Optimalkan Potensi Wira Usaha Tekan Pengangguran

Untuk menekan angka pengangguran di Karawang, pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Karawang, H Akhmad Marjuki (HAM)-Dedi S Gumelar (Miing)  akan memaksimalkan potensi kewirausahaan bagi angkatan kerja di Karawang. Pernyataan tersebut disampaikan paslon yang diusung PDI Perjuangan, PBB dan Hanura dalam debat publik cabup-cawabup, Sabtu (21/11).

“Memang kita harus mendesak kalangan pengusaha di Karawang untuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun kita harus menyiapkan dulu Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap Kecamatan agar tenaga kerja kita siap bersaing dengan yang lainnya. Tetapi yang tak kalah penting, tentu kita juga harus mendorong jiwa kewirausahaan. Kita jangan sampai punya pikiran, selepas sekolah jadi PNS dan karyawan saja. Mari kita ciptakan pengusaha-pengusaha baru bagi masyarakat Karawang,” ujar Cawabup, Miing.

Hal tak jauh berbeda disampaikan pula oleh cabup H Akhmad Marjuki (HAM). Dirinya menyatakan, tingginya angka pengangguran di Karawang, karena memang dirasa ada pengabaian untuk menuntaskannya. Pihaknya berkeyakinan, apabila data lulusan siswa sekolah menengah atas atau kejuaruan diurai secara benar, tentu penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan terdidik bisa dilakukan. Sehingga, para angkatan kerja bisa diserap dunia industri dengan skill dan keterampilannya.

“Setiap tahun, kita harus hitung betul, berapa puluh ribu lulusan SMA/SMK. Berapa persen yang melanjutkan kuliah, berapa persen yang mencari kerja dan berapa persen yang berwiraswasta. Tentunya, dengan data yang akurat, kita bisa mempersiapkan perangkat keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau ini berjalan dengan baik, saya yakin pengangguran di Karawang akan terus berkurang,” terang Marjuki.

Terkait dengan seringnya muncul keluhan buruknya pelayanan publik, cabup Saan Mustopa menggaris bawahi prinsip untuk memudahkan segala urusan bagi masyarakat. hal itu ditegaskannya, karena sering kali dirinya menerima keluhan sulitnya masyarakat untuk mempunyai kartu identitas penduduk (KTP). “Kalau memang bisa mudah, kenapa harus dipersulit. Saya rasa, saat ini masih banyak masyarakat pelosok dan pesisir yang sudah membayar dan menunggu lebih empat bulan, tapi KTP juga tak kunjung jadi. Ini bentuk pelayanan publik yang buruk, yang harus diperbaiki,” tandasnya.

Sedangkan  Cabup Daday Hudaya menyatakan, pelayanan publik tergantung dari komitmen pimpinannya. Menurutnya, kalaupun harus dilakukan jemput bola, saya akan datangi ke kecamatan atau desa untuk saya teken. Sudah serahkan saja sama pasangan DAI,” ujarnya singkat.

Semua Paslon sepakat, kalaupun memang kenyataanya masih terdapat kelemahan pelayanan publik, untuk mendistribusi kewenangan pelayanan ke kecamatan bahkan desa. Hal itu merupakan bentuk solusi keruwetan pelayanan terkait kebutuhan administrasi masyarakat yang kesulitan akses menjangkau pusat kota Karawang.

Hal lain yang menjadi fokus debat yang ditayangkan melalui siaran langsung di Kompas TV tersebut yakni soal pendidikan. Diketahui bersama, tingkat indek pendidikan Karawang baru 7,5 tahun. Hal itu, sama artinya rata-rata masyarakat Karawang baru mencapai taraf lulusan SD atau putus kelas II sekolah SMP. Mensikapi hal itu, cabup Nace Permana mengharapkan ada perubahan pola pengajaran di sekolah. Termasuk, kata dia, harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. “Bagi kami, pelajar juga perlu ditambah pelajaran ekstra kurikuler,” tandas paslon nomer satu ini.

Tak jauh beda dengan Nace, cabup independen lainnya, Nanan Taryana yang juga berlatar belakang pendidik, mengaharapkan adanya komitmen perbaikan pendidikan dan pembangunan di Karawang dengan dimulai dari komitmen nurani pimpinan daerahnya. Pasalnya, tanpa nurani, mustahil pendidikan Karawang akan meningkat lebih baik. “Sebetulnya, semua tergantung mentalitas pemimpinnya. Tanpa adanya nurani sabagai dasar kita berbuat, bertindak dalam pembangunan, mustahil kemajuan akan kita alami,” terang paslon nomer lima ini. Sementara itu, cabup nomer tiga, Cellica Nurrachadiana menyampaikan saat ini untuk dunia pendidikan di Karawang sudah diberi porsi 30% anggaran dari APBD. Hal itu, kata dia, merupakan bentuk komitmennya memajukan dunia pendidikan yang perlu untuk dilanjutkan.

Terkait dengan masih lemahnya pelayanan publik, Cellica yang juga PLT Bupati Karawang tidak menyinggung sedikitpun program PATEN yang digulirkannya. Sejauhmana efektifitas dan hasilnya, ternyata juga tidak disampaikan. Namun, dirinya juga bersepakat untuk mendistribusi pelayanan sampai ke tingkat kecamatan atau bahkan desa. “kalau memang bisa ditangani oleh kecamatan atau desa, tentu untuk mempermudah pelayanan masyarakat, hal itu akan kami lakukan,” tandasnya.(*)