Karawang Kota Masuk Kategori Daerah Kumuh

Karawang Kota Masuk Kategori Daerah Kumuh

Pemerintah Kabupaten Karawang telah memetakan permukiman kumuh di Karawang. Ada 4 kecamatan yang masuk dalam kategori daerah kumuh yaitu Cikampek, Rengasdengklok, Cilamaya dan Karawang kota. Ke empat kecamatan ini menjadi fokus pemerintah daerah untuk membangun daerah kumuh dengan dibantu Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang Dedi Ahdiyat mengatakan, Pemkab Karawang telah membuat surat keputusan (SK) tentang daerah kumuh di perkotaan. Ada 4 kecamatan yang masuk dalam kategori kumuh, yaitu Rengasdengklok, Cikampek, Cilamaya dan Karawang kota. "Kami sudah membuat SK daerah kumuh. Di Cikampek ada di Desa Cikampek Selatan, Cilamaya di sekitar Mekarmaya, Rengasdengklok di sekitar pasar dan Karawang kota di sekitar Jatirasa," kata Dedi saat menjadi pembicara dalam sosialisasi P2KP di aula Bappeda Karawang, kemarin.

Namun, lanjut dia, pembangunan di empat kecamatan tersebut dilakukan saat ini, karena menunggu pendataan dan  Detail Engineering Design (DED) pembangunan daerah kumuh tersebut. Selain itu, saat ini pun pemerintah telah membuat program P2KP, yaitu program penataan lingkungan kumuh. "Jadi, untuk pendataan juga kami menunggu dari P2KP supaya tidak terjadi double program. Jadi kami singkronkan program, mana wilayah yang harus dibangun oleh kami dan mana yang harus dilakukan oleh P2KP," paparnya.

Ditambahkan Dedi, hasil pendataan nanti, akan diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Namun, penataan lingkungan kumuh tidak hanya berbicara seputar infrastruktur saja, tapi juga sektor kesehatan dan juga kesehatan. "Jadi nanti lihat dulu kebutuhan daerah desanya, perlu infrastruktur, fasilitas kesehatan atau lingkungannya. Nanti, setelah data sudah ada, kami akan mengajukan kepada pemerintah pusat," paparnya.

Kordinator P2KP Kabupaten Karawang Zaenal Arifin mengatakan, ada 7 kecamatan yang menjadi sasaran P2KP yaitu Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Karawang Barat, Karawang Timur, Klari, Cikampek dan Kotabaru. Program ini merupakan tindak lanjut dari PNPM Mandiri Perkotaan yang telah selesai dilaksanakan. "Kalau saya menyebutnya sih naik tingkat, kalau PNPM soal infrastruktur, P2KP bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan persoalan kumuh," paparnya.

Menurutnya, ada 7 indikator dalam persoalan daerah kumuh, diantaranya soal air bersih, drainase, sampah, jalan lingkungan, kondisi bangunan atau rumah dan penanganan kebakaran. "Kami sekarang melakukan pemetaan, anggarannya nanti daeri pusat, daerah dan provinsi. Rencananya, program ini akan bergulir 2016 mendatang sampai 2019 nanti," pungkasnya. (*)

Kapolres: Suatu Saat Polwan Pimpin Polsek

*Polwan Berjilbab Masih Menunggu Kelengkapan Pakaian Dinas

Suatu saat ada Polsek di wilayah Kabupaten Karawang yang Kapolseknya adalah seorang Polisi Wanita (Polwan). Ini adalah sebuah harapan dan itu harus diwujudkan. Karena itu Polwan harus terus meningkatkan prestasi dan profesionalisme kinerjanya agar harapan ini menjadi kenyataan.

Setidaknya inilah harapan Kapolres Karawang AKBP Daddy Hartadi sebagai ungkapan hati menyambut HUT Polwan ke-67 yang rencananya akan terpusat di Bukit Tinggi, Padang.

“Semoga HUT Polwan tahun ini, mampu membawa nama baik Polres Karawang di mata masyarakat  dan mampu membawa Polwan lebih dewasa, professional dan bermoral baik. Sehingga citra kepolisian yang humanis lebih dapat dirasakan masyarakat saat berhadapan dengan Polwan,” kata Kata Kapolres.
Kapolres berharap, jajaran Polwan terus memotivasi diri, berinovasi, meningkatkan kreatifitas dan selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai semboyan Polwan yakni Esthi Bhakti Warapasri, yang berarti bhakti putri pilihan menuju cita-cita luhur.

Iapun berpesan, jajaran Polwan Polres Karawang harus tetap eksis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selalu meningkatkan kemampuan, dan tetap memberikan kinerja terbaiknya dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Sehingga, kehadiran Polwan di tengah masyarakat dapat dicintai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Sisi ketegasan dan humanis Polri tetap dikedepankan oleh Polwan. Karena Polwan memang dihadirkan di tengah masyarakat untuk meredam segala bentuk kekerasan. Saya rasa  Polwan memang harus lebih dihadirkan  di tengah masyarakat Karawang yang kulturnya cenderung keras, “ tuturnya.

Selain itu,lanjut dia, guna memaksimalkan peran Polwan, Polres Karawang akan terus berupaya meningkatkan kemampuannya dengan cara mendidik, melatih, baik disiplin, kinerja dan moralitasnya.
Sementara menyinggung surat Keputusan Kepala Polri Indonesia, No.Kep/245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian isi surat Keputusan Kepala Kepolsian Negara RI No. skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PPNS Polri, beberapa anggota Polwan Polres Karawang mulai membiasakan diri mengenakan hijab atau jilbab. Mereka ini bagian dari 45 anggota Polwan yang bertugas di jajaran kepolisian Karawang.

Tujuh anggota Polwan di lingkungan Polres Karawang kini telah mengenakan jilbab dan busana sesuai syariah Islam dalam tugas sehari-harinya. Namun kelengkapan penggunaan jilbab ini masih diserahkan kepada pribadi masing-masing. Ketujuh anggota Polwan yang berjilbab di Polres Karawang yakni, Ipda Kasih Wuhrini bertugas di KSPKT, Aiptu Yeni Haryani bertugas di Bag Ren, Aiptu Lusia Lasinem anggota Reskrim, Brigpol Nisa Mardiana anggota Intel, Bripka Ucu Angela anggota Reskrim, Bripka Rita Zahara anggota Binmas, dan Bripda Giya Putra Asmara anggota Reskrim.

Kahumas Polres Karawang AKP Marjani ketika dihubungi mengatakan segala kelengkapan pakaian dinas bagi Polwan berjilbab ini, masih diserahkan kepada pribadi masing- masing anggota. Pasalnya, sejauh ini Polri belum memberikan kelengkapan baju seragam bagi yang berjilbab. “Penggunaan jilbab nantinya tidak hanya bagi Polwan yang berdinas di dalam ruangan saja, tetapi bagi Polwan yang bertugas di lapangan juga akan disiapkan baju dinasnya. Untuk penggunaan jilbab menyesuaikan dengan celana yang dipakai, begitu juga dengan pakaian untuk reserse dan intel," ujarnya.

Salah seorang anggota Polwan Polres Karawang, Aiptu Yeni Haryani, mengatakan, ia menggunakan jilbab setelah pulang dari ibadah umroh. Saat itu akan melepas jilbab, namun perasaan sangat berat. “Sebelum ada keputusan Kapolri, keseharian saya di rumah memakai jilbab, namun saat bertugas, jilbab di lepas untuk sementara. Sekarang tidak lagi ragu mengenakan jilbab saat bertugas,” ungkapnya.

Senada dengan Polwan lainnya, rata –rata mengaku sempat harus melepas jilbab ketika bekerja di tempat tugasnya di Mapolres Karawang. Namun, saat ini seluruhnya sudah leluasa untuk tetap mengenakan jilbab, baik saat bertugas maupun saat di luar tugas. (*)

Polisi Masih Dalami Kasus Kematian Egi

Hingga kemarin, penyidik satuan reserse kriminal (Satreskrim) telah memeriksa lima saksi terkait Egi Amar (20) warga Kampung Lubangsari, Kelurahan Karawang Wetan yang tewas dibunuh pelaku saat melerai perkelahian antar pemuda pada bazzar Karawang Clothes Fest yang digelar di komplek Perumahan Grand Taruma, Karawang, Jumat (28/8) malam lalu.

"Kami masih memintai dan mendalami keteranagan para saksi baik  keluarga, teman  serta orang yang membantu korban ke rumah sakit,” kata kasat Kasatreskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (31/8).

Dikatakannya, selain memintai keterangan dari sejumlah saksi, pihaknya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara(TKP), pada saat malam kejadian.Bahkan, jenazah korban sebelum diserahkan ke pihak keluarga  juga telah dilakukan otopsi. Meski begitu, sambungnya, pihaknya  belum mendapatkan keterangan resmi dari dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang terkait penyebab kematian korban. “Mengapa korban dibunuh, sampai sekarang belum jelas," terangnya.

Berdasarkan hasil olah TKP, korban ditusuk pelaku saat berusaha melerai keributan antar pengunjung yang dipicu satu sama lain saat joget. Sementara, teman korban Rafi, terluka dan dirawat di RS Bayukarta Karawang. Korban tewas diduga  akibat luka tusuk di bagian perut yang tembus hingga ke paru-paru. Setelah berusaha melerai keributan antar pengunjung yang dipicu satu sama lain saat joget.

Suhendi, salah seorang saksi di TKP mengatakan, keributan sudah terjadi sejak artis live musik itu naik keatas panggung.Hentakan musik membuat para penonton larut dan ikut berjoget. Kondisi tersebut membuat para pengunjung yang sedang berjoget saling bergesek dengan pengunjung lainnya. Keributan kecil di satu titik menular hingga kemana mana. “Musiknya kan Underground keras. Jogetnya ada istilah moshing  yang jogetnya pada agresif gitu kadang saling tabrakan, memang itu joget ciri khas penggemar musik underground. Makanya, joget tersebut membuat yang lain tersinggung dan akhirnya ribut,” jelasnya.

Saat itu, lanjut Suhendi, perkelahian antarpengunjung sudah mulai memanas, petugas keamanan yang kebanyakan dari petugas keamanan Grand Taruma, berusaha menenangkan dan bahkan sempat hendak menghentikan acara. Pasalnya, ada beberapa pemuda yang diduga mabuk seperti terlibat sempat mau adu jotos. “Pas acara bubar, di luar ada keributan. Sepeda motor yang parkir pun ditendang sampai terguling,” katanya.

Awalnya, Suhendi bersikap cuek melihat perkelahian antarpengunjung tersebut.Namun setelah mendengar teriakan minta tolong dari kerumunan warga, dirinya mencoba mendekat dan mendapati  korban sudah tergeletak dan berlumuran darah di depan gerbang masuk grand taruma. “Saya tahu ada yang di tusuk pas temen saya bilang. Si Egong (Egi) kena tusuk pas mau misah yang berantem. Saat itu yang nolong juga sempat kebingunan, karena tak ada satupun yang mau angkut korban ke rumahsakit.  Korban sempat di gotong sana sini tanpa ada ambulan sama sekali, ” tuturnya.

Suhendi menyayangkan peristiwa tersebut terutama karena minimnya aparat kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut. Ironisnya, petugas terlihat banyak setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi. “Saya juga heran kenapa polisi sedikit sekali pada saat konser musik itu berlangsung,” keluhnya. (*)

Mantan Kadinkes Terima Uang Kerohiman dari Rumah Sakit

Asep Hidayat Lukman

Kasus izin pendirian puluhan rumah sakit di Karawang mulai menemui titik terang, setelah mantan Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Asep Hidayat Lukman mengaku menerima uang kerohiman dari beberapa pemilik rumah sakit.

Asep mengakui, pengurusan izin rumah sakit yang dilimpahkan kepadanya tidak dipungut retribusi. Hanya saja, ada beberapa rumah sakit yang memberikan uang kerohiman.

“Semuanya non retribusi alias tidak dipungut biaya. Yang ada hanya uang kerohiman. Besar kecilnya tergantung pihak rumah sakit. Yang jelas dibawah satu juta. Kalau lebih nanti disebutnya gratifikasi. Uang tersebut untuk operasional pengurusan berkas,” kata Asep yang kini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, Senin (31/8).

Dia menjelaskan, Dinas Kesehatan mengeluarkan izin pendirian rumah sakit merujuk pada UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2011 tentang pelimpahan wewenang. “Jadi saya menandatangani izin tersebut bukan tanpa landasan hukum. Karena pada saat itu mungkin bupati sibuk atau ada urusan lain yang lebih penting, maka kemudian dilimpahkan kepada saya, selaku kepala dinas kesehatan,” terangnya.

Kepengurusan izin rumah sakit tersebut, kata Asep, dilakukan sebelum tahun 2012 ketika perizinan rumah sakit dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) setempat. “Itu pun dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2013 belum dijelaskan secara rinci perizinan rumah sakit yang dilimpahkan. Sedangkan Dinas Kesehatan sendiri masih mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan fasilitasi rumah sakit kelas C dan D,” katanya.

Setelah itu, lanjutnya, terbit Perbup  Nomor 40 Tahun 2014, perizinan rumah sakit kelas C dan D serta izin operasionalnya dilimpahkan sepenuhnya ke BPMPT. “Baru saat itu tenaga teknis medis untuk kepengurusan rumah sakit dibentuk. Jadi sekarang pelayanan perizinan sudah satu pintu di BPMPT. Artinya dinkes tidak lagi mengeluarkan rekomendasi,” katanya.

Namun demikian, Asep meyakini hingga saat ini BPMPT belum siap melayani perizinan rumah sakit. “Dulu itu dikeluarkan dinkes karena BPMPT sendiri belum siap. Tetapi saat inipun dari sisi teknis medisnya juga masih belum siap,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan sedikitnya 19 rumah sakit yang beroperasi di Karawang dinyatakan bodong atau ilegal. Hal ini karena rumah sakit tersebut tidak mengantongi izin dari pejabat yang seharusnya menandatangani perizinan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)  Nomor 17 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu mengamanatkan agar pejabat yang menandatangai perizinan tersebut adalah Kepala BPMPT. Ke 19 rumah sakit tersebut mengaku hanya mengantongi izin yang ditandatangani kepala dinas kesehatan, yang waktu itu dijabat oleh Asep Hidayat Lukman.(*)

Antara Tugas dan Ibu Rumah Tangga

Antara Tugas dan Ibu Rumah Tangga

MENJADI Polwan sering menemukan dilematika antara tugas dan sebagai ibu rumahtangga. Iptu Iis Puspita, adalah salah satu polwan yang seringkali menemui dilematika itu sehingga ia harus pandai menyiasati kondisi yang ada agar karir yang ditekuninya tetap lancar.

Sebagai ibu dua anak yang sudah beranjak remaja, mantan ajudan istri Wapres Yusuf Kalla ini menyebutkan bahwa menjadi polwan sama dengan wanita karir lainnya yakni harus pintar membagi waktu antara tugas dan sebagai ibu rumah tangga. Sejak bertugas di Satlantas Polres Karawang, ia mengaku kerap  diprotes kedua anaknya yang mulai beranjak besar. Soalnya, ia seringkali tetap harus berdinas pada saat orang lain libur. Sebagai ibu yang melahirkannya, terkadang hatinya tersentuh atas keluhan kedua anaknya itu. “Katanya ibu – ibu temen kalau minggu suka libur, tapi kok mama minggu tetep masuk kerja sih. Malah saking kesalnya anak-anak karena jarang ketemu, saya sempat dilarang tidur di kasur bersama anak-anak,” ujarnya.

Setelah ditelaah lebih mendalam, kata Iis, kondisi tersebut terjadi hanya karena masalah waktu saja. Oleh karena itu, ia selalu memberi pemahaman mengenai pekerjaan sebagai Polwan, bahkan agar kedua anaknya tahu persis bagaimana pekerjaan Polwan, maka kadang Iis membawa anaknya ke kantornya. “Kalau suami alhamdulilah bisa mengerti pekerjaan saya. Meskipun terkadang pasti pernah kesal. Tapi suami saya tak pernah protes secara verbal, hanya ditunjukkan dengan sikap saja,” kata alumni SMA 4 Karawang ini,
Cerita menyedihkan dilontarkan Iis ketika mengurus arus mudik lalu lintas tahun 2015. Saat itu ia mendapat tugas di lampu merah RMK, Jalan Ahmad Yani yang tak jauh dari rumahnya di Perum Graha. Ia sangat gembira mendapat tugas di tempat itu karena akan bisa pulang ke rumahnya, walau hanya sebentar, pada saat lebaran tersebut.

Namun, suasana arus lalu lintas yang padat memaksa dirinya tinggal lebih lama di jalan hingga larut malam. Padahal, ia mengaku sudah berjanji bertemu keluarga di hari itu. “Saat itu saya baru ada kesempatan pulang jam 03.00 WIB. Saat tiba di rumah, ternyata pintu rumah masih terkunci. Diketuk pintu, suami di telpon juga tidak diangkat. Itu hampir sejam saya berdiri di depan pintu rumah tak juga dibuka. Mungkin suami juga lagi tidur nyenyak,” ungkapnya.

Karena tak kunjung dibuka, ia akhirnya terpaksa kembali ke jalan tempatnya bertugas hingga menjelang matahari terbit. Saat itu, barulah ia dapat bertemu keluarganya yang sempat ia tinggal tugas selama beberapa minggu. Iis yang masuk dinas kepolisian tahun 1998 ini berharap ada suatu masa tampuk pimpinan Polri dijabat oleh Polwan. Kesetaraan gender antara wanita dan laki-laki ia harap memberikan peluang polwan di dunia Polri untuk menempati jabatan strategis di lingkungan Polri. “Ada juga sih yang menjadi Kapolres, tapi masih bisa dihitung dengan jari,” kata Iis yang kini menjabat Kanit Regident Samsat Karawang. (*)

Layanan Samsat Diusulkan Sampai ke Desa

SAMSAT: Layanan Samsat keliling dinilai efektif
memotivasi masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Usulan agar Samsat (Sistem administrasi manunggal satu atap) Karawang melakukan jemput bola dengan meluncurkan mobil keliling layanan pajak kendaraan bermotor sampai ke pelosok desa makin deras mengalir. Masyarakat menilai usulan itu efektif untuk memotivasi para wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor miliknya.

"Sistem jemput bola untuk menagih pajak para wajib pajak dengan mengunakan sistem jemput bola ini bisa dibilang langkah maju. Terobosan yang patut diacungi jempol. Tapi saya usulan terlambat. Dibeberapa daerah sudah melakukan ini, dan hasil mampu menjaring para wajib pajak," ucap Aris Sira, pemerhati masalah pemerintahan, kemarin. Aris mencontohkan Kabupaten Madiun di tiap kecamatan ada cabang Samsatnya. Tidak heran jika di daerah itu PAD dari kendaraan bermotor sangat besar.  

Seperti diketahui, sudah menjadi rahasia umum, untuk membayar pajak kendaraan di Samsat Karawang harus melalui antrean yang cukup lama. Hal ini yang menjadi diantara alasan wajib pajak enggan membayar pajak kendaraannya. Selain juga karena memiliki kesibukan yang lain, para wajib pajak menilai jauhnya jarak kantor Samsat dengan tempat tinggal mereka menjadi alasan lain yang membuat mereka malas membayar pajak kendaraan. 

Hal senada juga diungkapkan Asp Munawar. Tak ubahnya Aris dia juga menilai kehadiran Samsat keliling hingga ke desa-desa merupakan langkah jitu untuk memotivasi masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. "Alangkah baiknya jika Samsat ditempatkan di desa atau kecamatan, kalau di Mal kan sudah. Sehingga keberadaan Samsat keliling ini bisa memupus jarak rumah warga dengan Samsat," ucap Munawar.

Munawar juga sependapat dengan komentar Aliya Setia Budi yang menginginkan agar layanan Samsat keliling dilakukan minimal satu bulan sekali di desa-desa. "Minimal di tiap-tiap kecamatan diadakan sebulan sekali. Apalagi kalau sampai ke tiap-tiap desa. Diatur saja bagaimana teknisnya kan tinggal dikoordinasikan dengan pemerintah desa atau kecamatan," ucap Aliya.

Karena menurutnya, dengan layanan keliling itu bukan saja memacu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tetapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat pembayar pajak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya.

Selain usulan Samsat keliling, saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah inovasi baru Dinas Pendapatan Daerah pun sudah diluncurkan meski masih terbatas pada beberapa propinsi di Indonesia untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yakni melalui ATM. Program ini baru terbatas di kota propinsi seperti Surabaya, Bandung, Jakarta dan Aceh. Masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya program ini. Terutama bagi mereka yang mempunyai kesibukan padat, karena tidak perlu repot-repot mengantri di kantor samsat.

Perlu dijelaskan, Samsat online adalah pengembangan dari sistem samsat yang telah ada. Dimana data kendaraan yang sebelumnya hanya bisa diakses di UPT PPD (Kantor Samsat) Kabupaten setempat, dengan samsat online data kendaraan di seluruh kabupaten akan di simpan di database pusat (Dipenda Provinsi).

Dengan data terpusat, data kendaraan kabupaten A bisa diakses dari kabupaten B atau C, juga sebaliknya. Samsat Online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimana per UPT PPD maupun secara keseluruhan. Bagi Wajib Pajak, memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena bisa membayar pajak kendaraan di kantor bersama samsat manapun selama masih satu provinsi. (ari)

Pemkab Ancam Cabut Izin Sandiego Hills

SANDIEGO HILLS: Pemakaman modern
Sandiego Hills di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat.

Sungguh mengejutkan jika pemerintah Karawang baru berniat mengevaluasi perizinan komplek pemakaman mewah San Diego Hill (SDH) di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat. Pemakaman modern tersebut sudah beroperasi tahunan di Karawang, bahkan sudah berhubungan secara baik dengan penguasa-penguasa Karawang sebelumnya.

Pemerintah Karawang menilai perizinan yang digunakan SDH tidak sesuai peruntukannya. Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan ada penyimpangan, maka pemkab tidak akan segan mencabut perizinan perusahan pemakaman milik group Lippo tersebut. “Saya akan mendorong Badan Penanaman Modal Terpadu (BPMPT) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan evaluasi. Jika memang terbukti perizinannya bukan untuk pemakaman mewah, bisa saja izinnya dicabut,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut sekda, pemkab Karawang hanya mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lokasi. “Izin itu kan multi. Dalam hal ini pemkab hanya mengeluarkan IMB dan izin lokasi. Sedangkan lainnya perizinannya oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Sekda bahkan mengakui jika tempat pemakaman mewah tersebut tidak memberikan kontribusi langsung kepada pemkab. “Kontribusi langsung memang tidak ada. Tetapi kami sedang menelaah ada sumbangsih apa pemakaman mewah untuk Karawang,” tandasnya. Ditanya perihal pada masa bupati siapa izin tersebut dikeluarkan, sekda meminta agar tidak diungkit-ungkit. ”Itu sudah beberapa perode yang lalu. Saya kira kurang elok jika diungkit-ungkit,” ucapnya.

Sekda juga mempertanyakan mengapa Menteri Dalam Negeri serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional baru membuka masalah perizinan San Diego Hill. “Kenapa baru dibuka sekarang. Tanyakan juga ke menteri kenapa tidak dari dulu dipermasalahkan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursydan Baldan, mempertanyakan persoalan dugaan izin San Diego Hill tidak sesuai perizinan awal. Pasalnya perizinan awal tanah seluas 350 hektar itu bukan untuk tempat pemakaman mewah, melainkan resort. Sementara Humas Pemakaman Modern Sandiego Hills Bambang Sulistiyo, dihubungi via ponsel Minggu (30/8) sekitar pukul 23.20 Wib ditanya perihal pernyataan Sekda tentang tudingan perizinan pemakaman SDH tidak sesuai peruntukan merasa enggan untuk menanggapi. (*)

Optimalkan Lahan Tidur PT KAI

DITERTIBKAN: Penertiban bentuk kegagalan
Pemda melakukan penataan PKL.

Wacana penyediaan lahan parkir umum sebagai solusi pengentasan kemacetan yang diakibat penyempitan jalan akibat pemanfaatan lahan parkir kian tajam mencuat. Terakhir komentar warga disampaikan melalui surat elektronik yang mengusulkan sejumlah lokasi ideal yang bisa diperuntukan sebagai lahan parkir. Dari sejumlah lokasi itu paling mengemuka adalah sisi rel kereta api sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim atau Jalan Niaga.

"Sisi rel kereta api sepanjang jalan Niaga itu ideal menjadi tempat parkir. Hanya saja untuk itu harus ada kerjasana antara Pemda Karawang dengan PT KAI guna mengadakan lahan parkir tersebut," ungkap Puji Herlambang, dia menyodorkan opsi areal perparkiran umum yang sanggup menampung kendaraan-kendaraan yang diparkir di tiga ruas jalan Arif Rahman Hakim (Jalan Niaga, Kertabumi dan Tuparaev). Dari ketiga ruas jalan aitu sisi rel kereta api sepanjang Jalan Niaga adalah lokasi yang tepat.

Hal senada juga diungkapkan Ginardi, juga pemerhati lalulintas. Dia sependapat dengan penyediaan lahan parkir umum dititik strategis yang mudah terjangkau ruas Jalan Tuparev, Niaga dan Kertabumi. Alasannya, Karawang belum memiliki tempat parkir. Karenanya, dimanapun lokasinya, asalkan strategis menjangkau jalan kertabumi, tuparev dan niaga layak direalisasikan."Karawang belum memiliki tempat parkir, dan selama itu untuk kepentingan Umum bisa juga memanfaatkan lahan di Taman Bencong," ucapnya.

Sementara dukungan juga meluncur dari Jaka Fadrika. Dia sependapat fasilitas parkir fisik yang mesti tersedia lebih dahulu sebelum memberlakukan program-program kebijakan berupa sanksi atau semacamnya. "Apabila fasilitas untuk parkir tersedia, maka aturan baru bisa diperlakukan dengan efektif," ungkapnya.

Sebelumnya merebak wacana yang menyatakan adalah permintaan logis adanya parkir umum karena bisa dikatakan merupakan bagian sarana publik yang mestinya terpenuhi oleh pemerintah daerah adalah penyediaan tempat parkir. Berbagai pendapat yang mendukung alasan tersebut adalah diharapkan penyediaan sarana publik itu nantinya bisa dijadikan pegangan bagi petugas dalam penegakan peraturan yang terkait dengam perparkiran.

Sementara menyinggung kemungkinan hukuman atau sanksi yang memungkinkan dijatuhkan terhadap para parkir liar, Jaka justru merasa pesimis hal itu akan terlaksana dengan baik. "Seberat apapun hukuman atau sanksi yang dibebankan apabila fasilitas untuk parkir tidak tersedia maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku parkir liar," jelas dia.

Sekalipun demikian tetap harus disadari, hal itupun tidak bisa berjalan lancar tanpa disertai kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas termasuk agar tidak memarkir kendaraannya ditempat yang dilarang. Hanya saja, untuk menumbuhkan kesadaran itu tentu saja bukan hal gampang. Sebab, diperlukan upaya dan kerja keras memberi pemahaman pentingnya mematuhi peraturan. Namanya juga menumbuhkan kesadaran, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti memberikan denda tilangnya dinaikan. Hal itu jika mengacu kepada undang undang yang berlaku atau dengan cara sosial dengan digembok, cabut pentil dsb terserah pada pemilik kendaraan. Menerima apa tidak. Namun hal itu mesti diimbangi sarana yang layak.

Hal menarik lain menyikapi cara efektif menciptakan efek jera pelaku parkir liar, hal itupun tidak bisa dilemparkan kepublik untuk menyikapi sesuai sudut pandang masing-masing, tetapi turut melibatkan pemerintah daerah sebagai lembaga paling bertanggung jawab dalam hal ini. Paling tidak ada upaya pemerintah daerah untuk mengorganisir persoalan tersebut, sekaligus menawarkan upaya pengentasannya. Pemda sebaiknya mengorganisir, memberikan pelatihan-pelatihan tentang mengatur kendaraan yang baik. (*)

Pemda Belum Melakukan Penataan PKL

Pemerintah daerah sudah seharusnya melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara menyediakan tempat khusus yang strategis dengan biaya sewa yang tidak memberatkan, bukan hanya mentertibkan tanpa memberikan solusi bagi PKL.
 
"Itu suatu kewajiban bagi Pemda untuk meningkatkan Kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan memberikan Fasilitas bagi PKL untuk berjualan agar dapat tertata ruang kota di karawang," ungkap Andriansyah, pemerhati masalah sosial, beberapa waktu lalu. Artinya pemerintah daerah bukan hanya merealisasikan rencana tetapi juga mesti dibarengi dengan pengawasan.

Seperti diungkapkan komentator Iky Holigan, menurut dia pengadaan tempat khusus bagi PKL untuk berjualan sudah amat mendesak. "Bukan sudah saatnya lagi tapi Harus dilakukan. Karawang mestinya sudah memiliki tempat khusus berjualan para PKL. Jangan cuma Planing, percuma kalau tidak ada controliing dan actuatingnya," jelas dia.

Bukan hanya itu, Iky juga menyoroti para oknum petugas yang melakukan aksi pungutan liar disekitar lokasi tempat PKL berjualan. Menurut dia harus ada petugas berani yang berani menindak dan menangkap para pelaku pungli tersebut, seperti para oknum LSM dan preman kampung.

Sementara itu, Yanti Nurmala, justru menyoroti peranan Pemkab dan DPRD sebagai lembaga eksekutif dan legislatif. Dia menilai dua lembaga mestinya lebih berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat. "Pemkab Karawang (Bupati+DPRD) harus berinisiatif membuat, membangun diatas tanah sendiri khusus untuk PKL, tanpa melibatkan pihak ketiga. Gagalnya lokasi di rawasari salah satunya karena daya pikat & harga yang tinggi," jelas Yanti.

Terkait itu Dede Setiabudi justru menyikapi kegagal pemda lantaran minimnya program yang mendukung sebagai tindak lanjut program sebelumnya. Sehingga upaya-upaya pembangunan sarana penunjang perekonomian tidak berjalan. "Belum ada sentuhan kebijakan yangg mengarah kesana dari sisi program, badan jalan, trotoar, lahan kosong yang strategis, seperti tanah tak bertuan jadi lahan empuk bagi para mafia," ucap Dede. (*)

Pembunuhan Manajer Parkir Sudah Direncanakan

Illustrasi

Polres Karawang menyatakan jika JYP alias unyil (17), warga Kampung Sentul Blok Kalapa, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, dalam keadaan sadar dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa Nana Priatna (30) manajer pengelola parkir SmartParking, Mall Cikampek, Karawang, Rabu (26/8).

Kasat Reskrim Polres Karawang Doni Satria Wicaksono mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersangka ini telah merencanakannya. JYP nekad untuk menghabisi nyawa korban, karena didasari rasa sakit hati dituduh mencuri uang korban di kontrkannya. “Kebetulan korban dengan tersangka tinggal satu kontrakan, karena sudah di anggap anak. Namun lama kelamaan uang korban hilang sebanyak dua kali, menduga JYP yang mencurinya, lalu di usir dan kembali kejalanan,” ujarnya, Kamis (27/8).

Selain itu juga, tersangka ini dengan keadaan sadar telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadinya kita tidak perlu dilakukan pemeriksaan psikiater, namun saat menjalani pemeriksaan di damping oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang. “Kami berikan pendampingan dari Dinsos terhadap tersangka, karena dia masih anak di bawah umur. Maka dengan sesuai undang-undang hanya dapat menjalani tiga per empat masa tahanan,” ungkapnya.

Dijelaskan, pengakuan tersangka JYP, mengaku nekat membunuh korban karena rasa dendam, akibat sakit hati, setelah dituduh mencuri sejumlah uang di rumah korban. Akibatnya, Unyil,  mulai berniat membalas perlakuan korban dengan sejumlah rencana jahat. “Saya dendam dan kesal karena dituduh mencuri uang sama pak Nana (korban)," kata Unyil, di Mapolres Karawang.

Sejak itu, dia mengaku sering melamun karena tak lagi bekerja sebagai tukang parkir Mall setelah korban memberhentikannya. Awalnya, dia mengaku hanya ingin melukai korban dengan cara melemparinya setiap kali korban melintas rel dalam perjalanan pulang kerja, sejak Sabtu (22/8) malam.  Namun, upaya nya selalu gagal lantaran korban seringkali pulang kerja ke kontrakannya bersama temannya. “Sudah tiga hari saya mau lempari Pak Nana, tapi gak pernah jadi. Karena dia selalu pulang berdua,” tuturnya.

Akhirnya, dia memutar otak bagaimana caranya  melampiaskan dendamnya terhadap korban. Alhasil, Unyil merencanakan membunuh dengan menjebak korban agar mau keluar rumah sendirian. Rencana tersangka berhasil saat ia mendatangi rumah korban pada Rabu (26/8) sekitar pukul 03.00 WIB. “Saya bangunin pak Nana , bilang sama dia,  Jefri  (teman korban) mabuk parah di belakang Mall. Jefri minta tolong pak Nana agar motornya dibawain. Maksudnya agar pak Nana mau keluar sendirian,” tukas Unyil.

Tersangka, yang sudah membawa sebilah golok yang disembunyikannya dibalik bajunya, langsung menusuk korban ke bagian perut, hingga korban sempat berupaya kabur karena ketakutan. Namun nahas, saat korban naik ke rel perlintasan KA, dia terjatuh akibat lemparan golok yang dilayangkan pelaku ke tubuh korban. “Saat dia (korban) jatuh, saya samperin dan langsung saya tusuk lagi. Dia sempat  melawan dan rangkul saya, tapi saya tusuk lagi berkali kali," katanya.

Setelah korban terkapar, tersangka meninggalkan korban yang saat itu terjerembab ke parit sisi rel. Lalu ia pulang ke rumah orangtuanya, dan mengaku terluka di tangan setelah berantem dengan orang dijalan. “Orangtua saya bawa saya berobat ke klinik dulu. Lalu disuruh lagi berobat ke rumah sakit,” ujarnya. (*)

Pengelolaan Tugu Proklamasi Diserahkan ke Pemkab

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menyerahkan aset nya sebesar Rp 2 Miliar kepada pemerintah daerah. Aset tersebut sejumlah pengerjaan, salah satunya tugu proklamasi.

"Lagi di Kementerian PU dengan Sekda dan Kepala Dinas Cipta Karya, serah terima aset dari PU ke Pemda,"ujar Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Eka Sanatha, Kamis (27/8).
Lebih jauh Eka menuturkan, ada sejumlah pengerjaan oleh Kementerian PU yang melalui dana APBN diserahkan ke pemerintah daerah. Pengerjaan tersebut seperti tugu proklamasi, dan juga sejumlah pengerjaan di Dinas Cipta Karya. "Itu proyek APBN yang di Karawang. Total aset nya tidak hapal," kata Eka yang tidak merinci.

Namun yang jelas kata dia, jika di kalkulasikan jumlah aset yang diserahkan ke pemerintah daerah ini sekitar Rp 2 miliar.  "Detailnya tidak hapal, tapi sekitar Rp 2 miliar," seru Eka.

Maka dari itu, ketika sudah resmi diserahterimakan kedepan aset tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Sehingga kedepan, keberadaan aset ini harus dijaga dengan baik. "Kedepan jdi tanggung jawab kita," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang Dedi Ahdiat sulit untuk dikonfirmasi. No telepon nya selalu bernada tidak aktif. (*)

Simulasi Kerusuhan Pilkada

MASSA pendukung calon bupati bentrok dengan ratusan personil gabungan dari Brimob Polda Jabar dan Polres Karawang, Kamis (27/8), di Lapang Karangpawitan. Akibat bentrok tersebut, polisi terpaksa harus memukul mundur aksi masa yang terus beringas menggunakan kendaraan water canon, tembakan gas air mata dan peluru karet.

Sebelumnya massa melakukan aksi penjarahan dan pembakaran sebuah warung (kios rokok) milik warga yang brada di pinggir jalan raya. Dalam peristiwa tersebut sejumlah warga pendukung cabup terluka akibat terkena tembakan peluru karet polisi. Namun, bentrokan yang terjadi antara ratusan personil polisi dengan Massa pendukung Cabup tersebut, hanya sebatas simulasi kontejensi Pilkada guna untuk pemantapan pasukan bilamana menghadapi aksi massa salah satu calon yang tak terima atas putusan KPU dalam Pilkada nanti. 

Sementara, itu dalam adegan simulasi yang diperankan oleh personil gabungan dari polres Karawang dan brimob Polda Jabar tersebut berlangsung menegangkan. Karena petugas polisi terpaksa harus mengerahkan seluruh pasukan untuk menghalau mundur massa yang sudah aanarkis atas tidak terima setelah tak terima atas kekalahan cawabup yang didukungnya.

Kapolres Karawang, AKBP Daddy Hartadi mengatakan, ini adalah kegiatan simulasi kontejensi untuk menghadapi massa para pendukung salah satu calon yang tidak puas atas keputusan KPU dalam pelaksanaan pengamanan pemilu kada 2015 dikabupaten karawang secara langsung. Dengan itu pihaknya sudah mempersiapkan seluruh anggotanya dan akan menerjunkan sebanyak 1800 personil. Dari Polres Karawang, Dalmas Poda Jabar, TNI dan juga melibatkan sejumlah Linmas.

“Kita sudah berikan gambaran dalam simulasi kontejensi pilkada 2015 ini. Pertama diawali dengan kondisi dan situasi yang aman. Namun adanya situasi taka aman karena ada ketidak puasan dari sekelompok massa pendukung calon dan kelompok-kelompok tertentu sehingga menimbulkan ‘chaos' (krusuhan) yang menimbulkan aksi masa yang brutal sehingga saat itu kita langsung melakukan pengamanan dengan seluruh anggota gabungan untuk menghalau dan membubarkan massa,” kata Kapolres kepada wartawan, usai simulasi kontejensi pengamanan pilkada 2015, Kamis (27/8).

Dikatakan, dengan kegiatan simulasi kontejensi pengamanan pilkada 2015. Tentunya pihaknya, sudah sangat siap untuk menghadapi pengamanan pilkada 2015 di kabupaten karawang dengan secara bersama serius dan tentunya bekerja sama dengan penyelenggara pemilu kada kabupaten karawang juga terus sinerji yang tentunya akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra keamanan. “Kita pastikan dalam pelaksanaan pilkada 2015 di Karawang bisa berjalan dengan tertib dan aman, selain itu kami juga sudah siap dalam melakukan pengamanan secara exstra,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk saat ini berdasarkan laporan dari anggotanya sendiri, situasi kemanan di wilyah kabupaten karawang masih sangat kondusif dan diperkirakan tidak akan terjadi. Kemudian nantinya pada saat massa kampanye berlangsung setiap pasangan calon, secara prosedur yang ada akan nada pengawalan pribadi yang diberikan kepada para calon calon bupati dan wakil bupati, selain daripada itu hal itu juga nantinya bisa lebih mendukung kepolisian dalam pengamanan dan keamanan saat kampanye pemilu kada 2015 ini. “Apapun kendala daripada pelaksaannya nanti, yang jelas kami sebagai pihak kepolisian akan terus melakukan pengamanan secara exstra. Kemungkinan, bila mana nanti akan terjadi aksi kerusuhan yang meluas tentunya ada penambahan personil, namun saat ini kita pastikan situasi akan bias berjalan dengan aman,” jelasnya. (*)

Jalur Rawan Lalulintas Pejabat

Jalur Rawan Lalulintas Pejabat

Potongan median jalan di ruas Jalan Baru yang menghubungkan Jalan Terusan Kodim yang tersambung dengan Jalan Bypass Ahmad Yani rawan kecelakaan. Ribuan kendaraan setiap harinya memanfaatkan potongan tersebut, sementara jalan tersebut merupakan jalur cepat lintas propinsi dari arah luar Karawang, terutama Jakarta dan Bekasi. Karenanya, untuk meminimalisir tingginya angka kecelakaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) diminta agar memasang lampu merah sebelum potongan median tersebut.

"Tidak tahu apakah pemasangan lampu merah di potongan median ini tepat atau tidak. Soalnya inikan jalur cepat dan lagi lalulintas di ruas ini juga tidak padat. Jadi mubazir juga, tetapi kalau tidak ada rambu-rambu pengaturnya itu juga salah. Terlebih jika menimbang ribuan kendaraan yang memanfaatkan potongan median ini setiap hari, terutama pegawai-pegawai Pemda dan DPRD, belum masyarakat umum yang berkepentingan menggunakan akses Jalan Baru sebagai jalur teransportasinya. Karenanya ini harus dipikirkan oleh dinas terkait," ucap Ano, pegawai Kelurahan Karangpawitan, kemarin.

Ano yang mengaku tinggal di daerah Kepuh, tidak jauh dari Kantor Pemda dan DPRD Karawang menilai keadaan seperti sekarang nantinya akan lebih parahnya lagi. Apalagi dengan akan adanya beberapa kantor dinas di sekitar jalan yang kerap disebut Terusan Kodim ini. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang nantinya akan semakin parah. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan potongan median bisa bertambah dua kali lipat jumlahnya," ucapnya.

Pantauan dilokasi, potongan median yang menghubungkan sisi kanan dan kiri Jalan Baru tersebut mencapai sekitar tiga meter lebih. Sementara kendaraan yang memanfaatkan potongan jalan tersebut datang baik dari arah Bypass Ahmad Yani keluar menuju arah Klari maupun sebaliknya dari Klari menuju bypass Ahmad Yani. Selain kendaraan-kendaraan dinas tidak sedikit pula kendaraan pribadi. Kondisi terparah terjadi pagi hari saat jam kerja. Lalulintas sangat padat baik dari arah Klari maupun Bypass Ahmad Yani.

Sayangnya, belum ada petugas resmi yang di pos kan dititik tersebut khusus mengatur lalu lintas di ruas itu. Padahal titik itu merupakan ruas paling rawan kecelakaan. Disamping bisa jadi jalurnya transportasinya para pejabat. Baik yang berkantor di Pemda, DPRD, BPMPT, Kejaksaan dan Imigrasi bahkan pejabat-pejabat di kantor Pajak, yang kantornya tersambung langsung dengan jalan alternatif Kodim itu. Untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan sementara ini baru dihandel oleh dua warga mengenakan rompi polisi yang mengatur lalu lintas dari arah Klari - Tanjungpura dan Bypass Ahmad Yani.

Selain kedua penggiat lalulintas tersebut, saat ini disekitar lokasi sudah ada pos polisi dengan sejumlah anggotanya. Sayangnya, pospol ini mestinya bisa diperbesar lagi dan anggotanya diperbanyak. Termasuk mobil patrolinya yang hanya satu itupun jarang terlihat terparkir di pospol tersebut. Padahal dari kriminilitasnya juga jalur ini paling rawan kejahatan. (*)

Tokoh HMI Ingatkan Kader Jaga Semangat

Tokoh HMI Ingatkan Kader Jaga Semangat

Tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Akbar Tandjung kembali mengingatkan kepada kader-kader HMI untuk terus menjaga Spirit perkaderanya. Meski saat ini perkembangan jaman terus terjadi di tatanan masyarakat.

Menurut dia, HMI sebagai organisasi kader memiliki platform yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekatkan diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialetika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Dikatakannya, daya sorot HMI terhadap persoalan akan tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas dan memperjuangkan kepentingan mereka serta membekalinya dengan ideologi yang kuat untuk melawan kaum penindas.

Pernyataan tersebut disampaikan Akbar Tanjung dalam Kegiatan Latihan Kader II (Intermediate Training) yang dilakukan HMI Cabang Karawang. "Himpunan Mahasiswa Islam  (HMI) sebagai organisasi kader, untuk itu kader HMI diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirindhoi Allah SWT," Ujarnya kepada Radar Karawang usai menghadiri LK II HMI Cabang Karawang di gedung KNPI, Rabu (26/8).

Untuk dapat mewujudkan cita-cita revolusi di atas dirinya berpesan kepada Seluruh Kader dan Peserta LK II Yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, agar seyogyanya perkaderan harus diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (kaffah), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan kritisisme, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme.

Sementara itu Ketua HMI Cabang Karawang Heru Slana Muslim sangat mengapresiasi Akbar Tanjdung masih menyempatkan disela - sela kesibukannya untuk mengisi materi di kegiatan latihan di HMI ini. Menurut Heru, spirit Kaderisasi Akbar Tandjung patut di tiru pasalnya, sejak dulu ber HMI hingga menjadi alumni HMI Akbar Tandjung masih memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kader HMI. "Semangat dan spirit ber HMI yang dimiliki beliau (Akbar Tandjung) yang harus di miliki kader HMI saat ini,"ujar dia.

Ia berharap, kader HMI dapat terus mengemban ilmu sehingga nanti akan menjadi kader umat dan bangsa yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. "Kader HMI harus memberikan manfaat di tengah - tengah masyarakat,"tandasnya. (vid)

Beraksi di Minimarket, Kuras Makanan Rusak ATM

ATUR LALIN: Dua petugas sipil pengatur lalulintas
mengatur keluar masuk kendaraan dari arah Klari menuju
Bypass Ahmad Yani maupun sebaliknya di ujung
Jalan Alternatif terusan kodim. 

*Polisi Kebingungan Identifikasi Pelaku

Bukan hanya menggasak ludes makanan dan rokok dalam etalase, bahkan mesin ATM BRI di toko pun rusak dibongkar. Sementara hingga kemarin sore polisi belum berhasil mengidentifikasi para pelaku yang diduga lebih dari satu orang.

Peristiwa itu terjadi Rabu (26/8) dini hari. Sebuah minimarket di Jalan Dr Taruno, Kelurahan Adiarsa Barat, Karawang Barat,  dibobol maling. Karyawan minimarket yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, peristiwa pembobolan baru diketahui saat hendak membuka toko tersebut pada pukul 06.00 WIB. Dia kaget  saat menginjakkan kaki melewati pintu utama mendapati adanya pecahan alat mesin ATM BRI, serta kondisi etalase kasir dalam kondisi berantakan di lantai.

"Begitu saya masuk ke dalam, pertama lihat rokok pada kosong, dan cokelat di kasir pada hilang, baru saya curiga toko di bobol maling dan setelah kembali di cek ternyata mesin ATM juga sudah rusak,” ujar karyawan tersebut.

Setelah mengetahui hal itu,  ia kemudian langsung memeriksa ke dalam toko. Dan ternyata saat melihat ke lantai dua gedung toko, ia mendapati atap plafon toko sudah dalam keadaan rusak. Hingga saat itu, tanpa pikir panjang, ia langsung melaporkannya kepada atasannya tanpa berani membuka toko terlebih dahulu.

Dia baru memasuki toko kembali setelah atasannya serta petugas Polres dan Polsek Karawang Kota tiba di lokasi kejadian. "Yang jelas kalau kerusakannya diketahui dari atas plafon, untuk barang yang hilang yaitu seperti rokok, dan makanan. Tapi kayaknya pelakunya mengincar ATM dan brangkas yang ada di dalam gudang, tapi untungnya tak berhasil dijebol oleh malingnya. Hanya saja pada rusak semuanya,” ungkapnya.

Nana warga sekitar menyebutkan, peristiwa pencurian diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. karena, pada pukul 01.00 WIB dirinya masih berada dan nongkrong di depan pos ronda dekat minimarket tersebut. “Yang saya ingat pas saya pulang saat itu pukul 01.00 WIB, hanya saja saat itu jalanan memang terlihat sepi malam itu tidak seperti biasanya. Tapi selalu saja ada yang lewat sih melintas jalan,” ujarnya.

Nana menduga, para pelaku masuk dengan cara menjebol atap ruangan lantai dua gedung, dan masuk ke ke dalam toko lewat tangga karena, gerbang rolling door toko tak terlihat ada tanda-tanda kerusakan. (ops)

Aspirasi Warga Pinggiran

Melakukan aktivitas seni merupakan ungkapan murni dari hati yang paling dalam. Karena dalam berkesenian tersebut tidak mungkin ada niatan yang didasari oleh kepentingan dan tujuan materi semata-mata. Kendati tidak bisa dipungkiri bahwa dibalik itu semua pasti ada juga yang berniat tidak jujur.

Hal itu diungkapkan Indra, pelaku seni di Karawang, beberapa waktu lalu. "Kalimat ini saya batasi pada persoalan kesenian yang mengerucut yaitu teater. Sejak awal teater lahir di Indonesia berbeda dengan kelahiran tari. Perbedaan itu sangat menyolok. Seni Tari lahir dilingkungan keraton dan istana raja. Sedangkan teater lahir dilingkungan kelompok-kelompok pinggiran yang termajinalkan keadaan. Sehingga secara esensial, Tari selalu sendiko dawuh pada penguasa tertentu, sementara Teater justru sebaliknya," ucapnya.

Dari hal tersebut, lanjut Indra, bisa dicermati, apabila dalam dunia teater hanya terjadi rutinitas tanpa ada pikiran kritis, atau kelompok teater itu berdiri hanya untuk kepentingan menang-menangan dalam setiap kompetisi, lebih baik kelompok teater tersebut bubar saja. Teater muncul dari sebuah kegelisahan dan ketidakpuasan pada keadaan. "Ini Fenomena dan inilah yang menjadikan teater lebih cerdas berpikir dari seni pertunjukan yang lain. Lalu teater sering dianggap sebagai biang kerok dari setiap perlawanan terhadap suatu ketidakpuasan. Mari kawan-kawan semakin bersikap kritislah dalam dunia perteateran kita. Jangan cuman marah dibelakang. Negeri ini juga sudah semakin parah karena kejahatan yang terstruktur," katanya. (*)

Puluhan Pemuda Tangkap Calo Cantik

Puluhan Pemuda
Tangkap Calo Cantik

Dalam hal tipu menipu perempuan berusia empat puluh tahun ini memang lihai, terutama soal menipu calon-calon tenaga kerja. Tetapi namanya kejahatan selihai apapun dia akan ada juga hari apesnya. Dan ini dialami Nursanti, dia dijebak para bekas korbannya. Dengan berpura-pura ada yang mencari pekerjaan Nursantipun terpancing keluar dari persembunyian, hingga akhirnya berhasil ditangkap.

Dihadapan sekitar 20 orang mantan korbannya Nursanti sama sekali tidak berdaya. Dia pasrah ketika para mantan korbannya yang merasa ditipu itu secara tiba-tiba menyergap. Nursanti akhirnya digelandang ke Polres Karawang. "Mereka telah mengeluarkan uang jutaan rupiah dengan janji memasukkannya bekerja di perusahaan otomotif yang ada di Karawang," ucap Fauzi salah seorang korbannya.

Polisi dari Polres Karawang telah menahannya setelah orang-orang tertipu tersebut menjebaknya dengan pura-pura ada yang mencari pekerjaan. Saat dating di suatu tempat, mereka ramai-ramai menangkapnya dan melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Fauzi (18) warga Kuningan, Jawa Barat mengaku telah menyetorkan uang yang diminta Nursanti sebesar Rp 8 juta pada awal Agustus 2015 kepadanya agar bisa diterima di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Penyerahan uang disertakan pula dengan pemberian kwitansi dibubuhi materai.

Kepada Fauzi, wanita yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ini menyebutkan, uang tersebut akan diserahkan ke bagian HRD (Human Resources Development) PT TMMIN.

Wanita tersebut, kata Fauzi, kemudian menjanjikan kepadanya akan mendapat panggilan dari PT Toyota pada hari Rabu (12/8) atau Kamis (13/8). Namun sampai ia melapor ke polisi belum ada panggilan interview dari pihak perusahaan. Ia kenal sama pelaku dari salah seorang temannya yang ada di Badami dan mengaku sebagai pegawai Pemda Karawang. Ternyata temannya yang dia maksud itu juga sama-sama kena tipu dan dimintai uang sekitar Rp 4 juta. “Usut punya usut, pelaku ini sudah mengelabui sekitar dua puluh orang,” ucapnya.

Fauzi bersama korban lainpun menjebak pelaku dengan iming-iming ada orang yang ingin bekerja di PT TMMIN. Tidak lama kemudian, pelaku datang kemudian diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Doni Satria Wicaksono, membenarkan telah terjadi tindak penipuan terhadap sekitar dua puluh orang yang dijanjikan akan bekerja di PT TMMIN. Namun setelah waktu yang ditentukan, para korban tidak ada satu pun yang dipanggil oleh pihak perusahaan yang dimaksud. “Atas dasar pelaporan tersebut, kini pelaku kami amankan serta sudah mendekap di rutan Polres Karawang. Tersangka dapat dikenai dengan pasal 372 jo 378,”ungkap Doni. (*)

Pemilihan Ketua GOW Ricuh

RICUH: Sempat ricuh, akhirnya pemilihan
Ketua Gabungan Organisai Wanita (GOW) berhasil memilih
 Hj. Istikomah Gardjito sebegai ketua.

Acara pemilihan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) periode 2015-2020 Selasa (25/8) berlangsung ricuh. Kericuhan berlangsung beberapa menit ketika dua buah handphone milik salah satu peserta kegiatan tiba-tiba hilang di dalam tas yang tersimpan di dalam ruangan. Panitia juga nampak sibuk dan sempat menghentikan sementara acara untuk mencari keberadaan dua handphone milik peserta yang hilang diduga diambil oleh peserta lain.

Bahkan yang lebih parah lagi, sesaat setelah dua handphone hilang, peserta lain juga kembali kehilangan sebuah tas berisi berkas-berkas pleno pemilihan ketua GOW. Tak urung kejadian ini sempat membuat geram puluhan ibu-ibu peserta pleno yang saat itu hadir. Bahkan peserta sempat mendesak agar dilakukan penggeledahan semua tas peserta agar bisa diketahui siapa pencuri handphone dan tas milik peserta tersebut. "Korbannya ibu Haris dari organisasi Perwosi, kasihan handpone nya juga merk mahal semua," ujar salah seorang peserta pleno, Elizabeth Ida Lena Triani  usai kegiatan berlangsung di Gedung GOW.

Namun, kata Elizabeth, hingga acara usai panitia tidak mengijinkan adanya penggeledahan saat acara pemilihan berlangsung. Penggeledahan dilakukan usai acara sehingga barang yang dicari diduga sudah dibawa oleh pelaku ke luar arena ruangan pleno. "Tadi semua peserta berinisiatif patungan untuk membantu korban," katanya.

Sementara itu, dalam acara pleno pemilihan ketua GOW Karawang terpilih lah  Hj Istikomah Gardjito dengan memperoleh  20 suara dan berhasil menyingkirkan kedua lawanya yaitu Hj Eka yang hanya mendulang 5 suara serta Farida SH yang meraih perolehan 7 suara.

Mantan ketua GOW Karawang periode sebelumnya, Hj Nuraeni Yusup Asikin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pengurus GOW yang telah mengikuti kegiatan. Karena atas bantuan dan kerja sama kepengurasan GOW sebelumnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu menjalankan roda organisasi dengan baik dan lancar. “Semoga kepengurasan yang selanjutnya dengan di pimpin oleh Hj Istikomah bisa menjadi kepengurasan yang lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, ketua GOW Karawang terpilih, Hj Istikomah Garjito mengatakan, bahwa jabatan yang saat ini diembannya adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan rekan-rekan GOW di Kabupaten Karawang. Untuk itu, dirinya meminta kepada semua pihak untuk turut membantu kepengurusan kedepan selama satu periode. Sehingga kepengurasan GOW Karawang dapat berjalan lebih baik dari pada sebelumnya dan mampu menjawab semua kebutuhan dan cita-cita organisasi. “Kami akan tingkatkan kesolidan di kepenguruasan, karena itulah yang akan menentukan maju atau mundurnya sebuah kepengurusan organisasi. Saya juga ucapkan terimakasih kepada semua tim yang telah mempecayakan amanah ketua kepada saya,” pungkasnya. (ega)

Gelar Demo Warga Krajan Minta Limbah

SEPI: PT Adya Winsa Stamping (PT ADW) usai
di demo warga Dusun Krajan 1 tampak sepi. 

Warga Dusun Krajan 1, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur melakukan aksi protes terhadap PT Adya Winsa Stamping (PT ADW). Mereka menganggap keberadaan perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi yang baik terhadap warga. Ujung-ujungnya sekelompok warga ini meminta limbah ekonomis pabrik.

Ketua Ikatan Remaja Krajan 1 (Ireka) Dudi Lesmana menuturkan, PT ADW dianggap tidak memberikan kontribusi yang baik terhadap warga lingkungan sekitar. Dudi menuding PT tersebut enggan memperkerjakan warga lingkungan sekitar. "PT ADW telah melanggar Perda No. 1 tahun 2011 yakni perusahaan harus memperkerjakan warga sekitar 60 persen dari kuota. Tapi yang ada perusahaan banyak menarik warga luar," kata Dudi kepada kalangan jurnalis, Selasa (25/8).

Selain permasalahan tersebut, Dudi juga mendesak kepada PT ADW untuk menyetujui permintaan warga setempat.  untuk mengelola limbah produksi diluar limbah areal. Dudi menjelaskan, selama ini pihak ketiga yang mengelola limbah tidak pernah memberikan kontribusi terhadap warga sekitar. "Kalau dikelola warga lingkungan Dusun Krajan 1, tentunya warga sekitar jadi punya penghasilan. Selama ini, baik dari PT ADW maupun pihak ketiga pengelola limbah juga tidak memberikan kontribusi kepada warga Dusun Krajan 1," bebernya.

Sementara itu Corporate Affair PT ADW Harry Purwanto membantah kalau pihak perusahaan tidak memberikan kontribusi kepada warga lingkungan Dusun Krajan 1. "Kita sudah memperkerjakan warga sekitar. Kita pun sudah memberikan pekerjaan kepada warga yang memiliki ijazah SD dan SMP dengan bayaran sesuai UMK Kabupaten, kita kurang apa?" ungkap Harry.

Terkait tuntutan kuota 60 persen warga sekitar, Harry menjelaskan bahwa pihak PT ADW telah memenuhi aturan tersebut. Kata Harry, PT ADW telah menyerap 60 persen warga Desa Warung Bambu, jadi bukan berarti kuota 60 persen itu di isi warga Dusun Krajan 1. "Tapi mereka tetap ingin 60 persen dikuasai warga Dusun Krajan 1, nanti akan jadi permasalahan lagi bagi kami. Warga dusun lain di Desa Warung Bambu pasti juga akan marah ke pihak kami," tuturnya.

Lanjut Harry, kontribusi perusahaan kepada warga sudah jelas. Perusahaan sudah memberikan limbah areal berupa plastik bekas, kardus, kertas, bekas palet, besi gram, jerigen dan kaleng pengambilan limbah secara cuma-cuma. "Tapi mereka justru ingin menguasai limbah produksi. Sedangkan limbah produksi sudah melalui pihak ketiga dan sudah terikat kontrak, dan disaat mediasi ada yang mempertanyakan pihak ketiga sudah memberikan kontribusi melalui kepala desa. Namun kepala desa tidak menjelaskan saat proses mediasi,"tandasnya. (*)

Usut Salah Prosedur Izin 16 RS

Ilustrasi

Aparat penegak hukum didesak mengusut temuan izin pendirian rumah sakit dan klinik bermasalah yang dikeluarkan dinas kesehatan. Desakan itu menyusul adanya penilaian bahwa pejabat yang mengizinkan tersebut ceroboh dan menyalahi kewenangan.

“Harus diusut kemungkinan adanya pungutan terkait perizinan itu. Jika ada pungutan,  apakah uangnya masuk ke kas negara atau tidak karena ini berkaitan dengan pelayanan publik,” tandas praktisi hukum Asep Agustian, Selasa (25/8).

Menurut Asep, Pemkab Karawang harus bisa menjelaskan motif di balik keluarnya izin rumah sakit oleh Dinas Kesehatan. Pasalnya sejak tahun 2012 BPMT sudah berdiri, namun pengurusan izin rumah sakit masih ditangani dinas kesehatan. “Mengapa Pemkab Karawang terkesan melakukan pembiaran ini yang harus diusut. Kalau perlu Pemkab Karawang menggandeng pihak penegak hukum untuk menangani masalah ini,” tegasnya.

Asep juga memastikan jika memang ada pungutan terhadap pengelola rumah sakit maka harus diusut secara hukum. Alasannya karena pungutan tersebut bisa dikategorikan korupsi. “Makanya saya minta agar Pemkab menggandeng penegak hukum biar jelas penanganannnya. Namun jika pemkab tidak melibatkan penegak hukum ya pihak kejaksaan harus mengambil inisiatif untuk menangani kasus ini,” katanya.

Menurut dia, dasar izin pendirian dan operasional rumah sakit hanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Karawang itu mesti dijelaskan ke publik. Sehingga tidak terjadi dugaan miring terhadap pemerintah daerah. "Seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Karawang harus segera menyelesaikan permasalahan ini," katanya, di Karawang. Asep juga mengingatkan agar para pejabat Pemkab Karawang hati-hati dalam menjalani proses perizinan. Sebab masalah perizinan itu sudah"memakan" korban Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dan isterinya.  "Masalah perizinan itu harus benar-benar diperhatikan. Sebab rawan kasus dugaan tindak pidana korupsi," kata dia. (*)

Koperasi di Karawang Mati Suri

Pemerintah Daerah nampaknya masih belum melirik ekonomi mikro. Terbukti, saat ini tercatat koperasi yang masih aktif hanya mencapai 43 persen. Untuk membangkitkan gairah koperasi Pemerintah Kabupaten Karawang mengaku akan terus berupaya memberikan bantuan permodalan.

"Mengenai permodalan Pemkab akan berusaha terus agar Peran Koperasi yang ada di Kabupaten Karawang terus meningkat, tahun ini dari keseluruhan Koperasi yang ada di Kabupaten Karawang hanya 43 % yang aktif," ujar Plt Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat kegiatan pembinaan pelaku Koperasi dan UMKM, Senin (24/8).

Cellica menungkapkan, dengan adanya pembinaan dan bantuan permodalan nantinya todak ada lagi terdengan koperasi yang mati suri. Artinya untuk ke depan akan terus bertambah Koperasi yang aktif dan sehat. Lanjut Cellica, dalam hal perizinan legalitas Pemkab tidak akan persulit bahkan gratis. Oleh sebab itu dirinya meminta kepada Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang membendung Koperasi yang tidak aktif atau bahkan mati. "Teruslah lakukan pembinaan, agar Koperasi dan UMKM tidak kalah dengan pengusaha besar," ujarnya.

Cellica menambahkan, Koperasi  sangat memberikan kontribusi besar pada pembangunan dalam hal perekonomian di Kabupaten Karawang dan juga Nasional serta diharapkan bisa meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."Jangan berpikir bahwa Koperasi tidak diperhatikan baik dari Pemerintah Pusat hingga daerah. Untuk Pemkab Karawang sendiri sejauh ini keberpihakan kepada Koperasi sangatlah baik, dalam hal regulasi Peraturan Daerah proses sudah ada pada tingkat Propinsi dan bisa diaplikasikan dalam waktu dekat,"katanya.

Diakuinya Pemkab akan berupaya membuat satu tempat untuk ikon Kabupaten Karawang berupa ciri khas yang ada di seluruh pelosok yang ada di Kabupaten Karawang seperti ciri dari Cikampek, ciri dari Loji semua akan di sentralisasi penjualannya."Sehingga orang yang datang dari luar Karawang untuk main pulang akan bawa oleh oleh Karawang dan eksistensinya sendiri akan terkenal hingga tingkat Nasional," imbuhnya.

Dalam Laporannya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Karawang Asep Djunaedi menjelaskan acara tersebut dihadirkan 225 anggota atau pelaku Usaha UMKM dan juga Koperasi. Koperasi saat ini berjumlah sekitar 1482 dan yang aktif hanya mencapai 43% karena kendala yang ada yakni Kompetensi Pengurus dan media dan tempat Pemasaran. "Kedepan Karawang akan membuat Tempat yang di Sentralisasi menjadi icon Karawang produk tiap daerah akan terkenal hingga tingkat nasional, untuk tempat sendiri akan terpusat pada 3 titik yang ada di Karawang berupa Outlet. saat ini akan diserahkan Sertifikat kepada 50 Koperasi sehat dan 10 sertifikat legalitas kepada Koperasi baru," tandasnya. (*)

Pengusaha Sparepart Tewas di Ruko Grand Taruma

Illustrasi

Seorang pria yang diketahui bernama Ase (40) ditemukan tewas membusuk di dalam ruko Dharmawangsa Grand Taruma Blok C 08/CS lantai 3 miliknya. Diduga, warga Perumahan Grand Vilage Blok VI No 12 Karawang ini tewas akibat kesetrum listrik.

Aparat Polsek Telukjambe usai mendapat  laporan dari warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP sekaligus identifikasi jenasah. Setelah selesai, polisi kemudian  membawa jenasah tersebut ke RSUD Karawang. Polisi juga membawa sejumlah barang pribadi milik korban ke kantornya, kemarin.

Udin (50), anak buah korban mengatakan, ia datang ke ruko milik Ase untuk bekerja. Namun sudah siang, rukonya masih tertutup rapat. Ia berkali-kali menelepon tak juga diangkat. Curiga terjadi sesuatu hal, Udin kemudian menghubungi satpam setempat untuk bersama-sama mendobrak pintu sekitar pukul 13.30 wib. Ketika sampai di dalam, ia mencium bau busuk menyengat. Kemudian naik ke lantai 3, ia menemukan Ase telah meninggal membusuk di bak mandi.

Menurut Udin,  korban  merupakan salah seorang pemilik perusahaan yang menjual alat, sparpate untuk industri sekaligus ruko Dharmawangsa komplek Grand Truma blok C 08/CS Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang. Korban kerap kali tidur di ruko tersebut seorang diri. Ridho, anak korban yang datang ke TKP, menjelaskan, ia baru mengetahui bahwa ayahnya tewas karena diberitahu oleh salah satu karyawan ayahnya . Ia menyebutkan ia tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. “Ayah tidak mempunyai penyakit apa-apa, bahkan saya sempat bertemu dengan ayah waktu hari Sabtu kemarin masih dalam kondisi sehat-sehat saja, makanya tadi langsung kaget,” ujar Ridho anak Korban. (*)

Transportasi Sudah Saatnya Ditata

Transportasi Sudah Saatnya Ditata

SELAIN sarana dan prasarana seperti jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa hingga jalan lingkungan, konsep trasportasi harus mengacu terhadap luas wilayah kabupaten, disamping letak tata bangunan, baik hunian maupun fasilitas umum juga struktur tanah. Melalui penataan transportasi ini diharapkan bisa menyiasati kemacetan yang terjadi di Karawang. 

Pendapat ini mengemuka menyusul gencarnya desakan agar pemerintah karawang secepatnya melakukan konsep penataan transportasi guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang lebih parah lagi akibat overloadnya kendaraan di Karawang. Sementara pertambahan luas dan panjang jalan tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan yang semakin tak terbendungkan. 

Kendati demikian, untuk itupun perlu dukungan memadai peraturan-peraturan lalu lintas. Seperti rambu-rambu lalu lintas serta jumlah penduduk yang perlu kendaraan umum dan yang tidak membutuhkan transportasi umum. Hal itu diperlukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mengukur kualitas dan kwantitas jalan terhadap daya tampung kendaraan. Pendapat tersebut dikemukakan, pemerhati masalah lalulintas Iin Erlina, beberapa waktu lalu.

Menurut Iin, melalui acuan tersebut, nantinya dapat ditentukan berapa jumlah kendaraan maksimal yang bisa ditampung jalan. Hal itu perlu agar nantinya tidak menimbulkan kemacetan. Juga harus mengetahui daerah mana yang rawan kecelakaan dan rawan kemacetan serta daerah mana yang sering mengalami kerusakan jalan karena struktur tanah yg labil. "Semua itu jadi bisa diantisipasi dengan melakukan tindakan-tindakan preventif yang disesuaikan kebutuhan yang sudah terukur. Sehingga bisa menentukan berapa jumlah transportasi umum yang harus disediakan dan trayeknya seperti apa, itu pasti dapat terukur dan terarah dengan baik, barulah konsep penataan transportasi yang terbaik dapat tercapai," terang Iin.

Hanya saja, untuk merealisasikannya sudah pasti perlu kerja keras pemerintah daerah. Terlebih jika mencermati betapa dahsyatnya ekspansi sektor otomotif dewasa ini di Karawang. Sementara pemerintah sendiri merasa tidak berdaya untuk menahan laju ekspansi tersebut. Hal inilah yang disoroti Kang Surdin, menyikapi keinginan agar Pemkab segera memiliki konsep transportasi. (*)

Polisi Selidiki Kasus Perusakan Ambulan RSUD

Jajaran Sat Reskrim Polres Karawang masih mendalami kasus pengrusakan mobil ambulan milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang di Kampung Cilempung, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Sabtu (22/8) lalu. Sejumlah saksi tengah dimintai keterangan.

Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Doni Satria Wicaksono, Senin (24/8) mengemukakan, pihaknya baru melakukan pemeriksaan terhadap sopir Ambulan dan tiga orang warga kampung setempat. Sedangkan, pemanggilan terhadap keluarga pelaku akan segera dilakukan. “Kita baru melayangkan surat pemanggilan saksi–saksi termasuk keluarga pelaku. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” katanya.

Sampai saat ini, lanjut Doni, sejumlah anggota polisi masih berada di lokasi pengrusakan mobil ambulan untuk memantau situasi terkini. Seperti pemberitaan sebelumnya, aksi perusakan ambulan berawal saat dua petugas RSUD Karawang mengantar dua jenazah yakni Dion dan Dalim pelaku curanmor yang tewas dihakimi massa, setelah kepergok melakukan aksinya di Kampung Kopo, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Jumat (21/8) sekitar pukul 19.00 WIB. Pengantaran jelazah Dion tak masalah, tapi ketika giliran mengantar jenazah, Dalim keributan terjadi.

Saat itu,  pihak keluarga almarhum Dalim tak terima melihat kondisi jasad anaknya penuh bekas tanda jahitan tindakan autopsi. Padahal, jasadnya di autopsi pun atas persetujuan pihak keluarganya setelah menandatangani surat pernyataan. “Kami duga itu ada pihak ketiga yang tak faham prosedur autopsi, hingga menuduh pihak RSUD telah mengambil salah satu organ tubuh almarhum Dalim. Padahal habis di autopsi pasti kan mayat penuh jahitan,” ujarnya.

 Lantaran ngotot tak terima, kubu keluarga korban nekat melempari kaca mobil ambulan hingga pecah. Tak hanya itu, ambulan tersebut dirusak dan digulingkan hingga nyungsep ke irigasi persawahan. Sementara, kedua sopir menyelamatkan diri dan berlindung di rumah lurah setempat. Menurut Kasat Reskrim, kondisi itu terjadi akibat ulah provokator. (*)

Drainase di Perkotaan Kurang Lebar

SEMPIT: Sempitnya drainase turut memicu terjadinya
luapan air yang mengakibatkan kerusakan jalan.

Selama ini drainase diperkotaan dinilai buruk, hujan sedikit banjir datang. Bahkan kalau dilihat kondisinya, drainase di Kabupaten Karawang lebarnya tidak lebih dari satu meter. Hal yang tidak masuk akal untuk menampung air di perkotaan.

Seperti diungkapkan sejumlah aktivis mahasiswa kemarin. Mereka menilai perbaikan drainase memang sudah seharusnya dilakukan Pemkab. "Persoalan drainase di perkotaan karawang harus segera diselesaikan. Saking buruknya sistem saluran air ini, membuat ruas jalan tergenang air meski hujan intensitas rendah dan waktu yang tidak terlalu lama," ucap Heru. Dia sempat mengamati kondisi sejumlah drainase yang ada di wilayah perkotaan.

Selain masalah drainase, Heru juga menyoroti terkait dengan tata kota saat ini yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Heru berharap, sejak kini pemerintah daerah harus serius dalam melakukan penataan, sehingga konsep tata kota karawang itu tertata dengan baik. "Tata kota karawang yang masyarakat harapkan tertata rapi. Seperti daerah kota itu yang sekarang jadi pusat pelayanan administrasi, perkantoran dan perniagaan. Dan jangan sampai ada d daerah kota itu pabrik atau perusahaan alat berat," serunya.

Perlu dijelaskan,  pemerintah saat ini harus jeli mengambil kebijakan terkait persoalan tata kota. Pasalnya, jika kebijakan yang dikeluarkan itu kontraproduktif maka akan merusak tatanan konsep perkotaan yang sudah ada. "Saat ini tata kota sudah mulai ada perbaikan, tinggal jangan sampai salah dalam mengambil kebijakan karena akan menimbulkan resiko untuk konsep nantinya," ungkap Yoza.

Dia menilai, selain penataan drainase yang harus segera dirubah penataan ruang terbuka hijau juga harus di fikirkan. Karena perkotaan karawang harus memiliki ruang terbuka hijau yang cukup, sebagai paru-paru kota. "Penataan drainase dan ruang terbuka hijau harus menjadi perioritas," tambahnya.

Tidak adanya perbaikan drainase membuat banjir terus menghantui Kabupaten Karawang seiring intensitas hujan mulai meningkat. Bukan hanya banjir dari luapan Sungai Citarum maupun Sungai Cibeet. Banjir juga menghantui daerah perkotaan Karawang akibat luapan saluran air. "Jadi di Karawang itu ada dua jenis banjir, banjir akibat luapan sungai dan bajir luapan selokan," ucap Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Supriatna.

Dikatakan Supriatna, banjir akibat luapan saluran air inilah yang tentunya dapat diantisipasi. Karena diakuinya sejak beberapa tahun terakhir ini Karawang dihantui banjir akibat meluapnya saluran air, meski hujan hanya beberapa jam saja. "Hujan hanya beberapa jam saja sudah banjir di jalanan," tuturnya.

Penyebab banjir meluapnya saluran air di Karawang ini menurutnya karena adanya penyumbatan, pendangkalan dan penyempitan saluran air di perkotaan Karawang. Sehingga ketika hujan turun, saluran air ini tidak dapat menampung volume air sehingga meluber ke jalan. "Faktor penyebabnya penyumbatan aliran air dan penyempitan, dan pendangkalan sehingga dengan adanya itu dampaknya tidak bisa mengaliri air dan naik, sehingga terjadi  banjir di beberapa tempat," bebernya.

Oleh karena itu seluruh saluran air yang ada di Karawang perlu dilakukan normalisasi. Dan itu dilakukan bukan hanya dari pemerintah saja, namun masyarakat mempunyai andil dalam menjaga lingkungan. Karena selama faktanya minim sekali pengerukan saluran air yang dangkal tersebut. "Selama ini pengerukan tidak dilakukan, jadi harus dilakukan," tegasnya.

Revitalisasi drainase nampaknya akan menjadi tugas awal menyusul wacana akan dilakukan penataan kota besar - besaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Hal itu dianggap logis terlebih mengingat pentingnya fungsi drainase disamping buruknya penataan drainase di karawang saat ini. Soal wacana penataan kota yang digadang-gadangkan dilakukan dalam skala besar, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karawang Samsuri mengaku, terkait hal itu Bapeda sudah mempunyai konsep selain penataan jalan, penataan drainase juga menjadi tugas penting  yang harus dilakukan pemerintah daerah kedepan. Karena ketika drainase saat ini masih buruk, maka infarstruktur jalan di karawang pun akan bernasib sama, karena buruknya drainase akan membuat jalan rusak. "Kita sudah konsepkan penataan jalan itu yang pertama itu draiase selma drainase belum diperbaki jalan gak akan bener," ungkap Samsuri kepada RAKA akhir pekan ini. (ari)

Trayek Angkot Masih Perlu Dibenahi

Kualitas angkutan umum amat sangat perlu ditingkatkan. Itu karena angkutan umum sangat diperlukan oleh masyarakat lantaran menjadi bagian dari perekonomian masyarakat.

Hal pertama yang mesti diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan angkot adalah terminal. Sarana ini bagian sarana vital transportasi yang mesti terpenuhi, selain rambu-rambut lalu lintas yang benar. Untuk terminal saja sampai saat ini Karawang belum memiliki terminal yang layak untuk menampung angkot. Satu-satunya yang ada adalah Terminal Klari. Sayangnya, terminal ini ternyata tak lebih dari terminal bayangan yang hanya dilewati angkot.

Fasilitas penting bidang transportasi ini yang disoroti pemerhati masalah transportasi Joehari, melalui surat elektroniknya, baru-baru ini. Dia menyesalkan banyaknya angkot yang justru ngetem dipinggir jalan menunggu penumpang ketimbang di dalam terminal. "Banyak terminal di karawang yang tidak berfungsi, angkot malah ngetem di pinggir jalan bukan di terminal, sehingga terjadi kemacetan. Selain itu dari kondisi mobil itu sendri banyak angkot yang sudah tidak layak jalan. Hal-hal seperti ini mestinya menjadi perhatian pemerintah Karawang jika ingin kualitas layanan angkutan umumnya memiliki standar kualitas transportasi umum," ucapnya.

Hal lain yang mestinya mendapat sorotan adalah sarana dan prasarananya termasuk infrastruktur yang mendukung kualitas layanan tranposrtasi tersebut. Seperti diungkapkan Pepi Tea, juga pemerhati masalah lalulintas. "Kualitas layanan angkot di Karawang perlu ditingkatkan. Kalau dilihat dari sarana dan prasarananya termasuk infrastruktur yang ada belum memadai, jarak tempuh yang dilalui belum sesuai serta jumlah trayek yang ada juga belum menenuhi standar," ucapnya.

Belum lagi, lanjut dia dari masing-masing paguyuban angkotnya punya beking, dan kepemilikan angkot-angkot tersebut hanya milik perseorangan bukan berbentuk PO (milik Perusahan). Intinya, masih banyak yang perlu dipertimbangkan apalagi mengenai isi perut, pasti susah diaturnya.

Padahal sekitar 60 persen angkutan kota (angkot) tidak layak beroperasi karena dinilai tidak sesuai dengan standar keselamatan penumpang. Karenanya perlu adanya penertiban terhadap angkot dan pengemudinya. Namun juga harus dipikirkan jalan keluar yang terbaik bagi para pemilik angkot dan pengemudi. Seperti dalam melakukan peremajaan armada angkot, pemerintah bersama jajaran terkait harus membantu dan memberikan program peremajaan armada yang tidak terlalu memberatkan pemilik angkot. Begitu juga dalam menertibkan para pengemudi angkot (pengemudi bodong) yang tidak mampu membuat SIM (karena biaya), harus ada yang bisa berkiprah membantunnya dengan cara mencicil.

Organisasi angkutan darat (organda) misalnya atau kopaka (koperasi angkot karawang). Organisasi-organisasi ini mestinya dilibatkan secara optimal. Selain itu, seragam Pengemudi Angkot mungkin juga bisa alternatif sebagai bagian dari penertiban. Bukan hanya itu, permasalahan lain yang juga terkait dengan masalah lalu lintas yang perlu dibahas adalah soal kapasitas kendaraan yang ada saat ini Karawang. Namun, untuk itu perlu diikuti dengan penataan kota secara memadai.

Memang, revitalisasi tata kota adalah hal mendesak yang mesti dilakukan. Namun ada hal-hal penting yang hendaknya menjadi prioritas revitalisasi. Artinya disini, revitalisasi nantinya bukan hanya terpokus kepada masalah drainase saja tetapi hal yang juga tak kalah penting adalah pelebaran jalan. Ini juga mesti mendapat sorotan serius.

Sebab, jika melihat kondisi sekarang pembangunan jalan (kalau memang ada penambahan panjang jalan) dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding. Artinya panjang dan lebar jalan saat ini sudah tidak mampu lagi menampung kendaraan yang jumlahnya sudah sangat banyak. (*)

Pemda Gagal Realisasikan Interasih

Tempat Sampah

Interasih program pemerintah daerah untuk menciptakan keadaan yang indah tertib aman dan bersih. Program ini sudah tahunan diluncurkan, namun hingga saat belum dirasakan dampaknya. Pemda sendiri akhirnya dinilai gagal merealisasi program tersebut, padahal program ini bisa jadi hal yang efektif dilakukan jika dibarengi dengan ketegasan aparat pemerintah terkait.

Hal itu terungkap, baru-baru ini, melalui Shogiri. Dia menilai program yang dicanangkan pemerintah itu belu optimal dijalankan. "Interasih merupakan program pemerintah daerah Karawang untuk menciptakan Karawang induh, tertib aman dan bersih. Karenanya supaya program ini terealisasi optimal perlu komitmen berbagai pihak untuk sama-sama menjalankannya," katanya.

Senada itu, Rhonank juga mengutarakan pentingnya konsistensi untuk menjalankan program yang sudah dicanangkan. "Yang penting konsistensinya ,jangan hanya berjalan lalu hilang. Banyak banget pekerjaan rumah pemda saat ini. Terutama masalah kebersihan dan kenyamanan ternuata masih jauh dari harapan. Buatlah peraturan tentang masalah buang sampah dan di perbanyak juga tempat sampah yg terpampang rapi," ucapnya. (*)

Konsep Penataan Transportasi Mengacu kepada Volume Kendaraan

Jika mengacu terhadap kondisi lalu lintas saat ini, berbagai pendapatpun mencuat menawarkan sejumlah solusi kemacetan. Diantaranya tentang konsep penataan transportasi. Artinya pemerintah daerah karawang harus memiliki konsep tersebut sebagai upaya mengantisipasi keadaan yang lebih parah dari sekarang. Terlebih jika menyadari volume kendaraan sekarang ini yang semakin tidak

Seperti diungkapkan Arif, pemerhati masalah transportasi. Dia sependapat bahwa karawang harus memiliki konsep penataan transportasi. "Perencanaan sistem transportasi sebagai titik awal harus dilakukan secara menyeluruh dan maksimalisasi koordinasi interaktif, sehingga pelaksanaan pembangunan berdampak positif terhadap penataan tata ruang secara keseluruhan," ucapnya.

Jika tidak diantisipasi dari sekarang, lanjaut arif,  maka persoalan transportasi di Karawang akan semakin bertambah. Masih dilanjutkan Arif, perencanaan transportasi dimaksud, lanjut Arif, juga merupakan proses yang dinamis serta tanggap terhadap perubahan tata guna lahan, keadaan ekonomi, dan pola arus pergerakan transportasi.

Sementara Ajun Ayung Junaedi menilai, untuk itu juga diperlukan perombakan penataan kota secara Macro. Butuh financial yang tidak sedikit memang tetapi bisa manfaatkan APBD sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. "Lakukan lelang jabatan biarkan ahlinya yang bekerja dengan jujur dan adil. Itu baru bisa," katanya.

Disinggung keberadaan pabrik yang dinilai sebagai penyumbang kemacetan terbesar, Ajung hanya menyarankan agar dilakukan relokasi. "Masalah Pabrik yang ada disepanjang jalan raya karawang Cikampek harusnya bisa di relokasi ke tempat yang jauh dari jalan Raya. Ini juga penyumbang terbesar biang kemacetan di Karawang-Cikampek," tegasnya. Tentu saja, tidak terlepas dari semua itu hal yang mesti dipahami adalah kondisi jalan yang ada di Karawang yang sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Baik panjangnya maupun lebar badan jalan yang tidak mengalami pertambahan. (*)

Panitia Tidak Tahu Alokasi Anggaran HUT Karawang

Panitia Tidak Tahu Alokasi Anggaran HUT Karawang

Rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015 diprediksi akan berlangsung meriah. Namun panitia pelaksana mengaku tidak mengetahui alokasi anggaran untuk perayaan hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015.

Pengakuan itu diungkapkan Kabag Kesra Setda Kabupaten Karawang, Maman Supratman kepada wartawan, Kamis (20/8). Dia ditaya perihal rangkaian kegiatan yang akan mengisi peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang, termasuk besaran anggaran yang dipergunakan. "Teu acan uninga (tahu) Pak," ujar Maman.

Hal senada juga diungkapkan Asisten Pembangunan (Asda II) Setda Karawang, Hadis Herdiana. Dia mengaku tidak mengetahui alokasi anggaran kegiatan hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015. Namun dipastikan rangkaian kegiatan untuk merayakan hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015 dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karawang. "Ini baru rapat awal, kegiatan juga masih ada yang berubah. Yang pasti bagaimana perayaan HUT Karawang dapat dinikmati oleh seluruh warga Karawang," ujar dia.

Hadis mengatakan, menjelang hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015 akan digelar sejumlah rangkaian kegiatan. Perayaan tersebut juga akan melibatkan 12 provinsi, 15 kabupaten/ kota dan 13 komunitas dalam kegiatan heleran budaya."Ini bisa bertambah.Ini baru awal rencana, masih berubah-ubah," katanya.

Dikatakannya, perayaan hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015 dipastikan akan menggelar kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan panti jompo. Selain itu, rencananya kegiatan shalat istisqosha minta turun hujan juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan. "Santunan dan kegiatan sosial untuk yatim piatu dan panti jompo harus ada," imbuh dia.

Lanjut Hadis, nantinya setiap kecamatan juga akan menggelar acara perayaan hari jadi Kabupaten Karawang ke 382 tahun 2015. Sehingga perayaan HUT Karawang tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar wilayah perkotaan Karawang saja. "Nanti setiap kecamatan juga ada acara. Memang acara di fokuskan di Karawang,"tandasnya. (*)

Kawasan Industri Disarankan Miliki BLK

Kendati belum ada aturan mengharuskan kawasan industri
memiliki balai latihan kerja, namun usulan itu
perlu dipertimbangkan.

Kawasan Industri yang berdiri di Kabupaten Karawang diminta untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kemampuan para pencari kerja agar dilatih terlebih dahulu sebelum bekerja di perusahaan.

Permintaan tersebut dianggap penting terlebih mengingat BLK yang ada di Disnakertrans Kabupaten Karawang dinilai belum optimal melaksanakan fungsinya sebagai balai latihan kerja. "Teknisnya nanti BLK yang ada di masing-masing Kawasan Industri akan menyokong BLK yang ada di Disnakertrans. Dengan begitu tidak ada alasan perusahaan tidak merekrut warga asli Karawang," ujar Plt Bupati Karawang, dr Cellica Nurrachadiana pada Diskusi Panel MKKS, Kamis (20/8).

Dalam kesempatan diskusi tersebut Cellica mengatakan untuk menjamin mutu pendidikan tidak hanya pada mutu sekolah yang diperhatikan namun kualitas guru dan juga jumlah tenaga pendidik. Persoalan yang ada di Kabupaten Karawang menurutnya secara jumlah guru Karawang sangat kekurangan namun untuk perekrutan PNS sendiri karena itu bukan kewenangan dari Pemkab yakni dari Pemerintah Pusat. "Mengenai keberadaan gedung gedung sekolah sebagian besar sudah banyak memenuhi standart nasional seperti Gedung bertingkat pada SD, SMP, SMA/SMK. untuk gedung sekolah yang belum memenuhi standart secara bertahap akan dianggarkan biaya renovasi ataupun pembangunan," urai dia.

Diharapkan kedepan untuk sekolah kejuruan bisa semakin bekembang. Selain itu, nantinya keberadaan sekolah SMK yang masih menumpang, bisa dibantu oleh pemerintah propinsi. "Bila berbicara mengenai anak didik di SMK yang notabene pada 2017 nanti akan menjadi kewenangan Pemprop Jabar ketersediaan hampir 100 SMK yang ada di Karawang yang dominan masih menumpang dengan SMA, maka diharapkan bila nanti Pemkab menyediakan lahan maka Pemprop bisa membantu untuk membangunnya, sehingga nantinya bisa terjalin sinergitas disektor tersebut," katanya.

Lanjut Cellica, anak-anak SMK pada saat ini, untuk menghadapai Perdagangan Ekonomi Asean sangat dibutuhkan tidak hanya kepintaran tetapi juga kreativitas untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Karawang. Sehingga Pemkab menekankan mutu sekolah memang hal wajib untuk terus ditingkatkan. "Pemkab akan menjamin keberadaan sekolah pada umumnya dan SMK pada khususnya diyakinkan keberadaannya akan terus maju dan diperhatikan oleh Pemkab karena lulusan SMK ialah aset generasi bangsa," tandasnya. (vid)