Menagih Utang Tugas Baru Kejari

PENAGIH TUNGGAKAN: Kesepakatan kerjasama yang
melibatkan empat instansi. Dalam kerjasama itu Kejari
bertugas sebagai penagih tunggakan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melaksanaan Memorandum of Understanding (MoU)  dengan empat instansi pemerintah maupun lembaga vertikal, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setempat soal penagihan tunggakan.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Kejaksaan, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.  "Kejari berwenang mewakili pemkab atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Datun. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pengembalian kekayaan negara," ujar Kepala Kejari Karawang, Miftahol Arifin, baru-baru ini.

Sehingga, kata dia, jika lembaga-lembaga tersebut mengalami permasalahan dengan pihak ketiga, kejaksaan berwenang mewakili pemkab, dalam hal penagihan misalnya."Jika ada masalah penunggakan dari pihak ketiga, kejaksaanlah yang menagihnya," tambahnya.

Akan tetapi, Arifin menegaskan jika uang penagihan tersebut tidak masuk ke kas kejaksaan. Melainkan langsung dikembalikan kepada negara. "Hari itu juga harus dikembalikan ke negara," tandasnya.

Arifin menjelaskan kewenangan tersebut meliputi dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi atau sidang dan diluar sidang. "Sehingga, kami meminta perhatian kepada teman-teman (wartawan), jika kemudian ada pihak kejaksaan yang bertemu dengan pejabat dari lembaga-lembaga tersebut, bukan berarti ada apa-apa. Melainkan tengah membahas kewenagan datun tersebut," terangnya.

Sebenarnya, sambung Arifin, Mou tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari. Akan tetapi ada beberapa kerjasama yang temponya habis atau bahkan baru dilakukan. "Yang baru itu, salah satunya dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.(*)