Polemik Dana Kapitasi Belum Berakhir

Seolah tak mau kalah dengan pernyataan kepala puskesmas, mantan Kepala Dinas Kesehatan Karawang Asep Hidayat Lukman melontarkan usul audit pengelolaan dana kapitasi. Menurutnya, itu dianggap perlu untuk menciptakan transparansi sehingga nantinya akan jelas apakah ada permaian atau tidak dalam melakukan penilaian penggunaan dana.

"Mereka salah persepsi, saya tidak menuduh, tapi ada indikasi ke arah sana (manipulasi)," ujar mantan Kadinkes Karawang Asep Hidayat Lukman, Selasa (29/9). Bahkan kata Asep, jika memang dugaanya tersebut salah maka tidak ada salahnya untuk terciptanya transparansi maka harus dilakukan audit. Sehingga nanti pengelolaan dana kapitasi di puskesmas ini jelas. Penerimaan dana kapitasi pegawai puskesmas ini sesuai atau tidak. "Kalau mau buktikan, mending dilakukan audit,"seru dia.

Sementara itu secara terpisah Humas Forum Kepala Puskesmas Kabupaten Karawang Asep Gunawan menuturkan, hasil dari rapat seluruh kepala puskesmas, Kasubag TU, dan Bendahara ini memaksa mereka untuk diam sementara waktu. Hal ini dilakukan agar tidak memperkeruh keadaan saat ini. Maka dari itu, seluruh puskesmas untuk menahan gerakan apapun. "Kita colling down dulu, diam dulu,"seru dia.

Tak hanya itu, rencananya agar persoalan ini selesai pada Rabu besok, kepala puskesmas akan mempertemukan mantan Kepala Dinas Kesehatan Asep Hidayat Lukman dengan Kepala Dinas Kesehatan Yuska. Mereka nantinya akan dikonfrontir, agar kisruh dana kapitasi ini jelas. "Kita ingin konfrontir kadis yang lama dengan yang baru," ulas dia.

Seperti diketahui, kegaduhan terkait pengelolaan dana kapitasi di puskesmas ini tak terlepas dari pengakuan mantan Kadinkes Kabupaten Karawang yang saat ini menjabat sebagai Dirut RSUD Karawang Asep Hidayat Lukman. Yang menyebut dana kapitasi yang saat ini ada langsung diterima oleh puskesmas rawan dimanipulasi. Karena hal ini tidak terlepas dari formula untuk penepatan besaran penerima dana kapitasi bagi pegawai fungsional puskesmas ini. Yang berdasarkan dari jumlah poin yang didapatnya, karena setiap memberikan pelayanan ataupun kehadiran itu mendapatkan poin.

Menurutnya poin tersebut menjadi sangat riskan untuk dimanipulasi. Artinya, kepala puskesmas, kasubag Tata Usaha, dan Bendahara bisa kongkalikong untuk penepatan poin yang ditetapkan tersebut. Karena bisa saja, pegawai yang jarang memberikan pelayanan bahkan jarang hadir mendapat poin banyak, ataupun sebaliknya. "Disitulah permainan kepala puskesmas permainan poin, bisa saja tidak berhak dititipkan itu permainanya, di akalin - akalin. Karena penentuan poin itu otoritas itu kapus, tata usaha, bendahara,"ujar dia.
Bahkan yang lebih parahnya lagi ada pemotongan tidak resmi, artinya ada pungutan liar (pungli) terjadi dengan berbagai modus. "Ada pemotongan tidak resmi, itu yang terjadi," imbuhnya.

Karenanya ia merasa aneh jika pegawai puskesmas menuntut transparansi dana kapitasi ke Dinas Kesehatan. Padahal, dalam pengelolaan dana ini langsung di kelola oleh puskesmas. "Sangat geli dan aneh, menuntut transpransi ke dinkes tapi uangnya langsung di puskes,  tidak mengendap di dinkes," kata dia.

Bahkan ia menduga ada indikasi kepala puskesmas ini berupaya untuk mengkambing hitamkan Dinas Kesehatan terkait dengan dana kapitasi ini. Karena sudah jelas,harusnya pegawai puskesmas minta transparansi ke kepala puskesmas bukan ke Dinas Kesehatan. "Makanya transparansi itu puskes bukan ke dinkes, cek ke kapus (kepala puskesmas) bener gak penentuan poin nya. Jangan kambing hitam ke dinas kesehatan,"pungkasnya. (*)