama, tanpa bertindak tebang  pilih apalagi diskriminatif,” pungkasnya.(*)

Curi Hape Lasarus Diselamatkan Polisi

DIAMANKAN: Lasarus maling hape di Mesjid Agung,
Alun-Alun Karawang, diamankan petugas.

Lasarus (18) pelaku aksi pencurian pomnsel nyaris jadi target amukan warga di depan Alun-Alun Karawang, Minggu (8/11) sore. Pasalnya, pemuda yang mengaku berasal dari luar Jawa Barat ini kepergok oleh warga mencuri handphone merk Nokia 1800 milik Nurdin (43) yang sedang di cas di Masjid Agung Karawang.

Nurdin yang saat itu memergoki pelaku mencuri HP miliknya langsung berteriak dan mengejar pelaku. Lasarus yang saat itu kalap langsung lari terbirit-birit ke arah Pos Polisi (Pospol) di Jalan Kertabumi Perempatan Alun-alun. "Saya kejar dia lari kesini, ponsel saya lagi dicas langsung main ambil saja," ujar Nurdin di lokasi kejadian.

Beruntung bagi Lasarun, petugas Kepolisian yang saat itu berjaga di Pospol langsung sigap melindungi pelaku dari amukan massa dengan cara diamankan di ruangan Pospol. Puluhan massa nampak emosi bahkan berteriak kepada petugas agar pelaku dibawa keluar untuk diberikan pelajaran dengan cara dipukuli. "Sudah bawa keluar saja dulu pak, biar kapok," teriak seorang warga penuh emosi.

Meski mendapatkan tekanan dari warga yang merasa kesal kepada pelaku, petugas yang ada saat itu tetap melindungi pelaku pencurian di dalam ruangan Pospol. Setelah bernegosiasi dengan warga, akhirnya pelaku dibawa keluar tanpa dianiaya oleh warga yang sudah menunggu diluar. Selanjutnya, pelaku dibawa ke dalam mobil sedan yang sudah disiapkan oleh petugas. "Kita bawa dia (pelaku pencurian), ke Polsek dulu, korban juga kita bawa untuk jadi saksi," ujar petugas.(*)

Waspadai Ancaman Gadget

Tidak sedikit pelajar yang menyalahgunakan kecanggihan gadget. Teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempermudah informasi malah disalahgunakan untuk menyaksikan video mesum. Karena itu butuh perhatian serius agar gadget tidak disalah artikan sebagai sarana perusak moral.

Hal itu diungkapkan pemerhati masalah sosial Dewi Partiyani, belum lama, dalam opininya. Dikatakannya, di zaman yang sudah modern ini banyak sekali orang yang mempunyai alat komunikasi canggih atau smartphone. Semua usia dari orang dewasa hingga anak-anak mempunyai smartphone, hal ini berarti banyak siswa yang membawa gadget ke sekolah seiring dengan maraknya pengguna gadget, dan inipun berdampak pada masalah disekolah karena rasa ingin tahu remaja yang tinggi tak sedikit pelajar memanfaatkan gadget ke hal negatif, sepererti menyaksikan video mesum.

Sebagai contoh beberapa bulan yang lalu, terang Dewi, dirinya mengulas pemberitaan di surat kabar bahwa seorang siswa menawari teman-teman sekolahnya kepada lelaki hidung belang dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di gadget, kasus baru-baru ini juga tidak kalah memprihatinkan yaitu dua orang siswa kedapatan membuat video mesum dan itu menandakan bahwa siswa bisa berbuat apapun dengan gadget termasuk melakukan hal-hal negatif yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar.

"Beberapa sekolah di kota-kota besar sudah memberlakukan aturan dilarang membawa gadget kesekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai gantinya siswa akan mendapatkan fasilitas internet dari sekolah yang dinilai lebih aman dan terawasi, dan bagi orang tua yang mau telepon anaknya tidak usah telepon langsung, bisa telepon ke pihak sekolah," katanya. (*)

Imigrasi Luncurkan Aplikasi Immbook

IMMOBOOK: Peluncuran aplikasi Indonesian Imigrasi
Mobile Book (Immobook), kemarin. Aplikasi ini memudahkan
masyarakat mengakses informasi terkait imigrasi.

Kantor Imgrasi Klas II Karawang membuat terobosan baru dengan membuat aplikasi Indonesian Imigrasi Mobile Book (immbook). Ini untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, mulai dari prosedur layanan hingga peraturan keimigrasian sampai layanan publik.

"Masyarakat cukup mendonwload aplikasi ini hanya dengan menggunakan smartphone," ujar Kepala Kantor Imigrasi Klas II Karawang J. Fanny Satria Cahya dalam acara lauching program tersebut, Kamis (5/11).

Melalui aplikasi itu, lanjut Fanny, nantinya masyarakat dipermudah mendapatkan informasi, baik prosedur pelayanan, peraturan Keimigrasian hingga layanan publik. Dengan hanya mendownload aplikasi ini, mempermudah masyarakat, karena dimana pun dan kapanpun bisa mengakses informasi tersebut. "Jadi nanti masyarakat tidak usah capek - capek ke kantor imigrasi untuk menanyakan soal cara pembuatan paspor atau ijin tinggal, tinggal download lalu akses layanannya," seru dia.

Sementara itu dalam launching ini hadir pula Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, dirinya mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Karawang ini. Karena dapat mengembangkan teknologi, untuk membantu mempermudah pelayanan Keimigrasian. "Ini prestasi luar biasa, sebuah inovasi untukmemberikan kemudahan kepada masyarakat," kata dia.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Karawang. Sehingga mereka dapat menerima manfaat dari aplikasi ini. Apalagi saat ini Karawang merupakan kota industri, tentunya jumlah warga negara asing juga tinggi. "Orang asing datang ke indonesia bukan mendatangkan masalah, tapi harus mendatangkan manfaat," ulasnya.

Sementara itu Plt Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang hadir dalam launching ini mengatakan, dengan adanya aplikasi ini tentunya dapat memberikan informasi, edukasi dan kemudahan bagi masyarakat. Dan dia bangga, karena Kantor Imigrasi Karawang bisa menjadi contoh bagi kantor lain untuk memberikan inovasi untuk pelayanan masyarakat. "Prinsipnya berbangga hati jadi contoh imigrasi lain," bebernya.

Disisi lain, Cellica juga meminta kepada unsur pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing. Karena karawang saat ini menjadi salah satu kota tujuan warga negara asing, lantaran pesatnya perkembangan industri. Keberadaan orang asing ini dapat memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia. Maka itu, pengawasan orang asing perlu dilakukan secara bersama - sama dan sinergis baik pemerintah daerah maupun masyarakat. (*)

Terkait Aktivitas PT Juishin Pemkab Dinilai Tidak Becus

Terkait Aktivitas PT Juishin Pemkab Dinilai Tidak Becus

Terkait lemahnya Pemkab Karawang dalam menyikapi permasalahan yang merugikan masyarakat akibat aktivitas PT Jui Shin Indonesia (JSI) , Ketua DPP LSM Kompak A.Mukron menilai Pemkab Karawang tidak becus.

Bukan tanpa alasan, menurut Mukron, selama ini masyarakat Karawang jelas-jelas telah dirugikan selama bertahun-tahun oleh PT Jui Shin Indonesia, namun Pemkab malah terkesan acuh dan lebih melindungi pihak perusahaan. "Bahkan yang lebih parah, setelah lembaga Kompak mengkaji, ternyata PT JSI ini tidak memiliki dokumen andalalin. Kan bodoh sekali Pemkab Karawang membiarkan hal itu," ujar Ketua DPP LSM Kompak, Ahmad Mukron, saat mengadakan hearing dengan beberapa anggota DPRD Karawang, Kamis (5/11).

Padahal, kata Mukron, perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2009 hingga saat ini, namun PT Jui Shin Indonesia (PT JSI) belum memiliki dokumen analisa dampak lalu lintas (Andalalin). Pembiaran Pemkab Karawang terhadap aktivitas PT JSI yang melewati jalan Badami-Loji dengan mobil bertonase puluhan ton itu dinilai LSM Kompak sebagai kebijakan yang sangat bodoh.

Menurut Mukron, keberadaan PT JSI yang pabriknya berada di Desa Bojongmangu Kabupaten Bekasi, namun dalam aktivitasnya melewati jalur Badami-Loji menimbulkan dampak negatif kerusakan lingkungan dan kerusakan jalan bagi warga sekitar, terutama warga Desa Mulangsari, Ciptasari dan Tamansari. Mukron menambahkan, keberadaan jembatan penghubung antara lokasi pabrik dengan Kecamatan Pangkalan, juga kerap memicu banjir karena terjadi penyempitan bantaran Sungai Cibeet.

Kejanggalan lainnya adalah pengerukan kapur di kawasan terlarang karst Pangkalan, yang akhirnya ditutup paksa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Dilihat dari data dan fakta hukum yang ada, Pemkab Karawang harus ambil tindakan tegas terhadap keberadaan PT JSI. Kalau tidak ada tindakan dari pemkab, kami dan masyarakat akan turun memblokir jalan dan jembatan menuju PT JSI," tuturnya.

Sementara itu, hearing antara LSM Kompak dan DPRD Kabupaten Karawang yang berlangsung hampir selama tiga jam tersebut akhirnya DPRD merekomendasikan akses jalan Badami-Loji menuju pabrik PT Jui Shin Indonesia (PT JSI) ditutup kepada Pemkab Karawang. Hal itu dilakukan selain karena PT JSI tidak memiliki dokumen analisa dampak lalu lintas (Andalalin), juga keberadaan kendaraan bertonase besar pengangkut bahan baku untuk PT JSI timbulkan dampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan jalan. "Secepatnya rekomendasi ini kami sampaikan ke pimpinan DPRD Kabupaten Karawang dan Pemkab Karawang," ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karawang, Tedy Lutfiana.

Menurut Tedy, aktivitas PT JSI yang berlokasi di Desa Bojongmangu Bekasi menggunakan kendaraan bertonase besar dinilai melewati batas maskimal jalan Badami-Loji yang masuk kategori kelas C sehingga sangat berpotensi merusak jalan dan lingkungan  warga setempat. Tedy menambahkan, dampak negatif lain yang ditimbulkan akibat keberadaan jembatan penghubung PT JSI dan Kecamatan Pangkalan kerap menimbulkan kebanjiran karena terjadi penyempitan sungai Cibeet. "Warga sekitar tidak merasakan dampak manfaat adanya PT JSI, sehingga kami rekomendasikan akses PT JSI ditutup saja," pungkasnya. (*)

Citarum Tercemar BPLH Panggil Pengusaha

Citarum tercemar limbah pabrik

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Karawang kembali memanggil sejumlah perusahaan yang diduga telah membuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) cair ke Sungai Citarum. Pemanggilan tersebut dilakukan setelah petugas Bidang Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BPLH Karawang menemukan aliran limbah cair yang dibuang ke Citarum tanpa melalui proses instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Kita sudah turun kelapangan mencari sumber yang menyebabkan sungai Citarum menghitam minggu kemarin. Dari hasil penelusuran itu  ada sejumlah perusahaan yang kita panggil karena diduga kuat sengaja membuang limbah ke sungai Citarum,” kata Kepala BPLH Karawang, Setiadarma, kepada wartawan, kemarin.

Dikatakannya, pihaknya telah memanggil perusahaan yang diduga melakukan pencemaran tersebut . Hanya saja masih ada dari perusahaan tersebut yang tidak datang meski sudah dipanggil secara resmi oleh BPLH. “Kita sudah melakukan pemanggilan resmi kepada perusahaan tersebut untuk mengikuti siding yang harusnya dilaksanakan kemarin. Semua lembaga pemerintah yang terkait soal ini sudah hadir, namun justru perusahaannya yang bertanggung jawab untuk menjelaskan hasil temuan kita malah tidak hadir,” jelasnya.

Setiadarma mengungkapkan, pihaknya masih memberi toleransi jika direksi perusahaan yang di panggil tidak datang pada panggilan pertama. BPLH rencananya akan memanggil ulang direksi perusahaan yang tidak hadir.”Harus direksinya yang hadir karena kita tidak hanya butuh penjelasan dari pihak perusahaan, Tapi juga ini menyangkut nasib perusahaan tersebut jika memang tidak ada upaya untuk memperbaiki.” tegasnya.

Jika perusahaan yang diduga melakukan pencemaran tidak mengindahkan panggilan BPLH, tandas dia, pihaknya akan berkordinasi ke Satpol PP untuk menjatuhkan sanksi lebih tegas lagi. “Kalau masih membandel kita akan minta bantuan Satpol PP untuk mengambl tindakan tegas. Kalau perlu kita hentikan dulu perusahaannya,” katanya.

Setiadarma mengaku pihaknya tidak bisa serta merta menutup perrusahaan yang diduga melakukan pencemaran. Pihaknya masih memberi kesempatan pihak perusahaan untuk melakukan penjelasan terkait temuan BPLH. Kalaupun dugaan itu betul ada tahapan administrasi untuk menjatuhkan sanksi.”Ya kita tidak bisa asal saja menjatuhkan sanksi karena harus ada dasar. Tapi kalau sudah keterlaluan  kita pasti akan tindak tegas,” katanya. (*)

Maling Beraksi di Perumahaan Sari Indah

Aksi pencurian dengan pemberatan (curat) masih terus terjadi khususnya dalam tiga hari belakangan ini. Peristiwa teranyar terjadi di Perumahan Sari Indah, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur,  Kamis (5/11) dinihari. Sekitar Rp 30 juta harta milik korban berhasil dibawa pelaku.

Korban bermama Heru Purnomo (30), mengatakan, dirinya mengetahui menjadi korban pencurian, setelah orang tuanya bangun tidur sekitar pukul 06.00 wib dan kemudian memberitahunya. Karena handphone serta tas milik adiknya sudah tidak ada ditempat, namun setelah di cek ke belakang rumah di lantai dua, ternyata burung piaranya juga hilang.  “Saat saya periksa satu persatu, ternyata yang hilang burung jenis muray tiga ekor hilang (Rp 25 juta), dua buah handphone, SIM, STNK , ATM, dan uang Rp 1,5 juta. Kalau ditotal kerugian mencapai sekitar Rp 30 juta,” ujarnya.

Menurut Heru, orang tuanya biasanya bangun subuh terutama setelah mendengar suara alarm untuk solat subuh. Namun kali ini tumben bangunnya malah kesiangan, katanya seperti di hipnotis karena tidurnya terlelap dan baru sadar sudah siang. “Kejadian seperti di keluarga kami baru pertama kali terjadi," ucap Heru.

Heru mengungkapkan, pelaku ini memasuki rumahnya melalui tembok belakang rumah tetangganya. Kemudian memanjat ke lantai dua rumahnya, pada saat itu pintunya tidak terkunci. Maka para pelaku leluasa mengambil barang-barang berharga miliknya. “Tadi menurut pihak kepolisian, pelaku pencurian ini beraksi lebih dari satu orang dan mengetahui lingkungan sekitar perumahan ini,” jelasnya. 

Berdasarkan inforamasi yang dihimpun dilapangan, bahwa perumahan Sari Indah, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, rawan akan terjadi tindak pencurian. Bahkan bebrapa waktu lalu ada warga sekitar rumahnya pernah dibobol maling di siang bolong sekitar pukul 09.00 wib. Sebelumnya, Kantor Perum Jasa Tirta II, di Jl raya curug klari, Desa Curug, Kecamatan Klari, Senin (2/11) disatroni kawanan perampok. Akibatnya sebuah brangkas besar berisi uang sebesar Rp 13 juta raib, diduga pelaku berjumlah lebih dari satu orang.

Salah seorang office boy, Deni Wahyudin (33), mengatakan, peristiwa perampokan tersebut baru dikatahui sekitar pukul 06.00 wib saat akan membuka kantor tersebut. Namun saat ia mau membuka satu persatu ke ruangan didalam kantor, ia dikejutkan dengan kondisi sejumlah ruangan sudah dalam posisi terbuka bahkan berantakan dan brangkas yang ada didalam ruangan sudah jebol. "Saya tahu saat saya mau bersih-bersih dan buka ruangan, dan kondisinya sudah jebol semua pintu ruangan. Karena penasaran kemudian lihat dan ternyata sudah berantakan semua brangkas uang juga sudah tidak ada," katanya. (*)

Seminar Tentang Sertifikasi Guru akan Hadirkan Ridwan Kamil

Guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, salah satunya yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Namun sayangnya, kebijakan yang dikeluarkan tersebut masih saja menyimpan banyak masalah yang justru merugikan bagi penerimanya.

Salah satu permasalahan yang masih saja terjadi yaitu sulitnya pencairan sertifikasi dengan alasan administrasi. Selainh itu, masih banyak permasalahan lainnya yang tentu saja membutuhkan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Melihat hal itu, PGRI Kabupaten Karawang bekerjasama dengan IKA Unpas Bandung dalam waktu dekat akan menggelar seminar nasional membahas permasalahan tersebut. "Selain akan dihadiri Ridwan Kamil dan Ceu Popong, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi juga dipastikan datang menjadi narasumber," ujar salah satu panitia seminar tersebut Rukmana M.Pd Kamis (5/11).

Rukmana mengatakan, seminar ini akan mengambil tema, 'Menguak Alternatif Solusi Berbagai Permasalahan Sertifikasi Menuju Profesionalisme Guru' dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional (HGN). Rencananya, seminar ini akan diisi oleh pemateri seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Ceu Popong (Angota Komisi X DPR-RI), Dr Sulistio (Ketua Umum PB PGRI), Dr H Dadang Mulyana (Dekan FKIP Unpas Bandung, dan Dadan Sugardan (Kadisdikpora Karawang).(*)

Pembobol Spesialis Distro Beraksi di Syeh Quro

Illustrasi Pembobol Spesialis Distro Beraksi di Syeh Quro

Maling spesialis distro beraksi di Distro Eiger Pondok Petualang di Jalan Syeh Quro, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Selasa (27/10). Distro itu dibobol, akibat peristiwa itu, pemilik distro yang baru dua bulan membuka distro mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Peristiwa itu baru diketahui setelah karyawan toko bernama Heryan, akan sampai di toko sekitar pukul 08.00 Wib. Saat ia dan temannya akan membuka toko seperti biasanya. Namun saat mau membuka roling door toko ia dikagetkan dengan kondisi roling door sudah dalam posisi terbuka dan rusak. Sejumlah barang seperti pakaian, sandal, sepatu, tas dan asesoris merk Eiger sudah tidak ada di tempatnya. "Pas saya mau buka toko tempat saya kerja, tahu-tahu sudah terbuka lebar dan terliat kunci jebol, pas dilihat ternyata barang yang ada di dalam sudah habis," kata Heryan, saat ditemui di TKP.

Dikatakan Heryan, mengetahui toko tempat kerjanya berantakan, ia langsung menghubungi pemilik toko dan memilih untuk tidak masuk dulu ke dalam. Tak lama setelah itu, pemilik toko datang bersama petugas kepolisian dari Polres Karawang dan langsung melakukan olah tempat kejadian. "Kondisi roling door sudah jebol, diduga dibobol maling dengan cara merusak menggunakan alat berat karena terlihat dari bekas kerusakannya," ungkapnya.

Sementara dalam olah TKP, Tim identifikasi Polres Karawang berhasil menemukan sebuah senter warna hijau yang diduga milik pelaku yang masih keadaan menyala. Selain itu ditemukan juga sejumlah sidik jari para pelaku yang menempel di pintu kaca dan meja kasir. Di tempat berbeda, Abah pemilik warung didepan Distro menerangkan, orang yang diduga para pelakunya tersebut diketahui masuk distro yang berada di seberang jalan sekitar pukul 05.00 WIB. Karena saat itu ia sempat melihat ada sebuah mobil jenis kijang Inova warna hitam terparkir di depan distro bahkan dengan posisi naik ke atas keramik toko dengan dua orang berperawakan tinggi besar terlihat mondar mandir didepan toko.

Hanya saja, saat itu Abah pemilik warung tak menaruh curiga sedikitpun. Sebab ia mengira bawa dua orang yang menggunakan mobil tersebut adalah orang yang mau ngirim barang ke distro itu karena distro tersebut memang baru buka selama dua minggu kemari. "Ya memang setahu saya tadi pagi ada mobil depan distro itu dan dua orang yang mondar mandir dan terlihat roling dor juga sudah terbuka, ya saya kira itu adalah yang mau nganter barang jadi gak tahu bahwa itu maling," ujarnya.

Diduga kuat para pelakunya tersebut, beraksi sekitar pukul 05.00 WIB saat kondisi sedang sepi, karena menurut informasi dilokasi sekitar pukul 04.WIB masih ada petugas RT sekitar melakukan ronda, selain itu kondisi dilokasi sekitar pun terbilang ramai. "Kalau disini rame karena setiap harinya apalagi kalau malam ada juga yang ronda bahkan sampai pagi, dan kejadian ini baru terjadi mungkin pelakunya sudah mengintai karena toko ini baru dua minggu buka," jelasnya. (*)

Karyawan Wajib Ikut Bela Negara

Eben Ezer M Sinaga

Instruksi Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bahwa warga negara wajib mengikuti program Bela Negara langsung ditindaklanjuti oleh Pemuda Panca Marga (PPM) Karawang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini langsung bergerak cepat memperingatkan kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri mentaati instruksi itu.

Eben Ezer M Sinaga, SE, MBA Ketua PPM Kabupaten Karawang kepada kami mengakui sudah mengirimkan Surat Edaran jauh sebelum Menhan berbicara soal Bela Negara. "Kalau ada yang bilang harus disosialisasikan, itu tidak perlu. Sebab Bela Negara ini sudah diatur oleh UUD 1945. Artinya sudah sejak lama memang diwajibkan. Namun baru sekarang pemerintah serius menerapkannya," kata dia.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusannya menggelar Bela Negara, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kodim 06/04 Karawang untuk menyukseskan acara ini terutama menyasar para karyawan di kawasan. "Mereka para karyawan atau setiap perusahaa harus mengirimkan minimal dua karyawannya untuk ikut pelatihan bela negara agar mereka menjadi pelopor di perusahaan tersebut," tandasnya.

Pelatihan Bela Negara ini diyakini bakal mengurangi intensitas karyawan untuk berdemo. Sebab mereka akan diajari caranya menerima informasi secara bijak dan mencintai negara, terutama Karawang. "Mencintai perusahaan dan menjadi bijaksana jika diajak demo,"tandas dia.

Bagi perusahaan yang kedapatan tidak mengirimkan karyawannya untuk ikut program itu, maka perlu dipertanyakannya nasionalismenya. Keberadaan perusahaan itu pun harus ditinjau ulang. "Kenapa dia gak ngirim berarti dia pengen Karawang ini ribut, karena gak mau diajari tenang," sebut Eben. Rencana tanggal 6-10 November nanti, acara itu akan diselenggarakan di Loji. (*)

Petugas PPK di Karawang Minim

Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa di Karawang tidak sebanding dengan jumlah kegiatan di SKPD yang jauh lebih banyak sehingga banyak pekerjaan menjadi terlambat.

Kabag Dalprog Setda Karawang, Sri Baroto Indrayanto yang dihubungi wartawan, Selasa (27/10) mengatakan, jumlah PPK di Karawang yang sudah memiliki sertifikat keahlian hanya ada 109 orang. Sementara setiap kegiatan bisa langsung dikerjakan atau tidak tergantung lama tidaknya waktu yang diperoleh untuk mendapat persetujuan oleh PPK. Padahal, jumlah kegiatan di setiap SKPD mencapai ribuan.

“Setiap tahun diadakan diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, tapi tidak semua lulus dan ada juga yang sudah lulus tapi tidak digunakan karena menjabat kepala dinas atau sekertaris dinas sebagai PPK penatalaksanaan administrasi keuangan. Ini menjadi kendala untuk kelancaran setiap kegiatan,” ujar Baroto.

Menurutnya, PPK itu wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Jika kepala bidang di dinas belum memiliki sertifikat itu maka diperbolehkan untuk menandatangani kegiatan karena sesuai Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Kabid itu selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) jadi diperbolehkan jadi PPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Dijelaskan, jadi jika Kabid di salah satu dinas dimutasi atau rotasi setelah melakukan perjanjian proyek maka seharusnya tanggung jawabbnya itu tidak lepas. “Jika ingin lepas dari tanggung jawab maka harus membuat berita acara dengan Kabid pengganti, jika tidak maka itu tanggng jawab kabid yang sudah dimutasi itu,” tukasnya. (*)

Operasi Zebra Digelar

DIAMANKAN: Motor-motor tanpa surat yang terjaring
Operasi Zebra yang digelar petugas di Bunderan Mega M
terpaksa diangkut ke truk untuk diamankan ke Polres Karawang.
Sementara sebagian lagi terpaksa disidang ditempat karena tidak
mematuhi aturan lalulintas.

- Puluhan Pengendara Meloloskan Diri Lewat Gor Panatayuda

Kesadaran mematuhi peraturan lalulintas masih rendah di Karawang. Hal itu terbukti saat gelar Operasi Zebra Lodaya 2015, di duta tempat berbeda, Kamis (22/10) sore. Ratusan pengendara roda dua (R2) dan roda empat (R4) terjaring operasi yang dilaksanakan Satlantas Polres Karawang ini. Diantara mereka yang terjaring terdapat 50 pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen sama sekali sehingga kendaraannya disita petugas.

KBO Lantas Polres Karawang, Ipda Bagus Yudo, mengatakan, operasi Zebra Lodaya digelar di depan Mapolres Karawang dan Bunderan Mega Mall. Targetnya adalah enam penindakan bagi pengendara. Yaitu, pengunaan sabuk pengaman, kendaraan umum yag menggunakan rotator, penggunaan lampu warna putih, knalpot bising, surat-surat kendaraan, dan penggunaan helm ganda. ”Kami menjaring ratusan pengendara yang melanggar lalu lintas, dan langsung dilakukan penindakan dengan ditilang. Dan juga mengamankan sekitar lima puluh kendaraan R2 yang sama sekali tidak dilengkapi surat-surat,” ujarnya.

Rata-rata pengendara yang melanggar lalu lintas tersebut didominasi karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta tidak menggunakan helm ganda. Ditambahkannya, Operasi Zebra Lodaya 2015 ini dilakukan serentak bersama unit lantas di jajaran Polsek. Ke depannya, kegiatan ini masih akan dilakukan dengan lokasi dan waktu yang berbeda-beda. “Saya berharap masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan dan sikap disiplin dalam berlalu lintas. Karena tema kali ini, ‘untuk meningkatkan kesadaran dan kapatuhan masyarakat di bidang kamseltibsarlantas di wilayah hukum Polres Karawang’,” ungkapnya.

Kepada pengendara, Bagus Yudo minta supaya mempersiapkan segalanya dengan baik saat berkendara diantaranya menlengkapi surat-surat bermotor. Serta mengecek kondisi kendaraan layak atau tidak untuk dikendarai, dan masyarakat harus tertib berlalulintas dalam berkendara. Masyarakat Karawang diimbau untuk melengkapi segala kelengkapan berkendara baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), termasuk segala atribut tertib lalu lintas bagi pengendara roda dua (R2) dan roda empat (R4). Pasalnya, terhitung sejak 22 Oktober 2015 hingga 4 November 2015 mendatang, jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menggelar operasi Zebra  2015.

Selama 14 hari ke depan, dimulai, Kamis, 22 Oktober 2015, jajaran kepolisian lalu lintas seluruh Indonesia menggelar operasi penegakan hukum (gakkum) terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang melakukanm pelanggaran tata tertib lalu lintas,  bertajuk operasi Zebra 2015.

Sementara, berdasarkan pantauan kami, operasi yang berlangsung disekitar bunderan Mega M sempat membuat panik puluhan pengendara yang melaju dari arah Tuperev. Sedianya mereka melintas di bunderan Mega M, namun karena ada operasi terpaksa nekat berbalik arah melawan arus dan menghindar melalui jalan lingkungan Guro tembus ke GOR Panatayudha.

Bahkan sebagian lagi ada yang pura-pura berhenti dan menunggu hingga operasi selesai. Seperti terjadi di ruas sepanjang 100 meter dari perlintasan kereta api Tuparev - Bunderan Mega M. Juga terlihat dari 200 meter ruas Stadion Singaperbangsa - Bunderan Mega M, puluhan pengendara yang sadar ada operasi ramai-ramai berbelok ke Jalan Melati dibelakang Mega M.

Sementara arus lalulintas di ruas Tuparev yang biasanya padat sempat lengang. Bahkan yang keluar dari arah Jalan Niaga juga tidak terlihat kepadatan lalulintas yang biasanya terkonsentrasi ke arah bunderan Mega M. Pengendara yang mengetahui titik yang menjadi sentral operasi lebih memilih berputar terowongan Gonggo, sehingga terjadi kepadatan lalulintas, sebelum kemudian mengarah menuju Jalan Byapass Ahmad Yani. (*)