DPRD Rekomendasikan Tutup Jalan Menuju Jui Shin

TRUK: Keberadan truk di Jalan Badami-Loji dituding
sebagai penyebab kerusakan jalan raya. Terpicu persoalan
itu DPRD rekomendasikan larangan melintas truk dijalan tersebut.

DPRD Karawang dinilai gegabah dalam merekomendasikan penutupan akses jalan menuju PT Jui Shin. Pasalnya, para anggota dewan tersebut hanya mengedepankan emosional yang tidak korektif.

Sekjen LSM KOMPAK Reformasi, Pancajihadi Al Panji mengatakan, seharusnya DPRD menilai dulu dari berbagai aspek, jangan hanya karena ada tekanan, baru membuat rekomendasi. "Jangan cuma karena hasil diskusi beberapa jam yang justru hasilnya bisa berujung  menghambat iklim investasi di Karawang,” ujarnya, Minggu (8/11).

Dikatakan, DPRD lebih bijak membuat pansus untuk menyelidiki dan  menginventarisir permasalahan. Hasil penyelidikan tersebut akan menjadi dasar membuat rekomendasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Kita lihat dulu apakah warga sekitar perusahaan tersebut betul-betul merasa teganggu dengan keberadaan pabrik semen itu. Kalau memang ada gerakan yang masif atau seluruh masarakat Pangkalan, TegalWaru dan Teluk Jambe menolak secara ekstrem mungkin itu layak dipertimbangkan untuk ditutup,” terangnya.

Menurut Panji, jika hanya menyalahkan PT Jui Shin saja justru ini tidak fair. Pasalnya, kawasan tersebut dipenuhi kegiatan industri lainnya maka tidak mengherankan kalau hilir mudik truk besar jadi bukan monopoli PT Juishin. “Disinilah negara harus hadir. Apakah kelas jalan yang harus ditingkatkan atau penegakan sumbu tonase kendaraan yang harus dibatasi atau membuat jalan alternatif yang lain,” katanya.

Dijelaskan, jika tak memenuhi amdalalin sanksinya bukan penutupan jalan. Melainkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Managemen Rekayasa, Analisis Dampak Lalulintas. “Dalam pasal 58 sudah jelas bagi yang melanggar amdalalin saja sanksi ada enam tahap  dan diawali teguran secara ter tulis dan tidak ada sanksi penutupan jalan. Makanya kami heran DPRD mengeluarkan rekomendasi seperti itu dan saya pikir DPRD harus banyak belajar,” katanya.

Panji mengaku tidak yakin PT Jui Shin yang ada di Bekasi tidak menyumbang PAD buat Karawang. Sebab, truk-truk besar yang melintas dikenakan retribusi  oleh Dishubkominfo.  “Itu kan ada masukan buat kas daerah. Kalau masalah yang lain itu bisa gali potensi oleh aparat yang terkait,” paparnya.

Panji mengatakan kasus PT Jui Shin tidak serta merta berdiri sendiri. Sebab, mulai dari ijin pertambangan galian kapur yang ada di Karawang yang kini telah ditutup dan pabriknya itu sendiri yang ada di Bekasi. “Justru Jui Shin yang jadi korban oleh janji-janji para oknum. Disinilah kita harus bijaksana dalam membuat keputusan. Jangan karena ulah-ulah para oknum investor itu sendiri yang jadi korban,” tegasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan mengapa sejak dulu PT Jui Shin ini selalu jadi bahan bahasan. Padahal banyak kasus industri yang yang terang-terangan membuang limbah ke sungai, justru tidak ada jadi perhatian apalagi di hearingkan di DPRD. Kasus pembuangan limbah saja tidak jelas rimbanya. “Intinya kami sependapat kalau ada permasalahan untuk dibahas bersama. Namun sekali lagi tanpa harus mengorbankan para investor. Kalau toh ada permasalahan semua bisa dikoreksi secara bersama-sama, tanpa bertindak tebang  pilih apalagi diskriminatif,” pungkasnya.(*)