Anggaran Pengobatan Ratusan Miliar, Warga Miskin Tetap Sulit Berobat

BPJS: Nengsi sempat kebingunan ketika ditanya
harus berobat ke Klinik karena tidak punya BPJS. Mestnya
pemerintah daerah peka terhadap anak jalan dan gepeng.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nampaknya belum bisa sepenuhnya diandalkan untuk merubah nasib. Salah satu problem yang masih terjadi, adalah sulitnya masyarakat memperoleh fasilitas kesehatan yang diharapkan. Di Kabupaten Karawang saja misalnya, meski kota yang sudah berdiri ribuan perusahaan, namun sebagian besar masyarakatnya masih berada dibawah garis kemiskinan.

Lihat saja Nengsih (52) warga Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, yang tinggal bersama ketiga anaknya ini. Meski tinggal tak jauh dari pusat pemerintahan Karawang, namun kondisi tempat tinggal miliknya tak lebih dari sebuah gubuk yang siap runtuh ketika hujan angin datang. Bukan hanya itu, saat Radar Karawang menyambangi rumahnya Selasa (20/10) siang, Nengsih yang berprofesi sebagai pemulung ini ternyata tengah menghadapi masalah kesehatan yang cukup serius.

Parahnya lagi, ia yang tercatat sebagai warga miskin ini ternyata sama sekali belum pernah mau memeriksa penyakit yang dideritanya ini ke Rumah Sakit. Alasannya, ia selalu dihantui rasa takut ketika akan datang ke rumah sakit. Selain alasan takut bayar mahal, ia hawatir hanya akan menambah masalah baru ketika berobat ke rumah sakit dengan dipersulit oleh petugas rumah sakit. "Penyakitnya sudah komplikasi, sudah banyak yang dirasa," ujar Nengsih.

Yang lebih parah, ternyata Nengsih sama sekali tidak tahu dengan adanya program BPJS bagi masyarakat. Bahkan ia balik bertanya ketika ditanya perihal dia sudah memiliki kartu BPJS atau belum. "BPJS teh apa pak," tanya Nengsih polos.

Untuk sekedar menghilangkan rasa sakit terutama di bagian kepala, saat ini Nengsih hanya mengandalkan obat yang ia beli di warung. Akibat sakitnya tersebut, Nengsih terkadang merasa kebingungan karena tidak bisa mengerjakan aktivitasnya sebagai pemulung. Akibatnya, ketiga anaknya di rumah terkadang tidak ia kasih makan ketika ia tidak memulung. Kini Nengsih yang sedang dilanda sakit ini berharap ada kebijakan pemerintah setempat yang bisa sedikit menenagkan hatinya. Melihat kondisi salah satu warga Karawang ini, membuktikan bahwa masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah soal keberadaan BPJS.

Disisi lain, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, penanganan pasien miskin pada tahun 2014 lalu dengan sumber dana dari Jamkesda, Pemkab Karawang telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 48,891 Milyar. Anggaran sebesar itu untuk mengobati sebanyak 47.936 pasien miskin yang ada di kabupaten ini. Anggaran sebesar itu, belum ditambah lagi dari pemerintah Jawa Barat sebesar Rp 52,997 Milyar dengan peruntukan berobat warga miskin sebanyak 26.403 pasien. Sayangnya, ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Karawang dalam perhatiannya di bidang kesehatan, masih saja ada warga seperti Nengsih yang masih belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Nengsih adalah satu cerita dari ribuan warga miskin lain yang ada di Karawang yang terkena dampak dari ketidakseriusan pemerintah setempat dalam bidang kesehatan.(*)