25 Ribu Pelanggan PDAM Disuguhi Air Keruh

Sejak sepekan terakhir pelanggan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang mengeluhkan buruknya kualitas air yang dipasok perusahaan plat merah tersebut. Itu belum termasuk kecilnya kucuran air yang sampai ke bak mandi pelanggan, bahkan ada yang sampai tidak teraliri. Sementara PDAM berkilah itu akibat terganggunya bahan baku air lantaran curah hujan yang jatuh di hulu di daerah Bandung.

Kabag Hubungan Langganan PDAM Tirta Tarum Karawang, Kiki Kurniawan, dihubungi terkait itu, Senin (14/3), hanya menjanjikan secepatnya kualitas pasokan air PDAM ke pelanggan akan kembali normal. "Karena bahan baku air buruk, PDAM kesulitan dalam memproduksi air bagi pelanggan. Akhirnya, kebutuhan air bagi 25 ribu pelanggan di Karawang Kota menjadi terganggu," tandasnya.

Kiki menandaskan selama ini kualitas air PDAM Karawang masih terpengaruh kondisi cuaca di Bandung. Curah hujan di daerah yang disebut hulu itu bisa menentukan baik atau buruknya kualitas air. Termasuk juga besar dan kecilnya kucuran air yang sampai di rumah warga, terutama bagi pelanggan yang berada di arah wilayah kerja Karawang Kota. "Jadi akibat di hulu Bandung hujan terus mengganggu produksi air kita," ujar Kiki lagi.

Kiki menjelaskan secara teknis bagaimana ganggung itu bisa terjadi. Termasuk kecilnya air yang sampai ke bak-bak mandi di rumah pelanggan. Itu terjadi lantaran tingkat kekeruhan yang tinggi mencapai diatas 4 ribu NTU (Nephelometric Turbidity Unit) atau air bakunya. Sehingga mengakibatkan aliran tidak normal. "Pasokan air untuk cabang Karawang Kota beberapa hari ini menjadi terganggu karena kekeruhan bahan baku mencapai 5 ribu NTU membuat produksi air keluar kecil. Ini membuat kekeruhannya diatas ambang batas, sehingga distribusi kita kecil," imbuh dia.

Akibatnya, terang Kiki, ada sekitar 25 ribu pelanggan PDAM di Karawang Kota pasokannya terganggu. Apalagi, saat ini ada hanya satu pompa yang beroperasi, sehingga membuat produksi tidak optimal. "Ini pengaruhi curah hujan. Kalau tingkat kekeruhannya tinggi di hulu maka itu akan mempengaruhi bahan baku kita," tukasnya.

Meski begitu, diakui Kiki saat ini kondisi air sudah mulai membaik. Sehingga kekeruhan air yang menjadi bahan baku ini sudah dibawah ambang batas. Ia berjanji kedepan pasokan aliran air bagi 25 ribu pelanggan ini sudah kembali normal. "Kemaren ada yang tidak teraliri tetapi sekarang sudah normal kembali," tandasnya. (*)

Kisruh, Warga Rebutan Tanah Perhutani

Ilustrasi Kisruh, Warga Rebutan Tanah Perhutani

Lahan Perhutani yang kabarnya akan dijadikan jalur kereta api cepat Jakarta – Bandung di hutan Kuta Tandingan, Dusun Kiara Hayam, Desa Marga Kaya Kecamatan Teluk Jambe Barat diperebutkan oleh warga. Akibatnya  gesekan antar warga semakin keras sehingga suasana desa semakin tidak kondusif dan rawan konflik. Mengantisipasi hal tersebut, Perum Perhutani menggelar operasi untuk mengamankan aset perhutani, Sabtu (12/3).

“Operasi ini sebenarnya operasi rutin saja, namun karena ada masalah dengan warga disekitar petak 55, atau sekitar 6 hektar, makanya kita menggelar operasi  gabungan dari unsur Perhutani, Polri, TNI dan masyarakat. Soal kabar lahan ini akan dijadikan jalur kereta cepat kami belum tahu karena ini urusan pimpinan,” kata Asisten Perhutani (Asper) Telukjambe Sub KPH Purwakarta – Karawang,  Arif Widodo kepada sejumlah wartawan.

Menurut Arif operasi kali ini mengerahkan sebanyak 200 personel  gabungan yang menyisir seluruh hutan yang menjadi obyek sengketa. Operasi ini nyaris bentrok ketika ratusan warga melakukan penghadangan ketika tim  Perhutani akan pulang. Namun setelah terjadi perundingan antara warga dengan pihak Perhutani akhirnya rombongan bisa meninggalkan lokasi dengan aman. “Kita sudah memberikan pemahaman kepada warga terkai soal isu yang selama ini berkembang. Pada prinsipnya lahan Perhutani adalah milik negara yang tidak bisa dimiliki siapapun,” kata Arif.

Arif mengungkapkan, selain soal lahan permasalahan yang saat ini terjadi adalah perusakan hutan. Pihaknya sudah melaporkan kasus pencurian pohon yang dilakukan oknum warga ke Polres Karawang. Sebelumnya pihak perhutani melaporkan kasus pencurian kayu ini karena ada masyarakat dari LMDH (lembaga masyarakat desa dan hutan)  yang melaporkan pencurian kayu ini mendapat intimidasi dari warga lain. ”Rumahnya didatangi massa yang berjumlah sekitar 150 orang. Akhirnya warga tersebut melaporkan ke pihak kepolisian karena dirinya merasa terancam,” katanya.

Permasalahan sengketa lahan di hutan Kuta Tandingan semakin rumit menyusul  isu kawasan tersebut akan dijadikan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ditambah lagi di kawasan tersebut juga akan dijadikan bandara oleh pemerintah pusat. Sebagian dari lahan Perhutani sudah mulai diperjual belikan kepada investor. Bahan warga yang selama ini menempati lahan Perhutani menuntut diberikan sertifikat atas lahan yang ditempatinya. Sempat terjadi aksi demo warga di kantor BPN Karawang, namun pihak BPN menolak memnerbitkan sertifikat.

Konflik lahan mulai terjadi sejak tahun 2009 ketika industrialisasi di Karawang terjadi booming. Kawasan hutan Kuta Tandingan banyak di lirik investor untuk dijadikan kawasan industry dan pusat bisnis. Namun kebanyakan lahan tersebut dimiliki oleh Perhutani dan sebagian lagi dimliki oleh warga sekitar. Ada juga warga yang menempati lahan Perhutani dan menjadi anggota LMDH binaan Perhutani. Hanya saja kasus penguasaan lahan semakin luas hingga menenmbus hutan lebih jauh lagi. Akibatnya pihak Perhutani kesulitan melakukan pengawasan.

Menurut Kepala Desa Marga Kaya, Muhamad Suketi, mengatakan sengketa lahan ini bukan hanya oleh warga asli. Banyak juga warga pendatang  yang ikut terlibat dalam sengketa lahan dengan Perhutani. "Iya betul  bukan warga asli saja, tapi banyak juga pendatang. Tapi  saya berharap urusan ini bisa cepat selesai karena sudah sejak 2009 hingga sekarang  belum selesai,” katanya.(*)

Kepergok Curi Uang Maling Babak Belur

Kepergok mencuri uang di salah satu warung kelontong di Kampung Karanganyar, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, MJ (17) babak belur dihajar massa. Aksi main hakim sendiri itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Sebab, sesaat kemudian sejumlah anggota Sispamdu Zhadoel dan petugas Patroli Polsek Karawang kota datang dan langsung mengamankan MJ ke Polsek Karawang Kota. Meski begitu  pemilik toko enggan melaporkan peristiwa tersebut ke kanator polisi.

Sutaji warga sekitar mengatakan, aksi pencurian tersebut terjadi ketika pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli kemudian mengambil uang dari dalam laci saat pemilik toko tengah lengah. "Modusnya jadi pembeli, tapi saat pemiliknya lengah pemuda ini malah mengambil uang dan tak lama pemiliknya mengetahui dan langsung diteriaki maling," kata Sutaji, Sabtu (12/3) lalu.

Setelah kepergok, lanjut Sutaji, pemilik toko langsung meneriaki MJ dengan teriakan maling dan spontan MJ langsung kabur. Teriakan pemilik toko mengundang reaksi masyarakat dan spontan mengejar MJ hingga akhirnya tertangkap massa. "Pelaku sempat kabur tapi keburu terkejar oleh warga yang lain dan tertangkap, untungnya saat kejadian melintas anggota Sispamdu Zhaduel dan tak lama polisi yang patroli dan pelaku langsung dibawa oleh mobil Patroli dari Polsek Kota," ungkapnya.

Sementara saat dihubungi via SMS Kapolsek Karawang Kota, Kompol Andryan Nugraha membenarkan peristiwa tersebut. Namun pihaknya belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut karena pemilik toko belum bersedia membuat laporan atas pencurian tersebut. (*)

Kubu PDIP Retak, Buntut Kegagalan Memenangkan Pilkada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendadak membuat kebijakan dengan merotasi sejumlah kadernya yang menduduki jabatan strategis di DPRD Karawang. Kader yang merasa disingkirkan akibat kebijakan tersebut langsung mengeluarkan reaksi keras. Sementara rumor yang beredar, rotasi itu sebagai buntut kegagalan kader partai berlambang banteng gemuk itu memenangkan pilkada.

Realitas dilapangan terhadap rotasi tersebut seperti menimpa Ketua Fraksi PDIP, Endang Habib, dia dicopot digantikan Sri Sekar Arum. Ketua Komisi C Natala Sumedha digantikan Ellievia. Para Pengganti ini dikenal sebagai orang dekat Ketua DPC PDIP, Karda Wiranata. Rotasi  Endang Habib dan Natala dari alat kelengkapan dewan ini dikabarkan  menjadi puncak dari konflik yang terjadi usai pelaksanaan Pilkada. Kedua tokoh PDIP ini dinilai gagal menjalankan tugas partai dan kurang harmonis berhubungan dengan ketua partai. “Tidak ada konflik apa-apa kok ini hanya penyegaran saja. Keputusan untuk rotasi merupakan kebijakan partai yang harus dipatuhi oleh seluruh kader,” kata Sekretaris DPC PDIP, Ace Sudiar, kepada wartawan, Minggu (13/3) kemarin.

Menurut Ace, keputusan partai untuk melakukan  perombakan bukan karena ada konflik internal, tetapi keputusan tersebut bertujuan  untuk penyegaran dalam pelaksanaan kerja partai di DPRD Karawang. "Semua (kena rotasi, Red), jadi bentuknya penyegaran. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya sebagai petugas partai harus melaksanakan hal itu.  Untuk penempatan kan itu hak partai, hanya memang mekanismenya melalui penetapan pimpinan dewan. Suratnya sudah masuk ke DPRD, tapi legalnya nanti di paripurna," ungkap Ace.

Selain  PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Karawang juga dikabarkan tengah "memanas". Bahkan, partai besutan Prabowo Subianto itu juga akan melakukan "geser-menggeser" kadernya di dewan. Ajang Sopandi dan Endang Sodikin disebut-sebut sebagai dua kader Partai Gerindra yang tengah bersaing. Ajang sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Karawang terancam digantikan oleh Endang Sodikin.  Endang Sodikin yang  saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra merasa pantas menduduki wakil ketua DPRD.

Pertarungan menduduki jabatan wakil ketua DPRD dimulai ketika pencalonan bupati dan wakil bupati dimana Gerindra akhirnya mengusung Saan Mustopa. Saat itu partai Gerindra sempat akan mencalonkan ketua partai, Royke Benta Sahetapi untuk mendampingi Cellica. Sudah sempat ada kesepakatan dengan  Royke bakal jadi calon wakil bupainya. Namun rencana itu buyar ketika Ajang Sopandi secara diam-diam maju untuk mendampingi Cellica. Manuver Ajang ini didukung oleh Endang Sodikin. Sampai saat ini,  belum diketahui secara pasti alasan partai berlambang burung garuda itu melakukan geser-menggeser kader. Sebab, ketika hendak dikonfirmasi, Ketua DPC Partai Gerindra Karawang, Royke Benta Sahetapy tengah berada di luar negeri.

Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) Karawang juga sempat dikabarkan mengalami perpecahan. Bahkan konflik tersebut saat ini sudah sampai di pengadilan ketika Bendahara Golkar Enan Supriatna menggugat Ketua partai Golkar, Dadang S Muchtar dan Sekretarisnya, Timi Nirjaman atas kasus pemecatan sebagai bendahara. Konflik ini bermula ketika  kader partai yang membelot mendukung calon lain selain yang diusung partai berlambang pohon beringin itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Karawang, Dadang S. Muchtar membantah ada perpecahan di tubuh partai yang dipimpinnya. Dadang enggan berkomentar banyak mengenai Enan dan pemecatannya. Menurutnya, menanggapi persoalan itu hanya akan membuat Enan besar kepala. "Saya tidak mau berkomentar soal itu buang-buang energi saja," katanya. (*)

Miliaran Rupiah untuk Anak Yatim

Ilustrasi Miliaran Rupiah untuk Anak Yatim

*Tinggal Menunggu Peraturan Bupati

Angin segar agaknya akan berhembus dari lingkungan kantor bupati. Rencananya, untuk memuluskan terkucurnya bantuan senilai Rp 8,64 miliar yang diperuntukan bagi anak yatim ini, peraturan bupati (perbup) yang mengaturnya segera digodog. Selama ini bantuan itu mandeg lantaran belum terbitnya perbup mengenai itu.    

"Sampai saat ini tim verifikasi belum bisa berjalan, karena belum ada Perbubnya. Hingga saat ini Perbubnya belum ada kabar," ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Minggu (13/3).

Nantinya, lanjut Danilaga, yayasan anak yatim yang ada di Karawang mengusulkan ke tim verifikasi. Tim verifikasilah yang menentukan layak atau tidaknya mereka menerima bantuan. Terutama legalitas dari yayasan tersebut. "Mereka mengusulkan nanti kita verifikasi melalui tim verifikasi," tegas dia.

Tahun ini kata Danilaga, jumlah yayasan anak yatim bertambah dari 49 yayasan di tahun sebelumnya, sekarang tercatat ada sekitar 52 yayasan anak yatim akan siap untuk mengusulkan bantuan sosial ini. "Tahun ini lebih banyak, antara 50 sampai 52 yayasan," serunya.

Dari banyaknya yayasan anak yatim tersebut pihaknya menargetkan akan memberikan bantuan kepada 3000 anak yatim dari total anggaran Rp 8,64 miliar. Nantinya tiap anak akan diberikan jatah Rp 200 ribu per bulan. Dengan komposisi 70 persen untuk kebutuhan anak, 20 persen untuk operasional lembaga, dan 10 persen untuk operasional permasalahan orang tua/keluarga. "Prediksi kita sekitar tiga ribuan anak yatim. Kita harap Perbub segera selesai, agar bantuan ini bisa terealisasi," tegasnya.

Seperti yang diketahui, tahun ini pemerintah daerah menggelontorkan anggaran bantuan sosial untuk anak yatim sebesar Rp 8,64 Miliar. Bantuan tersebut diminta untuk disalurkan secara selektif, agar tepat sasaran. "Bantuan sosial untuk anak yatim tahun ini Rp 8,64 miliar," ujar Kabid Anggaran DPPKAD Kabupaten Karawang Bambang.

Bantuan sosial ini akan disalurkan melalui Dinas Sosial. Nantinya Dinas Sosial akan menyalurkan melalui lembaga anak yatim. Karena jika melalui perorangan itu tidak akan bisa terakomodir oleh pemerintah daerah. Dan juga, jika anak yatim bukan dari lembaga itu masih memiliki wali. "Anak yatim penerima bantuan ini, itu ada  di lembaga jadi via lembaga. Bukan person jadi ank yatim di lembaga yang terlantar, tidak ada wali," ulas dia.

Selain itu, Bambang meminta kepada Dinas Sosial untuk betul - betul ketat dalam melakukan verifikasi bantuan anak yatim ini. Sehingga dapat tepat sasaran, dan bermanfaat bagi penerima. "Harus tepat sasaran apalagi untuk anak yatim, jangan main - main," seru Bambang.

Selain itu, agar bantuan ini tiap tahun nya membawa dampak positif, ia berharap anak yatim ini dapat bersekolah. Sehingga, dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas meski tidak memiliki korang tua. "Bagusnya stimulan ini juga bisa digunakan untuk sekolah. Kita ingin nanti juga ada evaluasi," tandasnya. (*)

Sistem Online SPT Tahunan Disosialisasikan

SPT TAHUNAN: Bupati Karawang bersama wakil Bupati menandatangani
dukungan pelaksanaan SPT Tahunan 2015 langsung ke kantor pajak.
Penandantangan dilakukan di Lapangan Karangpawitan.

Bupati dan Wakil Bupati Karawang berpartisipasi membubuhkan tanda tangan dukungan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan  Tahunan PPh di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Utara. Kegiatan tersebut bagian dari sosialisasi SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 secara online e-Filing di Lapangan Karangpawitan, akhir pekan (4/3) lalu.

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Karawang Utara, Wahyu, menyampaikan, e-Filing memudahkan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunannya. E-Filing ini dapat dengan mudah diakses melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id. "E-Filling ini dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah," jelas dia.

Dengan e-Filing, tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi dropbox maupun KPP. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat wajib pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam kesempatan ini KPP Pratama Karawang Utara memberikan brosur terkait tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui media e-Filing.

Wahyu, menyampaikan pentingnya tertib pajak untuk kesejahteraan bersama. Sebagai konstribusi wajib kepada negara dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, strategi penerimaan pajak yang optimal akan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap akan menjaga iklim, investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Tidak hanya itu, dukungan insentif fisikal yang diarahkan tidak lain untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional. “Bangsa kita belum berdaulat secara ekonomi. Bangsa kita memang sudah merdeka, namun secara ekonomi, kita harus mampu untuk membiayai kehidupan kita untuk bisa merdeka secara ekonomi, untuk membangun ekonomi negri salah satunya dengan kepatuhan dalam membayar pajak baik pajak perorangan maupun badan,” tuturnya.(*)

STMIK Rosma Gelar Seminar

STMIK Rosma Gelar Seminar

SEKOLAH Tinggi Manajemen Informatika dan Komputerisasi (STMIK) Rosma Karawang, menggelar Seminar yang bertemakan Through Your Future With IT. Kegiatan tersebut diselenggarakan di gedung Grand Taruma yang dihadiri berbagai kampus yang ada di Karawang. Diharapkan dalam output kegiatan seminar ini bisa menjadikan wawasan para mahasiswa yang berada di jurusan IT.

"Dasar awalnya kegiatan seminar ini hasil dari ide kawan-kawan kelas saya. Walau tidak ada dari kami yang paham organisasi tapi kegiatan ini bisa juga tergelar. Dan ini mendapat persetujuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pihak kampus dan juga dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, sudah memberikan persetujuan dalam penyelenggaraan kegiatan seminar yang diperuntukan untuk seluruh Kampus yang berada di wilayah Kabupaten Karawang ini," kata ketua penyelenggara kegiatan Egi Fauzi Ridwansyah, akhir pekan kemarin.

Selain itu, dia menuturkan, dalam Kegiatan seminar Umum pun dihadiri dengan jumlah peserta kurang lebih 116 orang dari berbagai kampus. Seperti Unsika, Telkom TDC, UBP, dan kampus BSI. "Kegiatan seminar Umum  yang kami gelar cukup memuaskan. Hal ini karena dengan mampu menghadirkan berbagai perguruan tinggi dan Universitas yang berada di kabupaten Karawang," terangnya.

Tidak Hanya itu, Egi menambahkan, Dalam Kegiatan seminar ini nantinya mahasiswa akan terbekali dengan pengetahuan yang bertambah. Hal tersebut dikarenakan saat ini tidak semua mahasiswa yang benar-benar memahami secara khaffah tentang jurusan yang kini digeluti, sehingga dipandang perlu kegiatan ini pun dilakukan. "Kegiatan seminar ini diharapkan bisa terus dilakukan oleh adik-adik kelas dibawah kami di semester enam. sehingga kegiatan semacam ini bisa berjalan secara kontinyu nantinya. Dan untuk kedepannya pun sudah dipastikan akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan yang kami geluti nantinya di masa PMB nantinya," ujarnya. (*)

Bentrok Dua Ormas Rebutan Lahan

Dua kelompok berbeda di Karawang yakni ormas BPPKB Banten dan LSM GMBI, Sabtu (5/3) terlibat bentrok sekitar pukul 18.00 wib. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material berupa satu unit mobil milik ormas BPPKB Banten yang dirusak.

Belum ada konfirmasi dari para pihak terkait mengenai bentrokan tersebut. Tapi keterangan polisi menyebutkan bentrokan itu dipicu oleh rebutan pengamanan lahan pengurugan lahan di salah satu proyek perumahan, yang berada di sekitar jalan baru. Kecamatan Karawang Timur. Bentrokan yang melibatkan ratusan anggota kelompoknya masing-masing itu tak merembet menjadi bentrokan masiv karena puluhan polisi bersenjata dari Polres Karawang langsung menerjunkan sejumlah anggotanya untuk meredakan itu.  Satu orang yang dianggap provokator dalam bentrokan tersebut diamankan.

Kapolsek Karawang kota Kompol Andryan Nugraha mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya bentrokan yang terjadi di wilayah hukumnya tersebut.  "Kami baru tahu adanya keributan antar ormas dari masyarakat, dan kami langsung mendatangi ke lokasi bersama anggota polres karawang dan langsung kami bubarkan," katanya.

Dikatakan Andryan, bentrokan yang melibatkan dua kelompok ormas tersebut berawal adanya penyerangan dari salah satu ormas, di lokasi proyek pengarugan tanah untuk dibangun perumahan, yang diketahui telah dijaga oleh ormas lainnya, Sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan satu unit minibus milik salah satu ormas rusak.

"Informasi yang kami kumpulkan bentrok ini diakibatkan rebutan penjagaan proyek pengarugan tanah untuk dijadikan perumahan, tapi kami juga masih menyelidikinya apakah karena itu atau ada hal yang lain, dan kasus ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Karawang," ungkapnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Kasatreskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono membenarkan, saat ini kasus bentrokan yang terjadi di sekitar Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur tepatnya di Jalan Baru, masih dalam penanganan anggotanya. Sedangkan satu unit mobil yang dalam kondisi rusak serta puluhan senjata tajam dan satu orang anggota ormas yang diduga pemilik senjata tajam sudah diamankan. "Kasusnya sudah kami tangani, sedangkan satu orang yang kami amankan saat bentrok terjadi masih kami lakukan pemeriksaan, kami juga masih menyelidiki apa permasalahan yang sebenarnya hingga mengakibatkan kedua kelompok ormas ini terlibat bentrok," ujar Doni, saat dihubungi via telpon, Minggu (6/3). (*)

Elpiji 3 Kg Jadi Bahan Bakar Penghangat

Ilustrasi Elpiji 3 Kg Jadi Bahan Bakar Penghangat

Fungsi gas elpiji 3 kg yang mestinya menjadi bahan bakar bagi kebutuhan warga miskin ternyata sudah bergeser. Gas itu bukan hanya digunakan untuk memasak tetapi juga untuk keperluan penghangat.

Temuan itu disampaikan KBO Intel Polres Karawang, Ipda Bayu Surya, Jumat (26/2). Dia mengatakan pihaknya tengah menelisik pendistribusian gas terkait membengkaknya permintaan gas oleh masyarakat di musim penghujan ini. Ia menduga,  banyak sektor termasuk pengusaha yang membutuhkan pasokan gas  untuk memperlancar operasional.

“Disektor rumah tangga, bisa saja gas tidak hanya digunakan untuk memasak saja, melainkan juga untuk  penghangat. Bagi pengusaha, khususnya peternakan pastinya membutuhkan penghangat. Begitu juga penggilingan padi. Sehingga pasti larinya kesana,” ujar Suryo dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Apalagi, masyarakat juga kerap mengalami ketakutan akibat kabar kelangkaan gas. Sehingga, mereka melakukan penyetokan. “Seperti tukang bakso misalnya, karena takut gak kebagian yang biasanya membeli dua atau tiga perhari, menyetok hingga 7 tabung,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menurunkan anggotanya untuk melakukan investigasi  mengenai penyebab kelangkaan gas, termasuk ke tujuh Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)  yang ada di Karawang. Pihaknya mengaku membutuhkan transparasi  hiswana migas. Sebab, “ Baru saja dilaporkan, Ada beberapa agen yang kuotanya dikurangi oleh Pertamina dari tiga truk menjadi dua truk. Hiswana migas seharusnya bisa menjawab, kuota tersebut hilang atau dialihkan kemana,” ucapnya.

Hanya saja, pihaknya mengaku kesulitan melakukan pengawasan. Sebab, regulasi pendistribusian gas menurutnya masih belum jelas sehingga pengawasan masih dilakukan secara acak. “Mungkin dalam hal ini pemkab harus mengatur alokasi perkecamatan , kaitan penyebaran agen dan pangkalan.  Kita mati-matian melakukan pengawasan, tetapi jika regulasinya sendiri belum jelas kita akan kesulitan,” tandasnya.

Terlebih, kata dia, hanya harga di level agen yang diatur. Seangkan sisanya, hukum ekonomi yang berlaku. “Sehingga ada saja oknum yang ingin mengambil keuntungan, sebab mereka juga pengusaha," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian Setda Karawang, Hadis Herdiana, mengakui jika pelaksanaan pengawasasan Surat Keputusan (SK) belum maksimal. Sehingga, pihaknya  akan melakukan kajian kaitan SK pengawasan tersebut. “Saya akui memang belum maksimal dan keterbatasan personil. Mungkin harus ada bantuan dari polisi dan pihak lainnya,” ujar Hadis.

Hadis menduga, kelangkaan gas diakibatkan beberapa hal.  Diantaranya ancaman sejumlah pihak terhadap agen, alokasi pendistribusian yang tidak tepat sasaran, dan adanya dugaan pengalihan distribusi baik didalam maupun keluar kabupaten. Berdasarkan informasi yang didapat, kata Hadis, kuota gas untuk Karawang ialah 1.900.027 per bulan. Sedangkan  ada agen 32 , pangkalan 801. Hanya saja, agen dan pangkalan tersebut penyebarannya tidak merata. (*)

200 Ribu Balita akan Diimunisasi Polio

200 Ribu Balita akan Diimunisasi Polio

Untuk memantapkan lagi Indonesia bebas Polio, hampir 200 ribu balita Karawang akan diberikan imunisasi anti polio yang digelar pada 8 - 15 Maret mendatang. Dunia menargetkan pada 2020 akan bebas dari penyakit polio. Saat ini tercatat ada tiga negara yang masih belum mendapatkan sertifikat bebas polio yaitu Afganistan, Pakistan, dan Nigeria. Indonesia mendapatkan sertifikasi bebas polio pada Maret 2014.

Meski sudah bebas polio namun Indonesia harus mempertahankan kondisi tersebut. Dan untuk upaya pencegahan pemerintah menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan digelar pada 8 hingga 15 Maret mendatang termasuk Karawang. Dikhawatirkan, ada warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang membawa virus polio, maka dari itu perlu adanya antisipasi. "Imunisasi tahun ini mempertahankan status bebas polio di indonesia," ujar Kasi Pengamatan Penyakit Imunisasi dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Karawang Rosid kepada kami, Jum'at (26/2).

Meski Karawang belum tercatat terkena kasus polio, namun tetap harus menggelar imunisasi. Rencananya hampir 200 ribu balita usia 0 - 59 bulan yang berada di 30 Kecamatan se Kabupaten Karawang akan diberikan imunisasi. Tak tanggung - tanggung, sebanyak 6.900 kader, 1.361 vaksinator, dan 752 supervisior akan dilibatkan dalam kegiatan pekan imunisasi nasional ini. Dan menyiapkan 50 puskesmas, dan 2.300 unit pos pekan imunisasi nasional. "Di Karawang ada sekitar 200 ribuan balita yang akan kita imunisasi," tegasnya.

Bagi masyarakat yang memiliki balita bersiaplah untuk diberikan imunisasi dengan dosis dua tetes untuk satu sasaran yang tersedia di Posyandu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit, Pos pelayanan imunisasi lainnya yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jika nantinya ada balita yang belum melakukan imunisasi, maka kader yang telah disiapkan akan melakukan sweeping dari pintu ke pintu. Sehingga seluruh balita di Karawang ini dapat diberikan imunisasi polio. "Bagi yang punya balita ini wajib, kalau tidak datang ke pos nanti akan ada sweeping oleh petugas kesehatan," tutur dia.

Oleh karena itu Rosid meminta kepada seluruh masyarakat Karawang yang memiliki anak balita untuk wajib melakukan imunisasi polio. Sehingga dapat mencegah penularan penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan. "Kita harap semua balita dapat di imunisasi," tandasnya.

Sekedar informasi, Polio atau poliomyelitis adalah penyakit virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf. Pada kondisi penyakit yang bertambah parah, bisa menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, dan pada sebagian kasus menyebabkan kematian. Kebanyakan penderita polio tidak menyadari bahwa diri mereka terinfeksi karena virus polio pada awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala atau bahkan tidak sama sekali, dan tidak membuat mereka menjadi sakit.(*)


Sasaran Imunisasi
Data Demografi luas wilayah Karawang 1.753,27 Km2
Jumlah Penduduk 2.273.579 jiwa
Jumlah sasaran 0-59 bulan proyeksi 226.116 balita
Jumlah sasaran 0-59 bulan pendataan 193.822 balita
Terdiri dari 30 Kecamatan dan 309 Desa/Kelurahan

Dada Sarana Kesehatan
Puskesmas 50 unit
POS PIN 2.300 unit

Tenaga Pelaksana
Jumlah pos pin x 3 orang jadi 6.900 orang
Vaksinator 1.381 orang
Supervisior 752 orang

Karyawati Dijembret di Tuparev

Karyawati pabrik Riyani (21) warga Dusun Warungbambu, Desa Warungbambu, Kamis (25/2) malam kehilangan uang gajinya Rp 1,5 juta  akibat dijambret dua pria pengendara sepeda motor Satria FU.

Korban Riani (21) mengatakan, peristiwa penjambretan yang menimpa dirinya terjadi di Jl. Tuparev,  sekitar pukul 21.45 WIB, tepatnya di depan kantor BPJS kedehatan atau Jamsostek. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor Vario dan berboncengan bersama temannya bernama Devi. Namun tanpa diduga dari arah belakang, melaju sepeda motor satria FU warna biru yang dikendarai dua orang pria tak dikenal dan langsung menyambar tas milik korban yang di selendangkan di kanan pinggang. Di dalam tas terdapat uang Rp 1,5 juta yang baru diambil dari ATM. "Saya gak ngeh kalau dua orang pengendara motor yang mepet saya adalah jambret, doalnya sebelum tas daya di ambil orang itu sempat ngelakson saya secara berulang-ulang pas saya nengok tas saya langsung di tarik," kata Riani.

Dikatakan Riani, saat dirinya dijambret, dia bersama trmannya sempat teriak 'maling'. Hanya saja saat kejadian kondisi jalan raya sangat sepi di tambah lagi saat itu sedang gerimis sehingga tidak ada satupun orang maupun pengendara lainnya yang mendengar teriakan korban. "Saya sempat teriak dan juga mengejar pria yang menjambret tas saya. Tapi gak ada yang denger teriakan saya, dan saya juga sempat berusaha mengejar sampai ke lampu merah johar tapi tidak ketemu mereka kabur ke arah mana," ungkapnya.

Kemudian saat berada di lampu merah, dia bersama temannya yang di bonceng sempat menanyakannya kepada tukang ojek."Saya sempat nanya juga ke tukang ojeg yang ada di lampu merah perempatan johar jika tadi ada motor satria FU warna biru yang melintas, pas di tanya benar ada tadi ada motor Satria FU yang berjalan ngebut ke arah Klari," terangnya.

Mengetahui hal itu, korban akhirnya bisa pasrah merelakan tas yang berisi uang dan dompet serta ponsel miliknya akibat di jambret dua orang pelaku yang diletahui kabur ke arah Jl. Suroto Kuento."Pas saya cerita para tukang oheg juga kaget dan nanyain dimana di jambretnya dan saya ceritain semua, kata tukang ojeg kalau tau jika motor yang tadi lewat ngebut pelaku jambret mungkin di kejar," katanya.

Menurut korban, rencananya uang hasil gaji sebesar Rp.1,5 juta miliknya yang baru di ambil di ATM Mandiri, akan gunakan untuk membayar angsuran motor dan membayar kontrakan rumahnya,"Ya tadinya uang itu mau saya pake buat bayar motor dan rumah, tapi akibat uangnya gak ada berikut dompet yang berisikan surat penting dan ponsel jadi saya gak bisa apa-apa lagi," ujarnya.

Rencananya korban akan melaporkan kasus penjambretan yang telah menimpa dirinya kepada pihak kepolisian, korban juga sudah mengetahui motor yang dikendarai dua orang pelaku yang menjambret tas milikny serta ciri-ciri dari dua orang pelakunya itu. "Saya masih inget ciri-ciri motornya pelakunya pake motor Satria FU wafna biru, tanpa nomor Polisi. Tapi ada stiker warna bitu kuni tulisan Fuck, dan keduanya berbadan kecil tinggi memakai jaket lepis yang jambretnya dan semuanya pake helm," pungkasnya. (*)

Warga Ancam Demo JPO Johar

Wawan Setiawan: Yang Tak Berizin Reklame Iklannya

Miskomunikasi alias salah komunikasi, itu alasannya menampik pernyataan sebelumnya kalau jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Johar adalah bodong. Yang benar, reklame selebar hampir mencapai separuh badan jembatan itu ternyata yang tidak berizin.

Itu dikatakan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, Jumat (26/2) di kantornya. Dia diklarifikasi Kuasa Hukum PT Afi Communication, Asep Agustian, perusahaan yang membangunan jembatan penyeberangan orang di Johar, terkait pernyataannya yang mengatakan jembatan di sekitar Johar proyek bodong alias tidak berizin.

“Saya tidak tahu akan menulis seperti itu. Yang dimaksudkan saya itu, belum ada izin reklame iklan di JPO,” kata Wawan. Miskomunikasi yang dimaksud dia, dijelaskannya, dia lagi duduk dengan wartawan dan mengobrol soal jembatan penyeberangan orang di Johar. Bersama mereka juga ada wartawan dari surat kabar berbeda. Terjadi komunikasi hingga menyinggung keberadaan jembatan penyeberangan di Johar yang dikatakan tidak berizin.

Pernyataan itu dikutip wartawan bahkan menyinggung-nyinggung pula peran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, dua dinas yang mestinya juga mengeluarkan rekomendasi atas pembangunan proyek jembatan itu. Wawan mengatakan pembangunan jembatan itupun belum ada rekomendasi dari kedua dinas tersebut, tanpa menyebutkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang harusnya paling berkopenten terhadap keberadaan infrastruktur tersebut. “Saya atas nama lembaga dan pribadi mohon maaf,” ucap Wawan. Dia menganulir pernyataanya soal jembatan bodong di Johar.

Sementara Kuasa Hukum PT Afi Communication, Asep Agustian, yang sebelumnya berencana akan membawa persoalan itu ke ranah hukum mengaku membatalkannya. “Ya sudah kalau itu benar adanya, kita maklumi saja. Tetapi bila benar pernyataan dilontarkan menyatakan tidak ada izin, kami sangat dirugikan dan dipastikan diselesaikan melalui jalur hukum,” jelas dia.

Asep juga mengatakan pembangunan JPO itu bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Karawang. Seharusnya pemerintah berterimakasih ada pengusaha yang mau membangun. Kemudian soal konstruksi bangunan bisa diperbaiki sesuai saran pemerintah. “Saya ini orang konstruksi, jadi tahu dan mengerti. Jika ada saran dan pemerintah dapat layangkan surat,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumya, warga menilai kontruksi jembatan tidak layak untuk digunakan orang menyeberang karena dinilai terlalu membahayakan. Bukan cuma itu, keberadaan kabel listrik yang menempel di besi jembatan juga membuat penyeberang jadi ketakutan. "Terlalu tinggi dan curam. Tidak ada pengamanan dipinggirnya terus ada kabel listrik yang menempel dibesi jembatan," ujar Darta, warga sekitar jembatan.

Darta yang sehari-hari mangkal menjadi tukang ojeg motor ini, menegaskan warga tidak setuju jembatan tersebut dijadikan jembatan penyeberangan orang. Dikhawatirkan orang yang melintas jembatan tersebut menjadi korban ketidaksesuaian kontruksi jembatan. "Coba saja naik jembatan kalau tidak gemetar. Itu terlalu curam," tegas dia.

Bahkan kekhawatiran Darta sempat terjawab, tak lama jembatan dipergunakan seorang penyeberang yang sudah berada di atas jembatan tersebut tidak kuasa menahan takut karena tingginya jembatan yang mempunyai 26 anak tangga tersebut. Oleh sebab itu, warga berharap keberadaan jembatan tersebut nantinya tidak diperuntukan bagi orang. "Saya dan warga yang demo kalau jembatan itu benar-benar dijadikan penyeberangan orang. Pernah ada ibu-ibu naik pas di atas lemas tidak bisa turun," tegas Darta. (*)

Sistem Pertanian Dipantau Satelit

Ilustrasi Sistem Pertanian Dipantau Satelit

Kementrian Pertanian RI kini menggunakan citra satelit dalam penghitungan data produksi khususnya beras di Indonesia. Penggunaan citra satelit ini dinilai dapat meminimalisir tingkat kesalahan perhitungan karena bisa secara detail daerah mana saja yang sedang musim tanam dan musim panen.

Kepala Sub Bidang Data Prasarana Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian RI, M. Luthful Hakim menjelaskan pembuatan program perubahan perhitungan ini bermula dari keraguan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, dan pengamat Bustanul Arifin. "Awalnya perhitungan dilakukan dengan cara menghitung luas area panen dikalikan dengan produktivitas, dengan menurunkan tim Petugas Penyuluh Lapangan, tetapi hasilnya kurang akurat karena berdasar pada pandangan mata saja," katanya disela-sela acara Pelatihan Pengumpulan Data Luas Tanah dan Panen Tanaman Padi menggunakan metode gird square berbasis peta citra satelit, di Indo Alam Sari, Kamis (25/2).

Sebenarnya kata Luthful perhitungan lama hasil panen tersebut tercantum di buku pedoman BPS dari Kementan, "Perhitungan lama menggabungkan beberapa elemen yaitu blok pertanian, laporan petani kepada Kepala Desa, jumlah benih, dan terakhir estimasi hasil panen," katanya.

Tetapi seringnya penggunaan estimasi inilah yang menjadikan data hasil panen melambung terlalu jauh, sehingga hasilnya seolah-olah besar. "Sehingga kami berikan alat baru berupa peta yang sebenarnya bisa diakses juga melalui website, namun karena banyak petani yang belum paham penggunaan website, kami berikan peta penanaman dengan skala 1:5000," katanya.

Peta tersebut berupa peta lahan yang akan ditanam padi atau sudah ditanam padi yang merupakan hasil pemotretan dari satelit. "Citra satelit ini didapatkan dari kerjasama Kementan dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional," katanya.

Peta ini kata Luthful sementara dibagikan untuk semua Desa yang ada di Karawang dan Brebes sebagai percontohan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, namun tak menutup kemungkinan semua daerah nantinya menggunakan perhitungan ini. "Jadi sekitar 309 Desa di Karawang dan 297 Desa di Brebes menggunakan peta ini, untuk awal kami memang fokuskan di Pulau Jawa terlebih dahulu karena dari keseluruhan 8,132 juta hektar lahan baku sawah, 4,67 jutanya ada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di Pulau lainnya," katanya.

Sementara cara penghitunganya kata dia adalah dengan mengukur dari peta yang diberikan berapa luas tanam, dan terlihat dari peta tersebut, ada beberapa bagian yang tidak seharusnya ikut dihitung, "Jika sebelumnya ada bagian galengan yang terhitung, sekarang akan lebih akurat, karena bagian-bagian yang tak perlu terhitung tersebut akan dihilangkan, berbeda dengan penggunaan estimasi," ucapnya. 

Selain menggunakan peta yang diberikan di Desa-Desa ini, lanjut Luthful warga Karawang pun bisa mengakses peta pertanian ini di www.Lp2b.info/karawang di web tersebut selain bisa mengakses peta ajaib ini, juga bisa mengetahui siapa pemilik dari sawah-sawah tersebut. "Pemiliknya kami tuliskan di website tersebut, lalu jika akan melakukan perhitungan hasil panen, setelah mengukur dengan peta itu, disesuaikan dengan mereka yang datang ke lapangan untuk meninjau ulang," katanya.

Karena dengan demikian maka tingkat kesalahan perhitungan bisa diminimalisir sedemikian rupa, dan diharapkan nantinya tak ada lagi penggelembungan jumlah hasil pertanian. (*)