Reses Dewan Menuai Keluhan

Natala Sumeda

Keluhan kondisi infrastruktur yang belum memadai mendominasi aspirasi masyarakat dalam reses dan musrenbang 2017 di Kecamatan Telukjambe Timur. Bahkan dari total peserta yang hadir yang mengeluhkan mencapai 70 persen.

"Hampir sebagian besar terkait infrastruktur mencapai hampir 70 persen," ujar anggota DPRD Kabupaten Karawang Natala Sumedha, usai acara yang digelar di kecamatan Telukjambe Timur, Rabu (10/2).
Menurut Natala, perbaikan infrastruktur di Kabupaten Karawang harus ditarget dan merata. Namun hal ini memang harus dilakukan secara bertahap mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas. "Dari segi kesehatan juga perlu seperti pembangunan TPS," katanya

Dalam hal ini pihaknya juga berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk menyelesaikan RPJMD yang masih tersisa. Seperti jalan cabang dan batang yang masih tersisa sekitar 90 Km."Ada sekitar 90 km lagi dengan biaya sekitar Rp. 320 milyar," timpalnya.

Wakil Ketua DPRD Karawang Sri Rahayu Agustina Suroto juga turut hadir dalam musrembang ini, ia menambahkan, dalam hal ini pihaknya mendorong agar kantor kecamatan Telukjambe Timur untuk dipindahkan. Selain sudah tidak representatif, lokasi kantor kecamatan tersebut tidak strategis."Prioritas kantor kecamatan, Akan dipindahkan," ulasnya.

Selain itu, hal yang terpenting menurutnya sektor pendidikan juga menjadi prioritas. Rencananya akan dibangun sekolah prototype di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur."Akan mendorong pembangunan sekolah prototype. Selain itu kemacetan juga harus menjadi perencanaan yang harus diprioritaskan karena semakin hari semakin tidak terurai. Terutama di Karawang Barat,"paparnya.

Sementara Camat Telukjambe Timur Asep Cece. mengapresiasi kehadiran para anggota DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi pokok-pokok pikiran. Dalam hal ini selain rencana pembangunan kantor baru pihaknya juga berharap pembanunan jembatan di Desa Sukaluyu segera diselesaikan,"Kita memang minta pindah. Untuk menjaga jarak dengan desa desa. DEDnya tahun 2016 ini mungkin pelaksanaannya 2017. Semoga hasil mustenbang bisa dijadikan pedoman oleh DPRD,"tandasnya. (*)