JPO Johar Tidak Layak Digunakan

SUSAH PAYAH: Dua anak ini bersusah payah menuruni
anak tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) Johar.

*Toto Suripto: Ada Kabel Menempel Membahayakan

Jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibangun tak jauh dari Pasar Johar dinilai tidak layak dipergunakan. Keberadaan jembatan ini, sejak rampung dikerjakan hingga saat ini terus menuai protes. Warga bukan hanya takut menggunakannya sebagai fasilitas menyeberang jalan tetapi juga takut terkena strom akibat kabel listrik yang menempel dibagian sisi bawah jembatan.

"Jembatan ini tidak layak untuk digunakan. Kontruksi tidak memenuhi standar, ada kabel yang menempel juga membahayakan. kalau dibiarkan akan memakan korban," ujar Ketua DPRD Toto ketika meninjau lokasi JPO dipasar Johar, Senin (21/3).Toto mengatakan itu sasat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jembatan penyeberangan tersebut, menyusul derasnya laporan yang datang kepada.

Lebih jauh Toto mengungkapkan, dirinya heran ketika mendengar keberdaan JPO tersebut banyak dikeluhkan warga namun sejauh ini Pemerintah Kabupaten Karawang diam dan tidak bertindak. Terlebih dirinya juga terkejut ketika JPO tersebut berdiri namun belum dilengkapi izin. Setelah mengecek Toto menilai JPO tersebut tidak layak untuk digunakan karena berpotensi menimbulkan bahaya. "Pemkab jangan sembarangan memberikan izin kalau tidak sesuai kontruksi apalagi belum ada izin harusnya dibongkar dulu," papar dia.

Toto menyarankan agar Pemkab bertindak tidak cerboboh memberi izin. Terlebih jika belum mengetahui benar manfaat berdirinya jembatan penyeberangan itu. Dalam hal ini pihaknya sangat menyayangkan pemerintah kabupaten karawang seakan-akan kalah dengan pihak swasta. Terlebih JPO yang berdiri tidak mengedepankan manfaat untuk masyarakat melainkan hanya untuk dijadikan pemasangan reklame. "Kalau belum ada izin harus dibongkar. Swasta berani sekali membuat tanpa izin. Ini seharusnya keselamatannya yang diutamakan bukan komersialnya,"imbuhnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang sejumlah instansi terkait untuk permasalahan ini. Mengingat keberadaan JPO tersebut bukan hanya ilegal namun mengancam para pejalan kaki yang menyeberang melalui JPO tersebut."Pemkab harus tegas kalau tidak ada izin bongkar saja kemudian urus izin terlebih dahulu. Kita akan hearing, semua pihak akan kita undang. Termasuk pemilik JPO,"tandasnya. (*)

Bulog Targetkan Serapan Gabah Tani Meningkat

SIDAK: Ketua DPRD Toto Suripto akhirnya keluar juga dari
ruangannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap
jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Pasar Johar. Jembatan
itu dinilai tidak layak digunakan dan membahayakan warga.

Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Karawang, menargetkan serapan gabah kering petani Tahun 2016 mencapai 75 ribu ton/GKP. Kepercayaan tersebut muncul dengan sistem kemitraan Bulog setempat yang mencapai 30 kelompok dan Satuan tugas dari Bulog untuk menyapu keberadaan gabah hasil panen.

"Kita memiliki 30 kemitraan yang menjual kepada kita hasil panennya, sementara  Satgas dari Bulog sendiri yang kita sebut tim jaringan semut yang fungsinya menyapu para petani yang tidak masuk kemitraan," kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Karawang Mohammad Alexander.

Saat ini Bulog Karawang telah membeli gabah petani dengan total 20 ton gabah disejumah petani. Hal tersebut disebakan karena jumlah panen di Karawang masih belum banyak. "Kemungkinan panen secara masal di Karawang sendiri akan terjadi disepanjang Bulan April," ucapnya.

Alex mengatakan Bulog dapat membeli sejumlah gabah di Karawang dengan persyaratan sesuai Impres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Dengan syaratkadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa 10 persen dengan harga Rp 3.700 di petani atau Rp 3.750 perkg dipenggilingan. "Kalau semua petani dapat menghasilkan gabah dengan kualitas sesuai impres, Bulog siap untuk membelinya," kata dia.

Dia menyebutkan petani sendiri jangan khawatir dengan pembelian, karena secara keuangan Bulog siap dengan LC (Letter Of Credit). "Saat pendanaan kita  untuk target berapa ton habis, kemudian mengajukan kembali dan kirim kembali dananya," terangnya.

Sementara di Tahun 2015 Bulog Subdivre berhasil melampui target 45 ribu ton gabah dari pemerintah pusat dengan pembelian mencapai 68 ribu ton gabah. "Ditahun 2014 mencapai 15.300 ton gabah, lalu di Tahun 2015 ditarget 45 ribu ton, terus pencapaian 68 ribu ton. Karena hasil drastis tersebut kita mendapat penghargaan subdivre penyerapan gabah terbaik secara nasional," akunya.

Saat ini, Bulog Karawang memiliki 3 rice milling unit yang berlokasi di Jatisari, Rengasdengklok dan Palumbonsari. "Kita sering menjadi percontohan nasional," katanya.

Saat ini stok beras raskin mencapai 56 ribu ton yang diperuntukan untuk stok selama 10 bulan. "Setiap bulannya kita keluarkan 4700 ton untuk 3 wilayah yakni Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," imbuhnya.

Selain beras PSO (public service obligation), Bulog Karawang pun siap membeli sejumlah gabah yang akan digunakan untuk sebagai beras komersil. "Nantinya itu akan kita jual untuk para penjual beras dipasar-pasar," pungkasnya.(*)

PAN Mengertak Dewan

Nampaknya partai di Karawang sedang demam bongkar pasang dewannya di alat kelengkapan dewan (AKD). Gini giliran Partai PAN yang mengancam akan melakukan bongkar pasang.

"PAN isyaratkan rotasi anggota dewanuntuk memperbaiki kinerja legislator PAN dan penyegaran pemikiran, maka DPD PAN dalam waktu dekat akan melakukan rotasi kadernya di alat kelengkapan dewan (AKD),"ujar Pimpinan DPD PAN Karawang Dadan Suhendarsyah, Senin (21/3).

Bahkan kata Dadan, pihaknya sudah menginventarisir data mengenai kinerja 3 anggota dewan PAN. Baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun yang dimiliki oleh lembaga DPRD mengenai produktivitas kinerja kader partai berlambang matahari ini. "Ini langkah tour of Duty agar smua anggota dewan kami semakin kaya pengalaman dan pengetahuannya dalam menangani tuntutan masyarakat yang makin kompleks dan variatif," serunya.

Karena kata dia, rakyat menempatkan dewan sebagai dewa yang harus mampu melakukan banyak hal. Ini mnjadi pertimbangan bagi DPD PAN Karawang untuk melakukan rotasi di alat kelengkapan, baik itu di Badan maupun komisi. "Tidak ada alasan bagi dewan PAN untuk menolak keputusan partai, karena legislator adalah kepanjangan tangan partai. Ada rambu - rambu organisasi yang wajib dipatuhi, sehingga kita sadar hak dan kewenangan kita dalam berorganisasi," tegasnya.

Rupanya, ada anggota dewan yang berasal dari PAN ini yang tidak berkoordinasi dengan partai dalam agenda reses. Hal ini membuat DPD PAN murka, dan mengancam akan bertindak tegas. "Kedepan kami tidak lagi bisa mentolerir adanya kegiatan - kegiatan dewan PAN tanpa berkoordinasi dengan DPD. Tidak boleh ada lagi program reses anggota dewan PAN yang tidak mengikutsertakan pengurus dan kader PAN di grassroot," paparnya.

Dia berharap rotasi yng sedang dirancang oleh DPD akan membawa kebaikan bagi anggota dewan dan institusi PAN.. Kebijakan ini, bukan mengekor kebijakan partai lain, namun pihaknya memiliki mekanisme dan kultur organisasi tersendiri. "Insya Allah dalam waktu dekat, pasca terbitnya SK pengurus DPD, kita akan melakukan rotasi anggota dewan di Badan dan komisi. Semua sedang kita matangkan," tandasnya. (*)

Polisi Buktikan Diri Bukan Pemakai Narkoba

Ilustrasi Polisi Buktikan Diri Bukan Pemakai Narkoba

Sejumlah perwira menengah (Pamen) Polres Karawang di test urine. Hal ini dilakukan untuk memerangi narkoba, yang diawali dari personil kepolisian.

Pamen kepolisian yang di test urine secara mendadak itu terdiri dari Kapolsek, Kasat dan Kanit. Test urine ini dilakukan setelah Anep (rapat) mingguan di ruangan rapat intel Mapolres.

Kapolres Karawang AKBP AM Dicky GP memimpin langsung tes urine itu. Saat anep masih berlangsung, Kapolres langsung memerintahkan tim unit Satuan Narkoba bersama Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Karawang untuk mengumpulkan sampel urine. Tak ada yang bisa berkelit, sebanyak puluhan perwira di Polres Karawang diperiksa sampel urinenya.

Menurut Kapolres, pemeriksaan sampel urine dadakan ini merupakan bagian dari tugas. Operasi ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas bandar dan pemakai narkoba di wilayah hukum Karawang. "Jadi kita sesudah dilaksanakan Anep (rapat) mingguan, Pamen di Polres Karawang langsung di test urine. Hampir semua Perwira tanpa terkecuali, pelaksanaannya secara mendadak agar mereka tidak menghindar," kata Dicky GP saat ditemui usai peresmian gedung baru Mapolres Karawang, kemarin.

Langkah itu diambil sebelum Polisi turun ke lapangan memberantas peredaran Narkoba, harus dipastikan dulu aparat bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Dimulai dari Perwira termasuk Kapolres, nanti akan menyusul para bintara. Adapun tim sidak tes urine diturunkan petugas dipimpin Kepala Satuan Narkoba AKP Ahmad Faisal Fasaribu. Dari hasil pemeriksaan puluhan sampel urine para perwira, Kapolres bersyukur tidak satu pun yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. "Semua sampel tes urine semua Pamen di Polres Karawang hasilnya negatif," pungkas Perwira berpangkat dua melati ini.

Rencanaya, paska pelaksanaan di Polres kepada Perwira. Kapolres juga akan memerintahkan kepada Kapolsek, Kasubag, hingga jajaran kasat di bawahnya agar melakukan kegiatan serupa terhadap seluruh anggota polisi. "Kalau sudah bersih, baru kami sikat pengedar yang di luar," ungkapnya. (*)

Menagih Utang Tugas Baru Kejari

PENAGIH TUNGGAKAN: Kesepakatan kerjasama yang
melibatkan empat instansi. Dalam kerjasama itu Kejari
bertugas sebagai penagih tunggakan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melaksanaan Memorandum of Understanding (MoU)  dengan empat instansi pemerintah maupun lembaga vertikal, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setempat soal penagihan tunggakan.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Kejaksaan, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.  "Kejari berwenang mewakili pemkab atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Datun. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pengembalian kekayaan negara," ujar Kepala Kejari Karawang, Miftahol Arifin, baru-baru ini.

Sehingga, kata dia, jika lembaga-lembaga tersebut mengalami permasalahan dengan pihak ketiga, kejaksaan berwenang mewakili pemkab, dalam hal penagihan misalnya."Jika ada masalah penunggakan dari pihak ketiga, kejaksaanlah yang menagihnya," tambahnya.

Akan tetapi, Arifin menegaskan jika uang penagihan tersebut tidak masuk ke kas kejaksaan. Melainkan langsung dikembalikan kepada negara. "Hari itu juga harus dikembalikan ke negara," tandasnya.

Arifin menjelaskan kewenangan tersebut meliputi dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi atau sidang dan diluar sidang. "Sehingga, kami meminta perhatian kepada teman-teman (wartawan), jika kemudian ada pihak kejaksaan yang bertemu dengan pejabat dari lembaga-lembaga tersebut, bukan berarti ada apa-apa. Melainkan tengah membahas kewenagan datun tersebut," terangnya.

Sebenarnya, sambung Arifin, Mou tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari. Akan tetapi ada beberapa kerjasama yang temponya habis atau bahkan baru dilakukan. "Yang baru itu, salah satunya dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.(*)

Karawang Kekurangan Guru PNS

Ilustrasi Karawang Kekurangan Guru PNS

*Soal Upah Guru Honor Usung ke Legislatif

Selain sekolah rusak Karawang juga mengalami darurat guru PNS. Ternyata guru PNS di Karawang sangat minim, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kekurangan guru PNS. Berdasarkan data Disdikpora tercatat ada 8.472 guru PNS dan 7.202 guru non PNS.

"Karawang kekurangan guru PNS, sangat banyak," ujar Kadisdikpora Dadan Sugardan, Minggu (20/3). Dia ditanya perihal minimnya guru PNS di wilayah tugasnya. Selisih antara guru PNS dan Non PNS yang mencapai hampir 1000 guru itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas belajar siswa. Sehingga upaya untuk menciptakan siswa-siswa berprestasi dan sistem belajar berkualitas nantinya akan terkendala.

Disinggung terkait adanya penumpukan guru PNS diperkotaan, Dadan menampik kabar tersebut. Menurut Dadan, sekolah perkotaan saja kekurangan guru PNS. Dadan meluruskan anggapan itu bahwa kekurangan guru PNS saat ini sifatnya sudah menyeluruh di seluruh wilayah Karawang. "Jadi tidak ada istilah guru PNS bertumpuk di kota karena di kota juga kekurangan guru," timpalnya.

Namun, Dadan mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi persoalan ini. Karena membuka CPNS menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemen PAN-RB. "Ini kan kewenangan pusat, kita juga bingung," tambahnya, meski diakuinya Karawang sangat membutuhkan guru PNS.

Oleh karena itu salah satu solusinya dengan mengangkat guru honorer. Meski kata Dadan gaji yang diterimanya jauh dari kata ideal. Apalagi honor yang diterima jauh dari upah buruh yang diatur dalam Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang 2016 disekitar Rp. 3,3 juta. "Kita gunakan honer ini tidak layak jauh dari UMK (upah minimun kabupaten). Ini harus jadi pemikiran kebersamaan dengan lesgislatif," tukasnya.

Diakui Dadan, honor untuk guru pada 2015 lalu hanya Rp 250.000 per bulan. Hal ini sangat miris, karena jasa guru tak ternilai, namun sayang menerima honor jauh dari kata ideal. Namun untuk tahun ini, honor guru honorer ditentukan dari kinerja guru. Ditambah sejumlah tunjangan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. "Tahun kemaren Rp 250.000 sebulan sekarang kita serahkan ke sekolah dan disesuaikan kinerja guru," seru Dadan. (*)


Data guru
SD
PNS     :  6.217
Non PNS :  3.852

SMP
PNS     :  1.511
Non PNS :  1.949

SMA/SMK
PNS     :    744
Non PNS :  1.401

Total
PNS     :  8.472
Non PNS :  7.202

Batu Tumpang Pesaing Berat Curug Cigeuntis

Batu Tumpang Pesaing Berat Curug Cigeuntis

Ratusan wisatawan tidak hanya berasal dari Kabupaten Karawang tetapi juga dari Bekasi, Cikarang bahkan Jakarta, hampir setiap liburan dan musim libur memadati objek wisata Batu Tumpang. Kendati belum ada catatan resmi dari pihak terkait, namun keberadaan objek wisata ini sudah menjadi pesaing nomor satu Curug Cigeuntis yang selama ini menjadi primadona wisata Karawang Selatan.

Memang, obyek wisata alam Batu Tumpang yang berada di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, satu-satunya obyek wisata yang jarang sepi pengunjung di wilayah Tegalwaru. Kawasan wisata ini menjadi kawasan wisata untuk umum sejak dibuka sebelas tahaun lalu. "Awalnya, kawasan ini merupkan kawasan lahan perhutani. Namun setelah dikelola ternyata memiliki daya wisata yang besar," ucap Rahmat warga setempat, belum lama ini.

Di Batu Tumpang, lanjut dia, sedikitnya ada dua buah air terjun yang masih alami. Kedua air terjun yang airnya mengalir dari Gunung Sanggabuana bernama Curug Cipeuteuy, dan Curug Bandung. "Jarak antara Curug Cipeuteuy dengan Curug Bandung hanya sekitar 1 kilometer. Sementara ketinggian Curug Cipeuteuy sekira lima belas meter," terang dia.

Di kawasan Batu Tumpang juga tersedia penginapan dan arena bermain, lanjut Rahmat. Keindahan alam yang disuguhkan di kawasan wisata ini, membuat kawasan Batu Tumpang tidak pernah sepi dari pengunjung. Udaranya sejuk, asri sehingga mampu menenangkan pikiran dan menghilangkan kepenatan setelah disibukkan dengan aktifitas selama satu minggu. Apalagi, di kawasan ini, objek wisata yang dapat dikunjung relatif banyak, terutama bagi anda yang senang dengan wisata air terjun.

Untuk mencapai ke Batu Tumpang, aksesnya cukup mudah. Bisa diakses menggunakan kendaraan umum, maupun kendaraan pribadi. Hanya saja, untuk kendaraan umum, tidak sampai langsung di Kawasan Wisata Batu Tumpang. Disarankan, jika anda tidak ingin terlalu jauh berjalan kaki, gunakanlah sepeda motor ataupun sepeda ketika mengunjungi tempat wisata ini. Bagi anda yang penasaran, tidak ada salahnya untuk datang ke tempat ini. Siapa tahu, tempat ini bisa menjadi alternatif tempat wisata yang dapat dikunjungi diakhir pekan ini. (*)

Gaji Wakil Bupati 5,8 Juta

Wakil Bupati Ahmad Zamakhsari

Gaji wakil bupati Karawang ternyata kecil, hanya Rp 5,8 juta saja. Tetapi itu gaji pokoknya saja, belum termasuk tunjangan jabatan dan lain-lain. Jika ditotal dan dibandingkan dengan gaji anggota DPRD hanya beda tipis.

Hal itu terungkap lewat keteranga Wakil Bupati Ahmad Zamakhsari, Kamis (17/3). Satu bulan setelah dilantik pada 17 Februari, akhirnya Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsari merasakan gaji pertamanya menjadi wakil bupati. Namun dia, menilai gajinya tersebut terbilang kecil. "Hari ini tepat saya satu bulan, menikmati gaji pertama. Ternyata gaji wakil bupati kecil, cuma Rp 5,8 juta. Saya kira gede, tapi, ya ada tunjangan yang lain," ungkap Wabup yang juga akrab disapa Jimmy ini.

Jimmy mengucapkan itu, entah disengaja atau memang keceplosan dan itu dilakukannya dihadapan sejumlah pejabat, dalam forum rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat bupati, dirinya telah menerima gaji pertamanya sebagai wakil bupati.

Sementara, usai rapat, ketika disiunggung terkait gaji pertamanya ini Jimmy bersyukur. Kata dia nilainya tak jauh berbeda dengan gaji yang diterimanya menjadi anggota dewan. Namun ia lebih menikmati gaji pertamanya tersebut. "Gaji sama di dewan tapi lebih menikmati," imbuh Jimmy.

Kendati demikian Jimmy merasa bersyukur bisa memiliki bupati yang memberikan porsi dan kewenangan bekerja kepada bawahannya. "Saya mensyukuri, dan saya punya bupati sangat baik egaliter berbagi tugas. Memberikan porsi ke Sekda dan OPD lain membuat semangat OPD," beber dia. (*)

Asep Saepullah Pimpin Karang Taruna Telukjambe Timur

Asep Saepullah Pimpin Karang Taruna Telukjambe Timur

Masa periode ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur sudah berakhir pada bulan desember 2015 lalu. Sehingga pengurus Karang Taruna Telukjambe Timur kembali melakukan rapat Temu Karya sekecamatan Telukjambe Timur, di aula RM Indo Alam Sari, Kamis (17/3).

Dalam acara temu karya tersebut, hadir seluruh ketua, sekretaris, dan anggota Karang Taruna se Kecamatan Telukjambe Timur. Dimana dalam acara tersebut juga memilih calon ketua karang taruna baru yang akan menggantikan ketua sebelumnya Rudi BG yang sudah habis masa periodenya. Ketua Karang Taruna yang telah habis masa periodenya Rudi BG, membacakan laporan pertanggungjawaban saat menjadi ketua sebelumnya.

Menurut Rudi, bahwa selama ini kegiatan karang taruna yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur berjalan dengan baik, meskipun tidak begitu besar, namun dia berharap kepada Ketua terpilih nantinya dapat lebih menghidupkan kegiatan Karang Taruna yang selama ini seperti mati suri dan tetap menjaga nama baik Karang Taruna di mana pun berada.

Selesai membacakan laporan pertanggung jawaban, peserta kemudian memilih panitia untuk melaksanakan pemilihan calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur periode 2016-2021. Saat pendaftaran Ketua, terpilihlah tiga kandidat calon Ketua Karang Taruna untuk dipilih oleh masing-masing ketua Kelurahan Karang Taruna. Di antara para kandidat tersebut muncul tiga nama yakni Agus Rusmana, Dodi Armansyah, dan Asep Saepullah.

Saat dilakukan pemilihan untuk mendapatkan siapa pemenang yang akan menjadi Ketua Karang taruna Telukjambe Timur, ASep Saepullah terpilih menjadi ketua. Dengan terpilihnya Asep Saepullah sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur, seluruh pengurus dan Ketua Ranting Kelurahan berjabat tangan dan mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih. Selanjutnya ketua terpilih diharapkan segera mengurus formasi dan menyusun program-program kerja selanjutnya.

Kepada kami, Ketua terpilih Asep Saepullah mengatakan, pada masa kepimpinannya akan menghidupkan kembali seluruh kepengurusan Karang Taruna di Kelurahan-Kelurahan. Karena menurutnya selama ini banyak anggota karang taruna yang vakum atau kurang aktif, ahkirnya antara sesama anggota Karang Taruna menjadi tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Dia juga akan mendukung program dari Karang Taruna kabupaten serta mendukung program Pemerintah. "Saya akan memulai menghidupkan kembali kegiatan Karang Taruna yang selama ini vakum. Motto saya adalah bekerjasama dalam memajukan para pemuda karang Taruna dan selalu bekerja berbuat yang terbaik dan berguna bagi lingkungan dan masyarakat," ungkapnya.(*)

Wajah Kumuh Karawang Mau Dibersihkan

Wajah Kumuh Karawang Mau Dibersihkan

*Cellica - Jimmy Janji Tertibkan PKL dan Parkir Liar

Lari Cellica, lebih cepat lagi Jimmy. Ini bukan jargon apalagi tagline. Melainkan gambaran tantangan yang harus disingkirkan pasangan pemenang Pilkada ini untuk mengejar ketertinggalan Karawang. Betapa tidak, kalau hanya dalam waktu 100 hari kerja mereka harus mampu mengubah wajah Karawang, pekerjaan yang belum seorang bupati Karawang pun mampu melakukannya. 

Tetapi optimis itulah yang diperlihatkan, Kamis (17/3). Bupati Cellica Nurrachadiana dan Wabup Ahmad Zamakhsari akan menyulap perwajahan perkotaan Karawang dalam waktu 100 hari kerja. Agaknya, untuk itupun bakal melibatkan Satpol PP sebagai penegak perda. Keberadaan polisi pemda ini sebagai ujung tombak optimisme Cellica - Jimmy ini sudah bisa ditebak. Terlebih satuan inipun mulai akrab dengan embel-embel polisi PKL dan parkir liar, dua pekerjaan yang erat kaitannya dengan kemacetan.

Sinyal inilah yang diperlihatkan pemerintahan Karawang saat untuk membersihkan Karawang dari parkir liar dan pedagang kaki lima dari pinggir-pinggir jalan protokol yang selama ini disergap kemacetan. Pasangan bupati dan wakil bupati ini bakal membabat PKL dan parkir liar disepanjang jalur perkotaan dari Karawang Barat hingga Karawang Timur. "Jadi kita akan melakukan penataan kota, sesuai dengan arahan bupati. Karena masuk program 100 hari kerja jadi ibu menginginkan di 100 hari kerja harus rapi total," ujar Wabup Karawang Ahmad Zamaksyari.

Ia menyebutkan, disepanjang jalur exit tol Karawang Barat, jalur exit tol Karawang Timur, jalur lingkar Tanjungpura hingga jalur perkotaan Karawang akan ditertibkan dari parkir liar dan PKL. "Parkir ditata tidak boleh sembarang, nanti kita ingin ada tempat duduk di taman, jadi muka Karawang itu rapi," seru dia tanpa menyinggung-nyinggung parkir pinggir jalan disepanjang Tuparev juga penyebab paling potensial kemacetan di jalur itu.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini juga sempat menyindir ruas jalan di exit tol Karawang Timur yang kondisinya sangat rusak. Sehingga membuat pengendara tidak nyaman. "Jalan karawang timur itu jelek banget, jelek banget," imbuhnya.

Oleh karena itu, Jimmy meminta kepada pihak pengelola tol Karawang Timur yaitu PT. Jasa Marga untuk segera memperbaiki ruas jalan tol yang rusak parah tersebut. Bahkan, jika tidak segera diperbaiki, Jimmy mengancam akan berbuat keras, dan tegas seperti Gubernur DKI Jakarta Ahok. "Bapak tahu Ahok, kan? Jangan sampai saya seperti ahok. Kita minta segara diperbaiki itukan kewenangan Jasa Marga," tegas Jimmy berbicara didalam rapat yang dihadiri perwakilan dari PT. Jasa Marga.

Tak hanya itu, Jimmy juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk membantu penertiban bongkar muat pasir yang berada di exit tol Karawang Barat dan tol Karawang Timur. Kebeadaan lansir-lansir pasir itu sangat menganggu kenyaman, ketertiban dan menganggu pengguna jalan karena mempersempit ruas jalan. "Pak polisi tolong bantu, yang pasir - pasir itu diberikan surat pemberitahuan untuk ditertibkan," tandasnya. (*)

Karawang Butuh Panti Rehabilitasi

Endang Sodikin

HINGGA kini Karawang belum memiliki panti multifungsi. Padahal saat ini kabupaten ini sudah dibanjiri penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Karena tahun ini, DPRD Karawang menargetkan pada 2017 mendatang bisa membeli lahan untuk kebutuhan tersebut.

Dikatakan Ketua Komisi D DPRD Karawang Endang Sodikin, terkait kebutuhan panti multifungsi untuk wadah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Karawang sendiri ada sekitar 26 PMKS. Namun sayang keberadaannya belum sepenuhnya teranggarkan dan ditampung kebutuhannya oleh pemerintah Kabupaten Karawang. "Ini program serius yang memang selalu kita ajukan disetiap rapat badan anggaran," ujarnya, Kamis (17/3).

Namun, menurut Endang perlu disadari bahwa karena awal setiap rapat banggar desainnya selalu defisit diawal, namun komisi D yang masuk ke dalam banggar, kerap menyuarakan agar pemerintah daerah fokus untuk pembelian lahan sekitar tujuh hektare untuk Panti Multifungsi tersebut. "Kita sudah sering suarakan, namun selalu kandas," imbuh dia.

Meski kata Endang, pemerintah daerah tidak langsung membeli luas lahan seluas 7 hektare, namun bisa dicicil, sehingga nantinya terlihat progresnya tiap tahunnya.

Karena kata dia, PMKS yang memang masih menyisakan persoalan yang paling krusial adalah masalah perlindungan anak. Menurutnya, harus disegerakan pembangunannya agar anak - anak yang terkena dampak permasalahan keluarga KDRT atau karena dampak pergaulan yang yang memang perlu di isolasi.

Apalagi kata dia, Karawang sudah masuk kategori kabupaten darurat narkoba yang merupakan salah satu impact dari peralihan agraris menuju industrialisasi. Sehingga menimbulkan gejala sosial psikiatrik baru. Maka perlu ada panti rehabilitasi pemakai  narkoba. "Itu baru persoalan remaja belum lagi masalah PMKS lainnya anak terlantar dan fakir miskin yang memang menjadi tanggung jawab negara," papar dia.

Karenanya, komisi D berharap pada 2017 mendatang pengadaan lahan untuk panti multifungsi tersebut dapat segera direalisasikan. Meski luas lahan bisa dicicil terlebih dahulu. "Komisi D berharap temen-teman badan anggaran juga lebih fokus di anggaran 2017 ke depan agar dapat mengalokasikan anggaran PMF minimal 1 hingga 2 hektare," tandasnya. (*)

Sekda Endus Reklame Bodong Bertaburan

Teddy Rusfendi Sutisna

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna, mulai mengendus reklame-reklame bodong alias tanpa izin yang terpasang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Karawang. Karenanya, dia meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendata reklame tersebut selain meminta Satpol PP melakukan penertiban.

"Pokoknya jika ada reklame bodong harus ditertibkan, artinya supremasi hukum harus ditegakkan dan yang tidak tertib mesti ditertibkan termasuk reklame," ujarnya, Senin (14/3).

Keberadaan reklame-reklame itu secara estesis amat mengganggu keindahan kota karena tampak kumuh. Padahal reklame-reklame itu justru berada dititik-titik strategis yang mestinya menyajikan keindahan kota.
Terlebih lagi, tambah Sekda, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memiliki program Karawang indah dan bersih. Maka dari itu reklame bodong tanpa ijin harus diberantas. "Harus ditertibkan karena keberadaan reklame-reklame itu tidak sesuai program bupati Karawang yang ingin menciptakan Karawang yang indah bersih dan enak dipandang," beber dia.

Tidak hanya itu, akibat reklame bodong ini juga membuat daerah mengalami kerugian karena pajak reklame bodong tersebut tidak dipungut oleh pemerintah daerah. Makanya dampaknya sendiri ke pendapatan asli daerah (PAD), akan berkurang yang jelas itu sangat merugikan pemerintah daerah. "Ke depan Sat Pol PP agar melakukan pengawasan ketat terhadap reklme bodong," tandas Teddy.

Apalagi, lanjut Teddy, kedepan, pemerintah daerah berencana untuk memasang barcode ditiap reklame yang berijin disertai dengan masa berlakunya. Sehingga memudahkan sat Pol PP dalam proses pengawasan. "Kita berencana bikin barcode, jadi nanti Pol PP mengeceknya melalui barcode kalau tidak ada ijin  ditegor," tegasnya.

Namun sayang Kepala BPMPT Kabupaten Karawang Asikin enggan untuk berkomentar terkait dengan reklame bodong. "Saya no komen soal itu mah," tandasnya.

Sementara itu pihak DPPKAD Kabupaten Karawang masih belum bisa dikonfirmasi. (*)

Harga Beras Turun

Ilustrasi Harga Beras Turun

Pedagang pasar beras Johar Karawang, mengaku harga beras mengalami penurunan dibeberapa kategori jenis beras semenjak terjadinya banjir yang merendam sejumlah lahan pertanian di Indonesia. Penurunan harga mencapai 20 persen tersebut dirasakan sejumlah pedagang sejak dua minggu lalu.

Seperti dikatakan Sadeli (49), pemilik toko beras Pasar Johar mengaku penyebab penurunan akibat kualitas gabah disejumlah kabupaten penghasil padi mengalami penurunan karena gabah yang dihasilkan basah. "Memang kualitas gabah lagi jelek sehingga harga mengalami penurunan," ucapnya, Senin (14/3).
Dirinya menyebutkan, beberapa beras yang dibelinya berasal dari sejumlah daerah diantaranya Kabupaten Subang, Indramayu , Demak dan juga berasal dari Karawang sendiri. "Hampir semua daerah, tetapi Karawang belum banyak yang panen," katanya.

Dirinya mengaku dimusim penghujan saat ini kualitas beras pun cepat berubah, dengan menandakan perubahan pada warna beras menjadi hitam. "Kusam bahkan hitam itu sangat pengaruh pada musim hujan, apalagi kondisi pasar Johar yang juga terkadang banjir. Sehingga kita tidak mengeluarkan beras hanya menyimpannya dalam gudang di toko," ungkapnya. Penurunan omzet pun dirasakan Sadeli serta teman-temannya mencapai 50 persen. "Biasanya kita menjual seharinya mencapai 20 ton beras, tetapi kondisi saat ini kita hanya mampu menjual 10 ton setiap harinya," imbuhnya.

Dirinya biasa menjual beras kepada para pedagang di Banten, Merak, Bogor dan Cianjur. Dia menilai, pelanggan khawatir beras yang dikirim akan kebasahan karena hujan, sehingga transfortasi menjadi perhitungan kualitas beras.  "Dalam perjalanan, bisa saja beras kebasahan," bebernya.

Sadeli menyebutkan harga beras kualitas dibawah standar Rp 7.100 perkilogram, beras standar Rp 8.500 perkilogram dan harga beras super mencapai Rp 10.300 perkilogram. "Kalau kita berharap pemerintah dapat membantu perbaikan kualitas padi di para petani saat musim hujan, selai itu untuk pemerintah Karawang segera melakukan perbaikan pengelolaan di Pasar Johar Karawang," ucapnya.(*)