Pemda Karawang Minim Program

Ilustrasi Pemda Minim Program

INI harus dicermati dan disikapi sebagai evaluasi yang menandaskan bahwa peranan Pemkab dan DPRD sebagai lembaga eksekutif dan legislatif mesti lebih besar dalam hal memajukan perekonomian masyarakat. Kegagalan ketika membangun lokasi untuk PKL adalah karena kurangnya daya pikat pembeli sehingga lokasi itu sepi pengunjung.

Seperti diungkan pemerhati sosial Dede Setiabudi. Dia menyikapi kegagalan pemda lantaran minimnya program yang mendukung sebagai tindak lanjut program sebelumnya. Sehingga upaya-upaya pembangunan sarana penunjang perekonomian tidak berjalan. "Belum ada sentuhan kebijakan yg mengarah kesana dari sisi program, badan jalan, trotoar, lahan kosong yang strategis, seperti tanah tak bertuan jadi lahan empuk bagi para mafia," ucap Dede.

Karena Dede menilai sudah saatnya pemerintah daerah menyediakan tempat khusus dan strategis bagi PKL agar tidak berjualan di pinggir jalan raya. "PKL adalah warga negara yang haknya diatur dalam undang-undang. Jadi sudah seharusnya pemerintah daerah untuk melakukan penataan PKL yaitu dengan cara menyediakan tempat khusus yang strategis dengan biaya sewa yang tidak memberatkan, bukan hanya mentertibkan (menggusur) tanpa memberikan solusi bagi PKL," ungkapnya.

Sementara Andriansyah mengomentari fenomena gusur yang kerap dialami PKL, dia malah menekankan tentang kewajiban yang mestinya dilakukan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan. Menurut dia menata pedagang dalam kontek meningkatkan perekonomian masyarakat hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah.  "Itu suatu kewajiban bagi Pemda untuk meningkatkan Kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan memberikan Fasilitas bagi PKL untuk berjualan agar dapat tertata ruang kota di karawang," ungkapnya. (*)