Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

*HUT Korpri Tanpa Dihadiri Plt Bupati

Netralitas anggota korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan digelar akhir tahun ini, kembali diingatkan. Aparatur berseragam batik ini tidak diperbolehkan mengikuti politik praktis dan berpihak kepada salah seorang calon.

"Aparatur pemerintah harus menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilukada. Anggota korpri harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun juga," ucap Sekda Teddy Rusfendi.

Sekda membacakan pesan tertulis Presiden Joko Widodo yang disampaikan serentak di seluruh kota dan kabupaten, Senin (30/11), saat peringatan Hari ulang tahun  Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Ke-44.
Peringatan ini digelar dengan upacara yang berlangsung di Plaza Pemda Karawang. Sayangnya, di momentum berbahagia bagi PNS ini Plt Bupati Karawang lebih memilih untuk cuti kerja terkait dengan adanya agenda Pilkada. Padahal dalam upacara tersebut dihadiri oleh para anggota Korpri dari berbagai dinas/instansi yang ada di Kabupaten Karawang.

Sekda Teddy Rusfendi dalam kesempatan tersebut menyampaikan amanat tertulis dari Presiden Jokowi kepada para aparatur pemerintah. Dalam amanatnya Presiden RI mengatakan sesuai dengan tema HUT Korpri Tahun ini yaitu Dengan Memperkokoh Netralitas dan Profesionalitas, Korpri siap Menyukseskan program nawacita melalui gerakan ayo kerja menuju terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ini adalah tema yang di usung ini menurut Presiden sangat Tepat dan Relevan.

Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. karenanya PNS sebagai insan aparatur negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat,  mudah, terjangkau dan terukur. Dia yakin dan percaya, saudara-saudara sanggup untuk melaksanakannya. Lima amanat yang ingin saya sampaikan, adalah sebagai berikut, pertama lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi, cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindari business as usual.

Secara terpisah Ketua Korpri Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri menegaskan,  seluruh anggota Korpri tidak terlibat politik praktis menghadapi Pilkada 9 Desember nanti. Menurutnya Korpri sebagai organisasi professional harus bisa menempatkan posisinya  secara profesional dan proporsional sehingga bsa bersikap netral dalam Pilkada nanti. “Kami sudah mengirim edaran kepada seluruh anggota Korpri dimanapun mereka bertugas untuk mengambl sikap netral. Sejauh ini kami belum menemukan tanda-tanda adanya keberpihakan untuk mendukung salah satu calon,” kata Acep.

Menurut Acep, jumlah keseluruhan anggota Korpri mencapai 13.000 anggota, paling rawan dimasuki kepentingan politik menjelang Pilkada nanti. Hanya saja pihaknya sudah mengatisipasi kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan organisasi Korpri untuk tujuan politik Pilkada. "Kami terus menerus melakukan himbauan kepada seluruh anggota agar tidak terlibat politik praktis. Himbauan ini sesuai dengan arahan Sekda agar Korpri bersikap netral,” katanya.

Acep memastikan secara organisasi Korpri aman dari pengaruh politik siapapun jelang pelaksanaan Pilkada nanti. Hanya saja secara individu dia mempersilahkan anggotanya untuk  menunaikan hak politik masing-masing untuk memilih salah satu calon yang ada. “ Silahkan gunakan hak politik untuk memilih, asal jangan aktif untuk mengajak orang lain memilih salah satu calon,” ucapnya.

Sementara itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat mengamankan berlangsungnya kampanye mengaku melihat sejumlah Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang mengikuti kampanye terbuka calon bupati dan wakil bupati yang dilakukan di Lapangan Karangpawitan, kemarin. Hal itu dikatakan Kepala Satpol PP, Widjodjo yang mengaku mendapat laporan  ada beberapa PNS yang mengikuti  kampanye  saat kampanye pasangan Cabup Saan Mustopa dan cabup Cellica di gelar kemarin. Menurutnya seluruh PNS yang mengikuti kampanye tersebut sudah paham aturan, namun mereka tetap cuek dan pura-pura tidak tahu. “Padahal sudah tertera dalam aturan, namun,mereka tetap saja melanggar,” katanya. (*)